PP Nomor 30 Tahun 2026

(1) Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c berupa biaya
tahunan paten atau paten sederhana mulai tahun ke-6
bagi usaha mikro, usaha kecil, lembaga pendidikan, dan
lembaga penelitian dan pengembangan pemerintah dapat
dikenakan tarif sebesar 10% (sepuluh persen) dari tarif
yang tercantum dalam Lampiran angka III huruf C
nomor 30 huruf a dan nomor 31 huruf a Peraturan
Pemerintah ini.
(2) Dalam keadaan tertentu terhadap Jenis Penerimaan
Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal
1 ayat (1) huruf c berupa biaya tahunan paten atau paten
sederhana mulai tahun ke-6 untuk lembaga pendidikan,
dan lembaga penelitian dan pengembangan pemerintah
dapat dikenakan tarif sebesar Rp0,00 (nol rupiah) dari
tarif yang tercantum dalam Lampiran angka III huruf C
nomor 3O huruf a dan nomor 31 huruf a Peraturan
Pemerintah ini.
(3) Dalam hal paten dihibahkan atau diwakalkan untuk
kepentingan sosial dan/ atau umum, terhadap pemegang
paten dikenakan tarif sebesar Rp0,0O (nol rupiah) atas
jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berasal dari
biaya tahunan Paten.
(4) Jenis...
SK No294505A
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
5-
(4) Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c berupa
permohonan perubahan data dan perubahan nama
dan/atau alamat dikenakan tarif sebesar Rp0,0O (nol
rupiah) dalam hal perubahan data dan perubahan nama
dan/atau alamat pencipta, pemegang hak cipta, pemilik
produk hak terkait, dan/ atau penerima hak diajukan
bukan karena kesalahan pemohon.
(5) Dalam hal permohonan paten atau paten sederhana yang
dianggap ditarik kembali pada tahapan pemeriksaan
substantif, pemohon dapat mengajukan permohonan
untuk melanjutkan kembali pemeriksaan substantif
dengan dikenai biaya sebesar 5O% (lima puluh persen)
dari tarif yang tercantum dalam Lampiran angka III
huruf C nomor 13 Peraturan Pemerintah ini.
(6) Dalam hal permohonan paten sederhana yang dianggap
ditarik kembali pada tahapan pemeriksaan substantif,
pemohon usaha mikro, usaha kecil, lembaga pendidikan,
dan lembaga penelitian dan pengembangal pemerintah
dapat mengajukan permohonan pemeriksaan substantif
kembali dengan dikenai biaya sebesar 5oo/o (lima puluh
persen) dari tarif yang tercantum dalam Lampiran
angka III huruf C nomor 13 Peraturan Pemerintah ini.
(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata
cara pengenaan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (l)
sampai dengan ayat (6) diatur dengan Peraturan Menteri
Hukum.