KAMUS HUKUM MIMBAR HUKUM

Dokumen Tidak Dikembalikan

Definisi lengkap, dasar hukum, contoh penerapan, putusan, prosedur, dan relasi untuk memahami istilah hukum Indonesia secara praktis.

116 ViewsHuruf D

PREMIUM RESEARCH ACTIONSSimpan, Teliti & Bagikan

Bookmark PremiumAktifkan fitur simpan

Referensi & KutipanAlat bantu riset — bukan format sitasi resmi lembaga tertentu.

Buka Citation Tools PremiumSalin referensi, sitasi ringkas, dan kutipan teks pilihan.

→

PREMIUM READING INTELLIGENCE

Smart Legal Summary

Ringkasan cepat dari data yang sudah tersedia pada halaman ini.

Buka Smart Legal SummaryInti materi, dasar hukum, akibat, langkah praktis, atau pokok putusan diringkas untuk riset lebih cepat.

Buka Premium →

Dokumen Tidak Dikembalikan merupakan masalah hukum praktis dalam bidang dokumen pribadi. Dokumen tidak dikembalikan adalah keadaan ketika pihak yang menerima dokumen asli atau salinan untuk keperluan tertentu tetap menguasainya setelah tujuan selesai atau setelah pemilik meminta kembali.

Yang perlu diperhatikan adalah konteks kejadian, bukti yang tersedia, hubungan para pihak, serta aturan yang benar-benar berlaku pada situasi tersebut.

Pengertian Singkat

Dokumen tidak dikembalikan adalah keadaan ketika pihak yang menerima dokumen asli atau salinan untuk keperluan tertentu tetap menguasainya setelah tujuan selesai atau setelah pemilik meminta kembali.

Definisi Lengkap

Berikut pengertian Dokumen Tidak Dikembalikan serta konteks penggunaannya dalam sistem hukum Indonesia.

Hak untuk meminta pengembalian bergantung pada jenis dokumen, dasar penyerahan, dan apakah penerima memang berwenang menyimpannya. Dokumen asli seperti ijazah, sertifikat, KTP, atau dokumen kepemilikan perlu diperlakukan berbeda dari salinan yang memang harus menjadi arsip.

Pengertian Menurut Peraturan

Dokumen Tidak Dikembalikan tidak selalu merupakan frasa yang didefinisikan secara harfiah dalam satu pasal. Dalam kerangka UU Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi; UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE sebagaimana terakhir diubah dengan UU Nomor 1 Tahun 2024; PP Nomor 71 Tahun 2019, persoalan ini dinilai melalui hak, kewajiban, bukti, prosedur, dan akibat hukum yang relevan. Karena itu, penerapan hukumnya harus mengikuti unsur dan fakta konkretnya, bukan hanya nama istilahnya.

Buka UU Nomor 27 Tahun 2022 →

Unsur / Syarat Hukum PREMIUM

Analisis unsur dan syarat hukum tersedia untuk Member Premium.Aktifkan Premium untuk membaca bagian ini secara lengkap.

Buka Premium

Dasar Hukum

Dasar hukum berikut menunjukkan ketentuan yang paling relevan dengan Dokumen Tidak Dikembalikan.

UU Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi; UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE sebagaimana terakhir diubah dengan UU Nomor 1 Tahun 2024; PP Nomor 71 Tahun 2019

Jelajahi Portal Regulasi →

Bunyi Pasal dan Dasar Hukum Terverifikasi

Istilah hukum umum · Pasal hanya ditampilkan lengkap apabila hubungan dan sumbernya sudah ditinjau editor serta tersedia di Regulation Core.

Belum ada kutipan pasal yang telah ditinjau dan cocok dengan naskah yang tersimpan. Pemetaan masih memerlukan verifikasi editorial; rujukan pada bagian Dasar Hukum dapat digunakan sebagai informasi awal.

Rujukan ini bersifat informasi hukum, bukan penetapan pasal untuk perkara konkret. Penerapan hukum bergantung pada fakta, waktu kejadian, aturan khusus, perubahan, dan putusan yang relevan.

Penjelasan Dasar Hukum PREMIUM

Penjelasan pasal dan relevansinya tersedia di MIMBAR HUKUM Premium.Aktifkan Premium untuk membaca bagian ini secara lengkap.

Buka Premium

Contoh

Contoh berikut bersifat ilustratif untuk membantu memahami penerapan Dokumen Tidak Dikembalikan dalam situasi yang mungkin terjadi.

Contoh Penerapan

Contoh: Pemilik menyerahkan sertifikat asli kepada pihak lain hanya untuk pemeriksaan dokumen. Setelah urusan batal, pihak tersebut menolak mengembalikan sertifikat. Pemilik menunjukkan bukti penyerahan dan tujuan awal peminjaman.