☰Daftar Isi Regulasi11 Pasal

PORTAL REGULASIPMK

PMK Nomor 16 Tahun 2026

Tentang

Penggunaan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan Dana Reboisasi

Sedang dibacaPasal 7Pasal 7 dari 11

● Berlaku ◆ Sumber Resmi

PREMIUM RESEARCH ACTIONSSimpan, Teliti & Bagikan

Bookmark PremiumAktifkan fitur simpan

Referensi & KutipanAlat bantu riset — bukan format sitasi resmi lembaga tertentu.

Buka Citation Tools PremiumSalin referensi, sitasi ringkas, dan kutipan teks pilihan.

→

PREMIUM READING INTELLIGENCE

Smart Legal Summary Pasal

Ringkasan cepat dari data yang sudah tersedia pada halaman ini.

Buka Smart Legal SummaryInti materi, dasar hukum, akibat, langkah praktis, atau pokok putusan diringkas untuk riset lebih cepat.

Buka Premium →

16Nomor

2026Tahun Terbit

11Total Pasal

—Total Dibaca

Naskah Berlaku Metadata Status & Riwayat Sumber Resmi

Cari hanya dalam regulasi ini.

POSISI BACAPasal 7 dari 11

64%

TEKS RESMI

Pasal 7

(1) Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2 dan Pasal 3 mengacu pada standar teknis yang
ditetapkan oleh k ementerian/ l embaga terkait sesuai
dengan kewenangannya dan standar biaya yang diatur
dalam Peraturan Presiden mengenai standar harga satuan
regional.
- 8 -
(2) Dalam pe laksanaan penggunaan:
a. DBH DR dan /atau Sisa DBH DR p rovinsi; atau
b. Sisa DBH DR k abupaten/ k ota,
gubernur atau bupati/wali kota membentuk sekretariat
atau menunjuk koordinator pengelola penggunaan DBH
DR dalam rangka koordinasi dan sinkronisasi
pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2 dan Pasal 3 di wilayahnya.

KAMUS HUKUM

Istilah Terkait

Buka Kamus →

BupatiDisebut dalam Pasal 7

Bupati adalah kepala daerah kabupaten yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten. Uraian ini merupakan penjelasan…

GubernurDisebut dalam Pasal 7

Gubernur adalah kepala daerah provinsi yang juga menjalankan fungsi tertentu sebagai wakil Pemerintah Pusat sesuai ketentuan. Uraian ini…

KewenanganDisebut dalam Pasal 7

Kewenangan adalah istilah hukum yang digunakan dalam konteks tindakan pemerintahan, perizinan, atau pelayanan publik. Makna, ruang lingkup, syarat,…

PatenDisebut dalam Pasal 7

Paten adalah hak eksklusif yang diberikan negara kepada inventor atas invensinya di bidang teknologi untuk jangka waktu tertentu.…

PeraturanDisebut dalam Pasal 7

Peraturan adalah istilah hukum yang digunakan dalam konteks konsep dasar hukum. Makna, ruang lingkup, syarat, kewenangan, dan akibat…

Peraturan PresidenDisebut dalam Pasal 7

Peraturan Presiden adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan Presiden untuk menjalankan perintah peraturan yang lebih tinggi atau dalam menyelenggarakan…

Wali KotaDisebut dalam Pasal 7

Wali Kota adalah kepala daerah kota yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kota. Uraian ini merupakan…

SMART CONNECTIONS

Related Legal Intelligence

Temukan istilah, regulasi, pasal, putusan, dan artikel yang memiliki konteks hukum paling dekat dengan dokumen yang sedang dibaca.

Istilah Terkait1 dari 4 preview

IstilahDana Kompensasi Penggunaan TKAPreview relasi hukum · alasan lengkap tersedia di Premium→

Regulasi Terkait1 dari 4 preview

RegulasiPERMENPAR Nomor 6 Tahun 2025Preview relasi hukum · alasan lengkap tersedia di Premium→

Pasal Terkait1 dari 4 preview

PasalPasal 3Preview relasi hukum · alasan lengkap tersedia di Premium→

Putusan Terkait1 dari 4 preview

PutusanYurisprudensi 5/Yur/Pid/2018 — Penipuan dengan Cek atau Bilyet Giro KosongPreview relasi hukum · alasan lengkap tersedia di Premium→

Artikel Terkait1 dari 4 preview

ArtikelApa Itu Asas Legalitas dan Mengapa Penting dalam Hukum Pidana?Preview relasi hukum · alasan lengkap tersedia di Premium→

Buka Semua Relasi Hukum dengan PremiumLihat seluruh rekomendasi, alasan hubungan hukum, dan jalur riset lintas Istilah, Regulasi, Pasal, Putusan, serta Artikel.

Buka Premium