PP Nomor 7 Tahun 2025

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimalsud dengan:
1. Jaminan Kecelakaan Kerja yang selanjutnya disingkat JKK
adalah manfaat berupa uang tunai dan/ atau pelayanan
kesehatan yang diberikan pada saat peserta mengalami
kecelakaan kerja atau penyakit yang disebabkan oleh
lingkungan kerja.
2. Jaminan Kehilangan Pekerjaan yang selanjutnya disingkat
JKP adalah jaminan sosial yang diberikan kepada
pekerja/buruh yang mengalami pemutusan hubungan
kerja berupa manfaat uang tunai, akses informasi pasar
kerja, dan pelatihan kerja.
3. Iuran adalah sejumlah uang yang dibayar secara teratur
oleh peserta dan/atau pemberi kerja.
4. Upah adalah hak pekerja yang diterima dan dinyatakan
dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pemberi kerja
kepada pekerja yang ditetapkan dan dibayar menurut
suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan
perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja
dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/ atau jasa yang
telah atau akan dilakukan.
5. Manfaat adalah faedah jaminan sosial yang menjadi hak
peserta dan/atau anggota keluarganya.
6. Peserta . . .
REPUBUK INDONESIA
6. Peserta adalah setiap orang, termasuk orang asing yang
bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia, yang
telah membayar Iuran.
7. Pekerja adalah setiap orang yang bekerja dengan
menerima Upah atau imbalan dalam bentuk lain.
8. Perusahaan adalah:
a. setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau
tidak, milik orang perseorangan, milik persekutuan,
atau milik badan hukum, baik milik swasta maupun
milik negara yang mempekerjakan Pekerja/buruh
dengan membayar Upah atau imbalan dalam bentuk
lain;
b. usaha-usaha sosial dan usaha-usaha lain yang
mempunyai pengurus dan mempekerjakan orang lain
dengan membayar Upah atau imbalan dalam bentuk
lain.
9. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan
yang selanjutnya disebut BPJS adalah
badan hukum publik yang dibentuk berdasarkan Undang-
Undang Nomor 24 Tahun 2OLl tentang Badan
Penyelenggara Jaminan Sosial.