PORTAL REGULASIPP
PP Nomor 43 Tahun 2025
Tentang
Pelaporan Keuangan
Sedang dibacaPasal 4Pasal 4 dari 48
☰Daftar Isi Regulasi48 Pasal
Naskah BerlakuMetadataStatus & RiwayatSumber Resmi
43Nomor
2025Tahun Terbit
48Total Pasal
—Total Dibaca
Cari hanya dalam regulasi ini.
POSISI BACAPasal 4 dari 48
8%
TEKS RESMI
Pasal 4
(U Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3
ayat (1) disusun secara lengkap sesuai dengan Standar
Laporan Keuangan dan ketentuan peraturan perundang-
undangan.
(21 Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (l)
merupakan Laporan Keuangan yang disusun untuk
tqluan umum.
(3) Dalam hal diperlukan Laporan Keuangan selain untuk
tduan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
Kementerian, Lembaga, danlatau Otoritas dapat
mewajibkan Pelapor men5rusun Laporan Keuangan untuk
tu.iuan khusus sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
KAMUS HUKUM
Buka Kamus →Istilah Terkait
PelaporDisebut dalam Pasal 4
orang yang menyampaikan laporan mengenai dugaan tindak pidana atau informasi hukum kepada pejabat atau lembaga yang berwenang menurut…
PeraturanDisebut dalam Pasal 4Peraturan adalah istilah hukum yang digunakan dalam konteks konsep dasar hukum. Makna, ruang lingkup, syarat, kewenangan, dan akibat…
Peraturan Perundang-undanganDisebut dalam Pasal 4Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh…
Undang-UndangDisebut dalam Pasal 4Undang-Undang adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan persetujuan bersama Presiden. Uraian ini merupakan penjelasan…
SHARE
Bagikan Pasal Ini
REGULASI TERBARU
- 1. PERPRES/46/2026 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dalam Keadaan Tertentu
- 2. PMK/41/2026 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, Serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
- 3. PERPRES/40/2026 tentang Pembentukan Kejaksaan Negeri Pangandaran, Kejaksaan Negeri Kabupaten Serang, Kejaksaan Negeri Tana Tidung, Kejaksaan Negeri Kubu Raya, Kejaksaan Negeri Lima Puluh Kota, Kejaksaan Negeri Raja Ampat, dan Kejaksaan Negeri Pesisir Barat
- 4. PERPRES/38/2026 tentang Pengembangan Kewirausahaan Nasional
- 5. PERPRES/37/2026 tentang Rencana Induk Ekonomi Kreatif Tahun 2026-2045