PMK Nomor 16 Tahun 2026

(1) Kegiatan strategis lainnya sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2 ayat (1) huruf j dan Pasal 3 ayat (1) huruf i meliputi:
a. penguatan perekonomian Daerah terdiri atas :
1. penyusunan dokumen Integrated Area
Development ;
2. penyediaan sarana dan prasarana;
3. pendampingan dan pemberdayaan usaha mikro,
kecil , dan menengah yang terkait produk dari
P erhutanan S osial;
4. dukungan standardisasi, sertifikasi, dan
pemasaran produk usaha mikro, kecil , dan
menengah yang terkait produk dari Perhutanan
Sosial ;
5. pemberdayaan ekonomi masyarakat di sekitar
hutan;
6. pelatihan keterampilan kerja bagi masyarakat di
sekitar hutan;
7. pemberian bantuan modal usaha bagi
masyarakat di sekitar hutan dalam rangka
- 6 -
mendorong upaya pelestarian hutan;
8. pengembangan destinasi pariwisata kehutanan;
dan/atau
9. penelitian dan pengembangan ;
b. pemberian insentif atas kinerja pengelolaan
lingkungan hidup dan kehutanan terdiri atas :
1. kinerja pengelolaan sampah;
2. kinerja pengelolaan air limbah;
3. kinerja sanitasi lingkungan; dan/atau
4. kinerja rehabilitasi hutan dan lahan,
dari provinsi kepada kabupaten/ kota dan dari
kabupaten/kota kepada desa ;
c. dukungan pelaksanaan rekonsiliasi penerimaan
negara bukan pajak sektor kehutanan yang
dibagihasilkan;
d. dukungan kesekretariatan penyusunan, pembinaan,
dan/atau pengawasan DBH DR;
e. pemberian bantuan perlindungan sosial bagi pekerja
dan/atau kelompok petani sektor kehutanan dalam
rangka jaminan sosial ketenagakerjaan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang - undangan ;
f. pengelolaan kebersihan dalam rangka pelestarian
hutan dalam dan luar kawasan;
g. penge lolaan terhadap jalan sekitar kawasan dalam
rangka mendukung pengelolaan hutan sesuai
kewenangannya ;
h. dukungan dalam rangka pencapaian FOLU Net Sink
2030 meliputi:
1. p enyusunan rencana kerja FOLU Net Sink 2030;
2. m onitoring dan evaluasi FOLU Net Sink 2030;
dan / atau
3. p engendalian dan pengawasan FOLU Net Sink
2030 ; dan/atau
i. pemberian bantuan keuangan khusus oleh
pemerintah provinsi kepada pemerintah
kabupaten/kota .
(2) Bantuan keuangan khusus sebagaimana dimaksud pada
ayat ( 1 ) huruf i dapat diprioritaskan bagi kabupaten/kota
Daerah asal penerimaan negara bukan pajak sumber daya
alam kehutanan dana reboisasi .
(3) Pemberian bantuan keuangan khusus sebagaimana
dimaksud pada ayat ( 1 ) huruf i dilakukan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang - und angan.
(4) Pelaksanaan kegiatan pemberian insentif sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b, minimal dengan
mempertimbangkan:
a. indikator kinerja pengelolaan lingkungan hidup dan
kehutanan;
b. kriteria kabupaten/kota atau desa penerima insentif;
c. mekanisme penilaian kinerja;
d. pengelolaan kegiatan yang didanai dari Sisa DBH DR
k abupaten/ k ota; dan
e. besaran insentif.
(5) Kegiatan strategis lainnya sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan kewenangan Daerah.
- 7 -
(6) Pelaksanaan kegiatan strategis lainnya sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dianggarkan paling tinggi sebesar
30% (tiga puluh persen) dari:
a. pagu DBH DR dan /atau Sisa DBH DR p rovinsi yang
dianggarkan ; atau
b. Sisa DBH DR k abupaten/ k ota yang dianggarkan
dalam APBD .
(7) Dalam hal Sisa DBH DR k abupaten/ k ota berjumlah
kurang dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah),
Sisa DBH DR dapat digunakan seluruhnya untuk kegiatan
strategis lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1).