Gunungsitoli- Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Gunungsitoli, Asaaro Telaumbanua, dilaporkan ke Polres Nias atas dugaan menghambat tugas jurnalistik. Laporan tersebut berkaitan dengan peristiwa saat wartawan Harian SIB, Normalius Gori alias Oman Gori, melakukan konfirmasi mengenai anggaran pemeliharaan kendaraan dan alat berat Tahun Anggaran 2026 senilai sekitar Rp1,3 miliar.
Laporan itu disampaikan Oman ke Polres Nias, Selasa (17/11/2026). Perkara tersebut tercatat dalam Surat Tanda Terima Laporan Polisi (STTLP) Nomor STTL/B/695/XL/2026/SPKT/Polres Nias/Polda Sumatera Utara.
Didampingi Penasehat hukumnya Advokat Sofyanus Laoli, S.H, usai membuat laporan, Oman mengatakan kedatangannya ke Polres Nias bertujuan menempuh jalur hukum atas tindakan yang dinilainya telah menghambat pelaksanaan tugas jurnalistik. Menurut dia, peristiwa tersebut bermula ketika dirinya mendatangi Kantor DLH Kota Gunungsitoli pada 13 Oktober 2026 untuk meminta penjelasan terkait penggunaan anggaran pemeliharaan kendaraan bermotor dan alat berat.
Namun, saat melakukan konfirmasi, Oman mengaku justru mendapat respons bernada keras dari Asaaro. Ia menyebut pejabat tersebut mempertanyakan kewenangannya sebagai wartawan dalam meminta keterangan mengenai anggaran di lingkungan dinas. Bahkan, Asaaro disebut menyampaikan kalimat, “Tidak ada hak Anda nanya-nanya tentang anggaran di dinas itu.”
Oman menegaskan bahwa kedatangannya bukan untuk melakukan pemeriksaan ataupun audit terhadap pengelolaan keuangan dinas, melainkan menjalankan fungsi jurnalistik dengan meminta klarifikasi kepada pejabat publik. Ia menilai permintaan konfirmasi tersebut merupakan bagian dari upaya memperoleh informasi yang berimbang sebelum menyajikan pemberitaan kepada masyarakat.
Persoalan itu kembali menjadi sorotan setelah sehari kemudian, Rabu (14/10/2026), Asaaro disebut mengunggah pernyataan melalui akun Facebook pribadinya. Dalam unggahan tersebut, ia menyebut wartawan yang menghubunginya dengan istilah “oknum jurtul” serta kembali mempertanyakan kewenangan wartawan dalam meminta penjelasan mengenai anggaran di instansi tempatnya bertugas.
Oman mengaku telah berupaya meminta klarifikasi kepada Wali Kota Gunungsitoli bersama rekan wartawan. Upaya tersebut dilakukan untuk mengetahui apakah pernyataan Asaaro merupakan sikap pribadi atau berkaitan dengan kebijakan pimpinan daerah. Namun, menurut Oman, upaya tersebut belum menghasilkan penjelasan yang diharapkan. Karena tidak memperoleh klarifikasi maupun permintaan maaf dari pihak yang bersangkutan, ia akhirnya memilih menempuh jalur hukum.
Oman berharap laporan tersebut ditindaklanjuti secara profesional, objektif, dan transparan oleh aparat penegak hukum. Ia juga mengaku peristiwa itu berdampak terhadap kondisi psikologisnya sehingga merasa takut dan trauma ketika hendak melakukan konfirmasi kepada pejabat pemerintah. Menurutnya, persoalan ini bukan sekadar konflik komunikasi, tetapi juga menyangkut penghormatan terhadap kemerdekaan pers dan perlindungan wartawan dalam menjalankan tugas jurnalistik.



