PORTAL REGULASIPP
PP Nomor 30 Tahun 2026
Tentang
Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Hukum
Sedang dibacaPasal 1Pasal 1 dari 9
☰Daftar Isi Regulasi9 Pasal
Naskah BerlakuMetadataStatus & RiwayatSumber Resmi
PREMIUM RESEARCH ACTIONSSimpan, Teliti & Bagikan
Referensi & KutipanAlat bantu riset — bukan format sitasi resmi lembaga tertentu.
Buka Citation Tools PremiumSalin referensi, sitasi ringkas, dan kutipan teks pilihan.
→Bagikan
PREMIUM READING INTELLIGENCE
Smart Legal Summary Pasal
Ringkasan cepat dari data yang sudah tersedia pada halaman ini.
♛
Buka Smart Legal SummaryInti materi, dasar hukum, akibat, langkah praktis, atau pokok putusan diringkas untuk riset lebih cepat.
Buka Premium →30Nomor
2026Tahun Terbit
9Total Pasal
—Total Dibaca
Cari hanya dalam regulasi ini.
POSISI BACAPasal 1 dari 9
11%
TEKS RESMI
Pasal 1
( 1) Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada
Kementerian Hukum meliputi penerimaan dari:
a. pelayanan jasa hukum;
b. pelatihan fungsional perancang peraturan
perundang-undangan;
c. pelayanan kekayaan intelektual;
d. penggunaan sarana dan prasarana sesuai dengan
tugas dan fungsi; dan
e. pelayanan peraturan perundang-undangan.
(2) Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana
dimaksud pada ayat (l) huruf a sampai dengan huruf e
memiliki jenis dan tarif sebagaimana tercantum dalam
Lampiran yang merupakan bagran tidak terpisahkan dari
Peraturan Pemerintah ini.
(3) Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk
layanan kepailitan berupa imbalan jasa kurator yang
dilaksanakan oleh Balai Harta Peninggalan, ditetapkan
berdasarkan penetapan pengadilan yang telah
memperoleh kekuatan hukum tetap.
(a) Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c untuk
pendaftaran merek internasional melalui Protokol Madrid,
ditetapkan berdasarkan ketentuan Organisasi Kekayaan
Intelektual Sedunia.
Pasal 2...
SK No294503A
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
-3-
KAMUS HUKUM
Buka Kamus →Istilah Terkait
AnakTerkait Pasal 1
Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan, sebagaimana digunakan dalam rezim…
KepailitanTerkait Pasal 1Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan debitor pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah…
KuratorTerkait Pasal 1Kurator adalah Balai Harta Peninggalan atau orang perseorangan yang diangkat pengadilan untuk mengurus dan membereskan harta pailit di…
MerekTerkait Pasal 1Merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis untuk membedakan barang atau jasa yang diproduksi oleh orang atau…
Pendaftaran Merek InternasionalTerkait Pasal 1Pendaftaran Merek Internasional adalah mekanisme pendaftaran Merek lintas negara melalui sistem internasional yang diakui Indonesia sesuai perjanjian yang…
Peraturan PemerintahTerkait Pasal 1Peraturan Pemerintah adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan Presiden untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya.
Peraturan Perundang-undanganTerkait Pasal 1Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh…
Protokol MadridTerkait Pasal 1Protokol Madrid adalah perjanjian internasional yang menjadi dasar sistem pendaftaran Merek internasional melalui mekanisme Madrid bagi negara anggotanya.
SMART CONNECTIONS
Related Legal Intelligence
Temukan istilah, regulasi, pasal, putusan, dan artikel yang memiliki konteks hukum paling dekat dengan dokumen yang sedang dibaca.
Istilah Terkait1 dari 4 preview
Regulasi Terkait1 dari 4 preview
Pasal Terkait1 dari 4 preview
Putusan Terkait1 dari 2 preview
♛
Buka Semua Relasi Hukum dengan PremiumLihat seluruh rekomendasi, alasan hubungan hukum, dan jalur riset lintas Istilah, Regulasi, Pasal, Putusan, serta Artikel.
Buka Premium →SHARE
Bagikan Pasal Ini
REGULASI TERBARU
- 1. PERPPU/1/2017 tentang Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan
- 2. PERPPU/2/2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-undang
- 3. PERPPU/1/2022 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang pemilihan Umum
- 4. PERPPU/2/2022 tentang Cipta Kerja
- 5. PERPPU/148/2024 tentang Kementerian Sekretariat Negara