PP Nomor 12 Tahun 2025

(U Mitra Instansi Pengelola PNBP sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 4 ayat (41 huruf b dapat ditunjuk
berdasarkan:
a. ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
b. penugasa.n dari Instansi Pengelola PNBP dalam
melaksanakan Pengelolaan PNBP dengan tetap
memperhatikan tanggung jawab Instansi Pengelola
PNBP.
(21 Penugasan dari Instansi Pengelola PNBP kepada Mitra
Instansi Pengelola PNBP sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf b ditetapkan dalam kontrak/perjanjian.
(3) Penugasan dari Instansi Pengelola PNBP kepada Mitra
Instansi Pengelola PNBP sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf b dilaksanakan secara efisien, efektif, terbuka
dan bersaing, transparan, adil atau tidak diskriminatif,
dan akuntabel.
(4) Penugasan dari Instansi Pengelola PNBP kepada Mitra
Instansi Pengelola PNBP sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf b dilaksanakan dengan mempertimbangkan
paling sedikit:
a. mendukung tugas dan fungsi Instansi Pengelola
PNBP;
b. dampak terhadap APBN dan/atau masyarakat;
c. peningkatan kualitas layanan; dan
d. optimalisasi PNBP.
(5) Penugasan dari Instansi Pengelola PNBP kepada Mitra
Instansi Pengelola PNBP sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf b harus terlebih dahulu mendapatkan
persetujuan Menteri.