KAMUS HUKUM MIMBAR HUKUM

Doxing

Definisi lengkap, dasar hukum, contoh penerapan, putusan, prosedur, dan relasi untuk memahami istilah hukum Indonesia secara praktis.

140 ViewsHuruf D

PREMIUM RESEARCH ACTIONSSimpan, Teliti & Bagikan

Bookmark PremiumAktifkan fitur simpan

Referensi & KutipanAlat bantu riset — bukan format sitasi resmi lembaga tertentu.

Buka Citation Tools PremiumSalin referensi, sitasi ringkas, dan kutipan teks pilihan.

→

PREMIUM READING INTELLIGENCE

Smart Legal Summary

Ringkasan cepat dari data yang sudah tersedia pada halaman ini.

Buka Smart Legal SummaryInti materi, dasar hukum, akibat, langkah praktis, atau pokok putusan diringkas untuk riset lebih cepat.

Buka Premium →

Doxing merupakan masalah hukum praktis dalam bidang digital, data & media sosial. Doxing adalah tindakan mengumpulkan dan menyebarkan data pribadi seseorang kepada publik atau kelompok tertentu tanpa dasar yang sah, biasanya untuk mempermalukan, mengintimidasi, mempermudah persekusi, atau menimbulkan risiko terhadap orang tersebut.

Yang perlu diperhatikan adalah konteks kejadian, bukti yang tersedia, hubungan para pihak, serta aturan yang benar-benar berlaku pada situasi tersebut.

Pengertian Singkat

Doxing adalah tindakan mengumpulkan dan menyebarkan data pribadi seseorang kepada publik atau kelompok tertentu tanpa dasar yang sah, biasanya untuk mempermalukan, mengintimidasi, mempermudah persekusi, atau menimbulkan risiko terhadap orang tersebut.

Definisi Lengkap

Berikut pengertian Doxing serta konteks penggunaannya dalam sistem hukum Indonesia.

Tidak semua penyebutan identitas di internet merupakan doxing. Penilaian perlu melihat jenis data yang dibuka, sumber data, tujuan penyebaran, persetujuan pemilik data, konteks kepentingan publik, serta risiko yang timbul. Alamat rumah, nomor telepon, NIK, data keluarga, dan lokasi dapat memiliki tingkat risiko yang berbeda.

Pengertian Menurut Peraturan

Doxing tidak selalu merupakan frasa yang didefinisikan secara harfiah dalam satu pasal. Dalam kerangka UU Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi; UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE sebagaimana terakhir diubah dengan UU Nomor 1 Tahun 2024; PP Nomor 71 Tahun 2019, persoalan ini dinilai melalui persetujuan, kewenangan akses, pelindungan data, bukti elektronik, dan dampak terhadap korban. Karena itu, penerapan hukumnya harus mengikuti unsur dan fakta konkretnya, bukan hanya nama istilahnya.

Buka UU Nomor 27 Tahun 2022 →

Unsur / Syarat Hukum PREMIUM

Analisis unsur dan syarat hukum tersedia untuk Member Premium.Aktifkan Premium untuk membaca bagian ini secara lengkap.

Buka Premium

Dasar Hukum

Dasar hukum berikut menunjukkan ketentuan yang paling relevan dengan Doxing.

UU Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi; UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE sebagaimana terakhir diubah dengan UU Nomor 1 Tahun 2024; PP Nomor 71 Tahun 2019

Jelajahi Portal Regulasi →

Bunyi Pasal dan Dasar Hukum Terverifikasi

Istilah hukum umum · Pasal hanya ditampilkan lengkap apabila hubungan dan sumbernya sudah ditinjau editor serta tersedia di Regulation Core.

Belum ada kutipan pasal yang telah ditinjau dan cocok dengan naskah yang tersimpan. Pemetaan masih memerlukan verifikasi editorial; rujukan pada bagian Dasar Hukum dapat digunakan sebagai informasi awal.

Rujukan ini bersifat informasi hukum, bukan penetapan pasal untuk perkara konkret. Penerapan hukum bergantung pada fakta, waktu kejadian, aturan khusus, perubahan, dan putusan yang relevan.

Penjelasan Dasar Hukum PREMIUM

Penjelasan pasal dan relevansinya tersedia di MIMBAR HUKUM Premium.Aktifkan Premium untuk membaca bagian ini secara lengkap.

Buka Premium

Contoh

Contoh berikut bersifat ilustratif untuk membantu memahami penerapan Doxing dalam situasi yang mungkin terjadi.

Contoh Penerapan

Contoh: Setelah berdebat di media sosial, seseorang mengunggah alamat rumah, nomor telepon, dan identitas keluarga lawannya sambil mengajak pengikut mendatangi rumah tersebut. Penyebaran seperti ini dapat menimbulkan risiko nyata terhadap korban.