PP Nomor 27 Tahun 2025

penJrusunan,
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara
penetapan, dan perubahan rencana Perlindungan dan
Pengelolaan Ekosistem Mangrove diatur dalam Peraturan Menteri.
BAB III
PEMANFAATAN
Pasal 2 1
(1) Pemanfaatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3
huruf b dilakukan berdasarkan rencana Perlindungan dan
Pengelolaan Ekosistem Mangrove nasional, provinsi, dan
kabupaten/kota.
(21 Pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
dilakukan pada Ekosistem Mangrove dengan fungsi
lindung dan fungsi budidaya.
(3) Pemanfaatan...
FRESIDEN
REPUBLIK INOONESIA
-L4-
(3) Pemanfaatan pada Ekosistem Mangrove dengan fungsi
lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:
a. penelitian;
b. ilmu pengetahuan;
c. pendidikan;
d. penyimpanan dan penyerapan karbon;
e. jasa lingkungan;
f. pemanfaatan hasil hutan bukan k"yr; dan/atau
g. pemanfaatan tradisional yang dilakukan secara
berkelanjutan.
(4) Pemanfaatan Ekosistem Mangrove dengan fungsi budidaya
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pada Kawasan Hutan,
meliputi:
a. penelitian;
b. ilmu pengetahuan;
c. pendidikan;
d. jasa lingkungan;
e. pemanfaatan hasil hutan bukan k"y,r;
f. pemanfaatan tradisional yang dilakukan secara
berkelanjutan;
g. pemanfaatan kayu; dan atau
I
h. wanamina.
(5) Pemanfaatan Ekosistem Mangrove dengan fungsi budidaya
sebagaimana dimaksud pada ayat (21 di luar Kawasan
Hutan, meliputi:
a. penelitian;
b. ilmu pengetahuan;
c. pendidikan;
d. jasa lingkungan;
e. pemanfaatan hasil hutan bukan kry,r;
f. pemanfaatan tradisional yang dilakukan secara
berkelanjutan;
g. wanamina;
h. budidaya perikanan; dan/atau
i. pelabuhan, industri, pertanian, dan pertahanan.
(6) Pemanfaatan Ekosistem Mangrove wajib dilakukan dengan
tetap menjaga fungsi Ekosistem Mangrove dan baku mutu
Ekosistem Mangrove.
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemanfaatan
{7)
pada Ekosistem Mangrove diatur dalam Peraturan Menteri.
BABIV..
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
BAB IV
PENGENDALIAN
Bagian Kesatu
Umum
Pasil 22
(1) Pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3
huruf c dilakukan untuk mengendalikan kerusakan
Ekosistem Mangrove berdasarkan rencana Perlindungan
dan Pengelolaan Ekosistem Mangrove nasional, provinsi,
dan kabupaten/kota.
(21 Pengendalian kerusakan Ekosistem Mangrove terdiri atas:
a. pencegahan kerusakan Ekosistem Mangrove;
b. penanggulangan kerusakan Ekosistem Mangrove; dan
c. pemulihan kemsakan Ekosistem Mangrove.
Bagian Kedua
Pencegahan Kerusakan Ekosistem Mangrove