PMK Nomor 16 Tahun 2026

ayat ( 3 ) dengan mempertimbangkan kap asitas
fiskal daerah yang bersangkutan.
(4) P emotongan penyaluran DAU dan/atau DBH yang tidak
ditentukan penggunaannya sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) dilimpahkan secara mandat kepada Direktur
Jenderal Perimbangan Keuangan atas nama Menteri.
(5) Pemotongan peny aluran dana alokasi umum dan/atau
DBH sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan
setelah dilakukan rekonsiliasi dengan Daerah
bersangkutan paling lambat Mei 202 7 .
(6) Hasil rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat ( 5 )
dituangkan dalam berita acara rekonsiliasi yang
ditandatangani oleh perwakilan Pemerintah serta
Pemerintah Daerah .
(7) Berita acara rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada
ayat ( 6 ) minimal memuat:
a. nama Daerah;
b. Sisa DBH DR yang akan diselesaikan;
c. jumlah pemotongan;
- 14 -
d. Sisa DBH DR y ang belum diselesaikan; dan/atau
e. periode pemotongan.
(8) Pemotongan penyaluran dana alokasi umum dan/atau
DBH sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan
sesuai dengan Peraturan Menteri mengenai pengelolaan
DBH dan/atau DAU.
Pasal 1 7
Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:
a. RKP DBH DR Tahun Anggaran 2026 yang telah ditetapkan
berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 55
Tahun 2024 tentang Penggunaan Dana Bagi Hasil Sumber
Daya Alam Kehutanan Dana Reboisasi , RKP DBH DR
Tahun Anggaran 2026 tersebut wajib disesuaikan dengan
kegiatan penggunaan DBH DR berdasarkan P eraturan
M enteri ini ; dan
b. K etentuan periode penundaan penyaluran dan
penghentian penyaluran DBH DR yang dilakukan pada
tahun anggaran 2025 berpedoman pada Peraturan
Menteri mengenai pengelolaan DBH dan DAU .
Pasal 1 8
Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan
Menteri Keuangan Nomor 55 Tahun 2024 tentang Penggunaan
Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan Dana
Reboisasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024
Nomor 505), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku .