KAMUS HUKUM MIMBAR HUKUM

Dewan Pers

Teknologi, Data, Pers & Komunikasi›Pers

Definisi lengkap, dasar hukum, contoh penerapan, putusan, prosedur, dan relasi untuk memahami istilah hukum Indonesia secara praktis.

348 ViewsHuruf D

PREMIUM RESEARCH ACTIONSSimpan, Teliti & Bagikan

Bookmark PremiumAktifkan fitur simpan

Referensi & KutipanAlat bantu riset — bukan format sitasi resmi lembaga tertentu.

Buka Citation Tools PremiumSalin referensi, sitasi ringkas, dan kutipan teks pilihan.

→

PREMIUM READING INTELLIGENCE

Smart Legal Summary

Ringkasan cepat dari data yang sudah tersedia pada halaman ini.

Buka Smart Legal SummaryInti materi, dasar hukum, akibat, langkah praktis, atau pokok putusan diringkas untuk riset lebih cepat.

Buka Premium →

Dewan Pers adalah lembaga independen yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers untuk mengembangkan kemerdekaan pers dan meningkatkan kehidupan pers nasional. Kedudukan dan fungsi utamanya diatur dalam Pasal 15 UU Pers.Dewan Pers berperan menjaga independensi pers, mengawasi penerapan Kode Etik Jurnalistik, dan membantu penanganan pengaduan masyarakat mengenai karya atau kegiatan jurnalistik. Dewan Pers bukan pengadilan pidana dan tidak menjatuhkan pidana penjara kepada wartawan atau perusahaan pers.

Pengertian Singkat

Dewan Pers adalah lembaga independen yang menurut Pasal 15 UU Nomor 40 Tahun 1999 bertugas mendukung kemerdekaan pers dan perkembangan pers nasional, termasuk melalui pengawasan Kode Etik Jurnalistik serta upaya penyelesaian pengaduan terkait pemberitaan.

Definisi Lengkap

Berikut pengertian Dewan Pers serta konteks penggunaannya dalam sistem hukum Indonesia.

Dewan Pers merupakan lembaga independen dalam sistem pers Indonesia yang keberadaannya diatur secara khusus dalam Pasal 15 UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Undang-undang tersebut mengatur pembentukan, fungsi, keanggotaan, masa jabatan, dan sumber pembiayaannya.

Sejak reformasi pengaturan pers tahun 1999, Dewan Pers tidak lagi berkedudukan sebagai badan penasihat pemerintah sebagaimana model kelembagaan pada masa sebelumnya. Kemandiriannya penting agar penilaian terhadap etika jurnalistik dan persoalan kemerdekaan pers tidak menjadi instrumen intervensi pihak tertentu.

Dewan Pers berperan dalam ekosistem profesi jurnalistik dan pengaduan pers, tetapi tidak menggantikan tugas polisi, jaksa, dan pengadilan dalam penegakan hukum pidana. Sengketa atau dugaan pelanggaran yang diajukan perlu dinilai terlebih dahulu berdasarkan sifat kegiatannya, apakah termasuk kegiatan jurnalistik, ketentuan UU Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan prosedur pengaduan yang berlaku.

Pengertian Menurut Peraturan

Pasal 15 ayat (1) UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers menetapkan keberadaan Dewan Pers yang independen dalam rangka memajukan kemerdekaan pers dan kehidupan pers nasional. Ketentuan ini merupakan dasar kedudukan lembaga, bukan definisi dalam Pasal 1.

Pasal 15 ayat (2) menjabarkan tujuh fungsi Dewan Pers, sedangkan ayat (3)–(7) mengatur unsur keanggotaan, pemilihan pimpinan, penetapan keanggotaan, masa jabatan, serta sumber pembiayaannya.

Untuk pengaduan masyarakat, Dewan Pers memiliki aturan prosedural tersendiri, termasuk Peraturan Dewan Pers Nomor 03/Peraturan-DP/VII/2017 tentang Prosedur Pengaduan ke Dewan Pers, yang dalam JDIH Dewan Pers tercatat berstatus berlaku.

Buka UU Nomor 40 Tahun 1999 →Baca Pasal 15 →

Unsur / Syarat Hukum PREMIUM

Analisis unsur dan syarat hukum tersedia untuk Member Premium.Aktifkan Premium untuk membaca bagian ini secara lengkap.

Buka Premium

Dasar Hukum

Dasar hukum berikut menunjukkan ketentuan yang paling relevan dengan Dewan Pers.

UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, Pasal 15 ayat (1)–(7):

dasar pembentukan, fungsi, susunan anggota, pimpinan, masa jabatan, dan pembiayaan Dewan Pers. Sumber Resmi.

UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, Pasal 1 dan Pasal 5:

ketentuan mengenai konsep pers, hak jawab dan hak koreksi sebagai konteks penanganan pengaduan pemberitaan. Sumber Resmi.

Peraturan Dewan Pers Nomor 03/Peraturan-DP/VII/2017:

prosedur pengaduan, termasuk pengajuan, penanganan, mediasi, penilaian dan rekomendasi. Sumber Resmi.

Jelajahi Portal Regulasi →

Bunyi Pasal dan Dasar Hukum Terverifikasi

Istilah hukum umum · Pasal hanya ditampilkan lengkap apabila hubungan dan sumbernya sudah ditinjau editor serta tersedia di Regulation Core.

Ketentuan terkait

Pasal 15

Undang-Undang (UU) Nomor 40 Tahun 1999

Ditinjau editor

Status regulasi di database: Berlaku. Periksa apakah ketentuan ini berlaku untuk peristiwa yang dibahas.

Lihat bunyi pasal lengkap

(1) Dalam upaya mengembangkan kemerdekaan pers dan meningkatkan kehidupan pers nasional, dibentuk Dewan Pers yang independen.

(2) Dewan Pers melaksanakan fungsi-fungsi sebagai berikut:

a. melindungi kemerdekaan pers dari campur tangan pihak lain;

b. melakukan pengkajian untuk pengembangan kehidupan pers;

c. menetapkan dan mengawasi pelaksanaan Kode Etik Jurnalistik;

d. memberikan pertimbangan dan mengupayakan penyelesaian pengaduan masyarakat atas kasus-kasus yang berhubungan dengan pemberitaan pers;

e. mengembangkan komunikasi antara pers, masyarakat, dan pemerintah;

f. memfasilitasi organisasi-organisasi pers dalam menyusun peraturan-peraturan di bidang pers dan meningkatkan kualitas profesi kewartawanan;

g. mendata perusahaan pers.

(3) Anggota Dewan Pers terdiri dari:

a. wartawan yang dipilih oleh organisasi wartawan;

b. pimpinan perusahaan pers yang dipilih oleh organisasi perusahaan pers;

c. tokoh masyarakat, ahli di bidang pers dan atau komunikasi dan bidang lainnya yang dipilih oleh organisasi wartawan dan organisasi perusahaan pers.

(4) Ketua dan Wakil Ketua Dewan Pers dipilih dari dan oleh anggota.

(5) Keanggotaan Dewan Pers sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) pasal ini ditetapkan dengan Keputusan Presiden.

(6) Keanggotaan Dewan Pers berlaku untuk masa tiga tahun dan sesudah itu hanya dapat dipilih kembali untuk satu periode berikutnya.

(7) Sumber pembiayaan Dewan Pers berasal dari:

a. organisasi pers;

b. perusahaan pers;

c. bantuan dari negara dan bantuan lain yang tidak mengikat.

Buka Pasal di MIMBAR HUKUM →Sumber resmi ↗

Rujukan ini bersifat informasi hukum, bukan penetapan pasal untuk perkara konkret. Penerapan hukum bergantung pada fakta, waktu kejadian, aturan khusus, perubahan, dan putusan yang relevan.

Penjelasan Dasar Hukum PREMIUM

Penjelasan pasal dan relevansinya tersedia di MIMBAR HUKUM Premium.Aktifkan Premium untuk membaca bagian ini secara lengkap.

Buka Premium

Contoh

Contoh berikut bersifat ilustratif untuk membantu memahami penerapan Dewan Pers dalam situasi yang mungkin terjadi.

Contoh Penerapan

Contoh 1 — Pengaduan pemberitaan yang dianggap tidak berimbang. Sebuah media menerbitkan berita tentang sengketa bisnis. Salah satu pihak menilai bahwa berita tersebut tidak memberinya kesempatan menjelaskan fakta penting. Pihak itu dapat menghubungi redaksi untuk meminta hak jawab atau koreksi dan, bila persoalan belum terselesaikan, mengajukan pengaduan kepada Dewan Pers dengan melampirkan tautan berita, identitas, alasan keberatan, dan bukti pendukung. Dewan Pers menilai persoalan menurut UU Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan prosedur pengaduan yang berlaku.

Contoh 2 — Dugaan pelanggaran Kode Etik Jurnalistik. Sebuah media memuat informasi tanpa pengujian yang memadai. Dewan Pers dapat menelaah aduan dan meminta keterangan para pihak. Penyelesaian dapat berupa mediasi atau PPR yang memuat penilaian dan rekomendasi; mekanisme ini bukan penjatuhan hukuman pidana oleh Dewan Pers.

Contoh 3 — Perlindungan kemerdekaan pers. Ketika wartawan menghadapi tekanan karena melakukan pekerjaan jurnalistik, fungsi Dewan Pers dalam perlindungan kemerdekaan pers relevan untuk dikaji. Penanganannya tetap harus mempertimbangkan fakta, peraturan, serta kewenangan lembaga terkait.

Seluruh contoh bersifat hipotetis untuk pendidikan hukum, bukan deskripsi putusan atau perkara nyata.