PP Nomor 43 Tahun 2025

Satuan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2)
menyelenggarakan fungsi:
a. perencanaan dan penyusunan elemen data dan taksonomi
nasional;
b. perencanaan dan pembangunan PBPK;
c. penyediaan PBPK yang dapat diakses setiap saat oleh
pengguna layanan;
d. evaluasi dan pemutakhiran PBPK;
e. evaluasi dan pemutakhiran elemen data dan taksonomi
nasional;
f. penyediaan data dan informasi kepada pengguna l,aporan
Keuangan sesuai dengan ketentua-n peraturan perundang-
undangan;
g. pelaksanaan komunikasi, koordinasi, dan kerja sama
dengan Kementerian, Lembaga, dan/ atau Otoritas, Komite
Standar, atau pihak lain;
h. pelaksanaan harmonisasi dan sinkronisasi proses bisnis
penyampaian Laporan Keuangan dengan Kementerian,
kmbaga, dan/ atau Otoritas;
i. pelaksanaan tata kelola dan tata kerja penyelenggaraan
PBPK;
j. pemantauan atas efektivitas pelaksanaan Pelaporan
Keuangan melalui PBPK; dan
k. pelaksanaan fungsi lain yang diperlukan guna
mendukung terciptanya ekosistem Pelaporan Keuangan
yang sehat, tepercaya, dan dapat diandalkan yang
ditetapkan oleh Menteri.