PORTAL REGULASIPP
PP Nomor 30 Tahun 2026
Tentang
Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Hukum
Sedang dibacaPasal 4Pasal 4 dari 9
☰Daftar Isi Regulasi9 Pasal
Naskah BerlakuMetadataStatus & RiwayatSumber Resmi
PREMIUM RESEARCH ACTIONSSimpan, Teliti & Bagikan
Referensi & KutipanAlat bantu riset — bukan format sitasi resmi lembaga tertentu.
Buka Citation Tools PremiumSalin referensi, sitasi ringkas, dan kutipan teks pilihan.
→Bagikan
PREMIUM READING INTELLIGENCE
Smart Legal Summary Pasal
Ringkasan cepat dari data yang sudah tersedia pada halaman ini.
♛
Buka Smart Legal SummaryInti materi, dasar hukum, akibat, langkah praktis, atau pokok putusan diringkas untuk riset lebih cepat.
Buka Premium →30Nomor
2026Tahun Terbit
9Total Pasal
—Total Dibaca
Cari hanya dalam regulasi ini.
POSISI BACAPasal 4 dari 9
44%
TEKS RESMI
Pasal 4
(1) Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a berupa:
a. informasi tentang data terkait pelayanan jasa hukum;
b. permohonan pemblokiran dan pembukaan
pemblokiran perseroan persekutuan modal, perseroan
perorangan, yayasan, perkumpulan, persekutuan
perdata, persekutuan firma, dan persekutuan
komanditer;
c. permohonan . . .
SK No294504A
PRESIDEN
REPUBUK INDONESIA
-4-
c. pernohonan pengambilan teraan sidik jan,
permohonan identifikasi dan perumusan teraan sidik
jari, permohonan salinan hasil identifrkasi dan
perumusan teraan sidik jari, dan permohonan
keterangan sidik jari; atau
d. layanan kewarganegaraan,
yang diajukan untuk kepentingan pemerintah, dikenakan
tarif sebesar RpO,OO (nol rupiah).
(2) Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a berupa
pengesahan akta pendirian koperasi, perubahan
anggaran dasar koperasi, dan pembubaran koperasi
dikenakan tarif sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata
cara pengenaan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diatur dengan Peraturan Menteri Hukum.
KAMUS HUKUM
Buka Kamus →Istilah Terkait
AktaDisebut dalam Pasal 4
dokumen tertulis yang dibuat untuk mencatat atau membuktikan suatu perbuatan, pernyataan, perjanjian, atau peristiwa hukum sesuai fungsi dan…
Anggaran DasarDisebut dalam Pasal 4Anggaran Dasar adalah istilah hukum yang digunakan dalam konteks badan usaha, tata kelola perusahaan, atau kepailitan. Makna, ruang…
Anggaran Dasar KoperasiDisebut dalam Pasal 4Anggaran Dasar Koperasi adalah aturan dasar organisasi Koperasi yang memuat sekurang-kurangnya ketentuan pokok mengenai nama, tempat kedudukan, tujuan,…
InformasiDisebut dalam Pasal 4Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda yang mengandung nilai, makna, atau pesan yang dapat dilihat, didengar, atau…
KewarganegaraanDisebut dalam Pasal 4Kewarganegaraan adalah istilah hukum yang digunakan dalam konteks keimigrasian atau status kewarganegaraan. Makna, ruang lingkup, syarat, kewenangan, dan…
KoperasiDisebut dalam Pasal 4Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya pada prinsip Koperasi sekaligus…
Pembubaran KoperasiDisebut dalam Pasal 4Pembubaran Koperasi adalah berakhirnya badan hukum Koperasi berdasarkan keputusan rapat anggota, keputusan pemerintah atau pejabat berwenang, putusan pengadilan,…
Pengesahan Akta Pendirian KoperasiDisebut dalam Pasal 4Pengesahan Akta Pendirian Koperasi adalah istilah yang digunakan dalam hukum perkoperasian untuk menjelaskan aspek yang berkaitan dengan pendirian,…
SMART CONNECTIONS
Related Legal Intelligence
Temukan istilah, regulasi, pasal, putusan, dan artikel yang memiliki konteks hukum paling dekat dengan dokumen yang sedang dibaca.
Istilah Terkait1 dari 4 preview
Regulasi Terkait1 dari 4 preview
Pasal Terkait1 dari 4 preview
Putusan Terkait1 dari 4 preview
♛
Buka Semua Relasi Hukum dengan PremiumLihat seluruh rekomendasi, alasan hubungan hukum, dan jalur riset lintas Istilah, Regulasi, Pasal, Putusan, serta Artikel.
Buka Premium →SHARE
Bagikan Pasal Ini
REGULASI TERBARU
- 1. PERPPU/1/2017 tentang Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan
- 2. PERPPU/2/2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-undang
- 3. PERPPU/1/2022 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang pemilihan Umum
- 4. PERPPU/2/2022 tentang Cipta Kerja
- 5. PERPPU/148/2024 tentang Kementerian Sekretariat Negara