KAMUS HUKUM MIMBAR HUKUM

Akses Ilegal

Teknologi, Data, Pers & Komunikasi›Kejahatan Siber

Definisi lengkap, dasar hukum, contoh penerapan, putusan, prosedur, dan relasi untuk memahami istilah hukum Indonesia secara praktis.

729 ViewsHuruf A

PREMIUM RESEARCH ACTIONSSimpan, Teliti & Bagikan

Bookmark PremiumAktifkan fitur simpan

Referensi & KutipanAlat bantu riset — bukan format sitasi resmi lembaga tertentu.

Buka Citation Tools PremiumSalin referensi, sitasi ringkas, dan kutipan teks pilihan.

→

PREMIUM READING INTELLIGENCE

Smart Legal Summary

Ringkasan cepat dari data yang sudah tersedia pada halaman ini.

Buka Smart Legal SummaryInti materi, dasar hukum, akibat, langkah praktis, atau pokok putusan diringkas untuk riset lebih cepat.

Buka Premium →

Akses ilegal adalah perbuatan dengan sengaja dan tanpa hak atau secara melawan hukum mengakses komputer dan/atau sistem elektronik milik orang lain dengan cara apa pun.

Pengertian Singkat

Akses ilegal adalah perbuatan dengan sengaja dan tanpa hak atau secara melawan hukum mengakses komputer dan/atau sistem elektronik milik orang lain dengan cara apa pun.

Definisi Lengkap

Berikut pengertian Akses Ilegal serta konteks penggunaannya dalam sistem hukum Indonesia.

Akses ilegal adalah perbuatan dengan sengaja dan tanpa hak atau secara melawan hukum mengakses komputer dan/atau sistem elektronik milik orang lain dengan cara apa pun.

Dalam hukum pidana Indonesia yang berlaku saat ini, ketentuan utama mengenai akses ilegal terdapat dalam Pasal 332 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). KUHP tersebut mulai berlaku pada 2 Januari 2026.

Pasal 332 membedakan akses ilegal dalam tiga tingkat perbuatan.

Pertama, seseorang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer atau sistem elektronik milik orang lain. Pada bentuk dasar ini, hukum tidak mensyaratkan bahwa pelaku harus berhasil mencuri atau memperoleh data tertentu.

Kedua, akses dilakukan dengan tujuan memperoleh Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik. Unsur tujuan memperoleh informasi tersebut menjadi bagian penting dalam menentukan penerapan ketentuannya.

Ketiga, akses dilakukan dengan melanggar, menerobos, melampaui, atau menjebol sistem pengamanan. Bentuk ini memiliki ancaman pidana lebih berat.

Dengan demikian, akses ilegal tidak sama dengan sekadar menggunakan komputer. Unsur pentingnya adalah adanya kesengajaan serta tidak adanya hak, kewenangan, izin, atau dasar hukum untuk melakukan akses tersebut.

Pengertian Menurut Peraturan

Secara normatif, Akses Ilegal harus dibaca terutama berdasarkan ketentuan berikut:

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana: Pasal 332 ayat (1).
Pasal 332 ayat (2) KUHP: Mengatur akses tanpa hak atau melawan hukum yang dilakukan dengan tujuan memperoleh Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik.

Buka UU Nomor 1 Tahun 2023 →Baca Pasal 332 →

Unsur / Syarat Hukum PREMIUM

Analisis unsur dan syarat hukum tersedia untuk Member Premium.Aktifkan Premium untuk membaca bagian ini secara lengkap.

Buka Premium

Dasar Hukum

Dasar hukum berikut menunjukkan ketentuan yang paling relevan dengan Akses Ilegal.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana — Pasal 332 ayat (1). Mengatur perbuatan dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan/atau sistem elektronik milik orang lain dengan cara apa pun. Ancaman pidananya paling lama 6 tahun atau pidana denda paling banyak Kategori V.

Pasal 332 ayat (2) KUHP. Mengatur akses tanpa hak atau melawan hukum yang dilakukan dengan tujuan memperoleh Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik. Ancaman pidananya paling lama 7 tahun atau pidana denda paling banyak Kategori V.

Pasal 332 ayat (3) KUHP. Mengatur akses tanpa hak atau melawan hukum yang dilakukan dengan melanggar, menerobos, melampaui, atau menjebol sistem pengamanan. Ancaman pidananya paling lama 8 tahun atau pidana denda paling banyak Kategori VI.

Pasal 79 ayat (1) KUHP. Kategori V memiliki batas maksimum Rp500 juta, sedangkan Kategori VI memiliki batas maksimum Rp2 miliar.

Pasal 622 UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Sejak KUHP mulai berlaku pada 2 Januari 2026, Pasal 30 dan Pasal 46 UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE sebagaimana telah diubah tidak lagi menjadi ketentuan pidana utama untuk akses ilegal karena telah dicabut dan pengacuannya dialihkan ke Pasal 332 KUHP.

Catatan pembaruan: Dalam banyak artikel hukum lama, akses ilegal masih dijelaskan menggunakan Pasal 30 jo. Pasal 46 UU ITE. Untuk artikel yang diterbitkan setelah 2 Januari 2026, rujukan utama sebaiknya menggunakan Pasal 332 KUHP Nasional.

Jelajahi Portal Regulasi →

Bunyi Pasal dan Dasar Hukum Terverifikasi

Istilah hukum umum · Pasal hanya ditampilkan lengkap apabila hubungan dan sumbernya sudah ditinjau editor serta tersedia di Regulation Core.

Belum ada kutipan pasal yang telah ditinjau dan cocok dengan naskah yang tersimpan. Pemetaan masih memerlukan verifikasi editorial; rujukan pada bagian Dasar Hukum dapat digunakan sebagai informasi awal.

2 rujukan tambahan masih berupa kandidat/perlu pemeriksaan. Bunyi pasalnya tidak ditampilkan sebagai kutipan terverifikasi.

Rujukan ini bersifat informasi hukum, bukan penetapan pasal untuk perkara konkret. Penerapan hukum bergantung pada fakta, waktu kejadian, aturan khusus, perubahan, dan putusan yang relevan.

Penjelasan Dasar Hukum PREMIUM

Penjelasan pasal dan relevansinya tersedia di MIMBAR HUKUM Premium.Aktifkan Premium untuk membaca bagian ini secara lengkap.

Buka Premium

Contoh

Contoh berikut bersifat ilustratif untuk membantu memahami penerapan Akses Ilegal dalam situasi yang mungkin terjadi.

Contoh Penerapan

Contoh 1 — Mengakses akun perusahaan setelah tidak berwenang

A sebelumnya bekerja pada PT XYZ dan masih mengetahui username serta password sistem internal perusahaan. Setelah hubungan kerjanya berakhir, A menggunakan kredensial tersebut untuk kembali masuk ke sistem tanpa izin perusahaan.

Walaupun A tidak membobol password baru, akses tersebut dapat menjadi indikasi akses tanpa hak apabila terbukti A sudah tidak memiliki kewenangan untuk masuk ke sistem. Penilaian pidananya tetap bergantung pada fakta, alat bukti, serta pembuktian unsur kesengajaan dan tanpa hak.

Contoh 2 — Mengakses sistem untuk mengambil data

B memperoleh kredensial akun milik orang lain kemudian menggunakannya untuk masuk ke sebuah sistem elektronik dengan tujuan mengambil dokumen atau data yang tersimpan di dalamnya.

Apabila unsur-unsurnya terbukti, situasi tersebut dapat berkaitan dengan Pasal 332 ayat (2) karena akses dilakukan dengan tujuan memperoleh Informasi Elektronik atau Dokumen Elektronik.

Contoh 3 — Menjebol sistem keamanan

C menggunakan metode tertentu untuk melewati lapisan pengamanan sebuah server yang bukan miliknya dan tidak pernah memberikan izin kepadanya. C kemudian berhasil memasuki bagian sistem yang dilindungi.

Secara hipotetis, perbuatan tersebut dapat berkaitan dengan Pasal 332 ayat (3) karena terdapat unsur menerobos atau menjebol sistem pengamanan. Namun, kesimpulan pidana tetap harus ditentukan berdasarkan hasil pembuktian dalam proses hukum.

Sebaliknya, seorang profesional keamanan siber yang melakukan pengujian berdasarkan izin pemilik sistem dan tetap berada dalam ruang lingkup izin tersebut tidak serta-merta dapat dikategorikan melakukan akses ilegal.