PMK Nomor 16 Tahun 2026

(1) Kepala Daerah menyusun RKP DBH DR berisi kegiatan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 dengan
ketentuan sebagai berikut :
a. Pemerintah Daerah provinsi mengoptimalkan
penggunaan seluruh anggaran Sisa DBH DR provinsi
dan/atau alokasi DBH DR tahun anggaran berjalan;
dan
b. Pemerintah Daerah kabupaten/kota
mengoptimalkan penggunaan seluruh anggaran Sisa
DBH DR kabupaten/kota.
(2) RKP DBH DR sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
minimal memuat:
a. alokasi DBH DR dan /atau Sisa DBH DR p rovinsi atau
Sisa DBH DR k abup aten/ k ota yang dianggarkan;
b. rincian kegiatan ;
c. rincian pendanaan kegiatan ;
d. target keluaran kegiatan; dan
e. metode pelaksanaan kegiatan .
(3) RKP DBH DR sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
disesuaikan dengan klasifikasi, kodefikasi, dan
nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan
D aerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang -
undangan.
(4) RKP DBH DR sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 )
disusun dan disampaikan secara elektronik melalui
aplikasi Sistem Informasi Keuangan Daerah atau sarana
elektron ik lainnya yang ditentukan oleh Direktorat
Jenderal Perimbangan Keuangan.
(5) Gubernur mengoordinasikan pembahasan penyusunan
RKP DBH DR sebagaimana dimaksud pada ayat ( 4 )
bersama bupati/wali kota, Menteri , menteri yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
kehutanan, menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang lingkungan hidup, dan /atau
menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di
bidang dalam negeri paling lambat pada bulan November
tahun anggaran sebelum pelak sanaan kegiatan.
(6) RKP DBH DR sebagaimana dimaksud pada ayat ( 4 ) dibuat
sesuai dengan contoh format sebagaimana tercantum
dalam huruf C Lampiran yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.