KAMUS HUKUM MIMBAR HUKUM

Diskresi

Administrasi Negara & Pelayanan Publik›Administrasi Pemerintahan

Definisi lengkap, dasar hukum, contoh penerapan, putusan, prosedur, dan relasi untuk memahami istilah hukum Indonesia secara praktis.

2 ViewsHuruf D

Diskresi merupakan istilah hukum yang penting dalam hukum administrasi. Memahami istilah ini membantu pembaca membedakan pengertian hukum, ruang lingkup, dan akibat penggunaannya dalam praktik.

Pengertian Singkat

Diskresi merupakan istilah hukum yang penting dalam hukum administrasi.

Definisi Lengkap

Berikut pengertian Diskresi serta konteks penggunaannya dalam sistem hukum Indonesia.

Diskresi adalah keputusan dan/atau tindakan pejabat untuk mengatasi persoalan konkret ketika aturan memberi pilihan, tidak mengatur, tidak lengkap, tidak jelas, atau terjadi stagnasi.

Pengertian tersebut digunakan dalam konteks UU 30/2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Karena istilah hukum dapat mempunyai arti berbeda dalam bidang lain, penggunaannya perlu dibaca bersama pasal, tujuan pengaturan, dan fakta konkret yang sedang dinilai.

Pengertian Menurut Peraturan

Secara normatif, Diskresi harus dipahami dengan membaca ketentuan hukum yang paling relevan berikut:

Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan: Ketentuan ini menjadi dasar utama pengertian Diskresi yang digunakan dalam entri Kamus Hukum ini.
Status peraturan: JDIH BPK mencatat UU 30/2014 berstatus berlaku dan telah mengalami perubahan, antara lain melalui UU 6/2023.

Unsur / Syarat Hukum PREMIUM

Analisis unsur tersedia untuk Member Premium.Buka Premium →

Dasar Hukum

Dasar hukum berikut menunjukkan ketentuan yang paling relevan dengan Diskresi.

Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan

Ketentuan ini menjadi dasar utama pengertian Diskresi yang digunakan dalam entri Kamus Hukum ini.

Status peraturan

JDIH BPK mencatat UU 30/2014 berstatus berlaku dan telah mengalami perubahan, antara lain melalui UU 6/2023.

Jelajahi Portal Regulasi →

Penjelasan Dasar Hukum PREMIUM

Penjelasan pasal dan relevansinya tersedia di Premium.Buka Premium →

Contoh

Contoh berikut bersifat ilustratif untuk membantu memahami penerapan Diskresi dalam situasi yang mungkin terjadi.

Contoh Penerapan

Contoh hipotetis — Dalam suatu situasi yang tunduk pada UU 30/2014 tentang Administrasi Pemerintahan, terdapat keadaan yang secara faktual menunjukkan keputusan dan/atau tindakan pejabat untuk mengatasi persoalan konkret ketika aturan memberi pilihan, tidak mengatur, tidak lengkap, tidak jelas, atau terjadi stagnasi. Jika unsur dan persyaratan hukumnya terpenuhi, keadaan tersebut dapat dibahas menggunakan istilah Diskresi.

Contoh ini hanya untuk pendidikan hukum. Penilaian terhadap perkara nyata harus dilakukan berdasarkan fakta, bukti, kewenangan lembaga, dan ketentuan hukum yang berlaku.