Definisi, dasar hukum, contoh, dan rujukan untuk memahami istilah hukum dengan lebih mudah.
Informasi Iklim merupakan istilah penting dalam hukum meteorologi, klimatologi, dan geofisika. Entri ini disusun untuk membantu pembaca memahami pengertian, ruang lingkup, dasar hukum, contoh hipotetis, istilah terkait, dan konteks penggunaannya dalam hukum Indonesia.
Berikut pengertian Informasi Iklim serta konteks penggunaannya dalam sistem hukum Indonesia.
Informasi Iklim adalah hasil pengolahan data mengenai iklim yang dapat digunakan untuk pelayanan, pengambilan keputusan, atau kepentingan publik sesuai hukum meteorologi, klimatologi, dan geofisika.
Penjelasan ini merupakan uraian editorial berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2009 tentang Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Untuk penerapan pada perkara, pelayanan, kegiatan profesi, administrasi, kebijakan, atau transaksi tertentu, pengertian harus dibaca bersama rumusan pasal yang berlaku, peraturan pelaksana, perubahan regulasi, putusan pengadilan yang relevan, serta fakta konkret.
Dasar hukum berikut menunjukkan ketentuan yang paling relevan dengan Informasi Iklim.
Catatan penerapan — UU 31/2009 berstatus berlaku dan mengatur pengamatan, pengelolaan data, pelayanan informasi, peringatan dini, peralatan, penelitian, kerja sama, pembinaan, dan peran masyarakat.
Contoh berikut bersifat ilustratif untuk membantu memahami penerapan Informasi Iklim dalam situasi yang mungkin terjadi.
Contoh hipotetis — Dalam suatu keadaan yang tunduk pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2009 tentang Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, terdapat fakta yang berkaitan dengan hasil pengolahan data mengenai iklim yang dapat digunakan untuk pelayanan, pengambilan keputusan, atau kepentingan publik sesuai hukum meteorologi, klimatologi, dan geofisika. Apabila unsur, persyaratan, kewenangan, standar, prosedur, atau kewajiban yang ditentukan hukum terpenuhi, keadaan tersebut dapat dianalisis dengan menggunakan konsep Informasi Iklim.
Contoh ini bersifat hipotetis untuk pendidikan hukum dan bukan pendapat hukum atas perkara tertentu. Kasus nyata harus dianalisis berdasarkan naskah hukum yang berlaku dan fakta konkret.
Beberapa istilah hukum berikut memiliki hubungan dengan Informasi Iklim dan dapat membantu memperluas pemahaman pembaca.
Rujukan resmi yang digunakan untuk memeriksa dan menyusun istilah hukum ini.
Sumber resmi — Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2009 tentang Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika: https://peraturan.bpk.go.id/Details/38769/uu-no-31-tahun-2009
Berikut pertanyaan yang sering diajukan mengenai Informasi Iklim beserta jawaban ringkasnya.
Informasi Iklim pada pokoknya berarti hasil pengolahan data mengenai iklim yang dapat digunakan untuk pelayanan, pengambilan keputusan, atau kepentingan publik sesuai hukum meteorologi, klimatologi, dan geofisika.
Rujukan utama entri ini adalah Pasal 1 dan ketentuan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika terkait — Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2009 tentang Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika.
Tidak selalu. Entri ini menjelaskan Informasi Iklim dalam konteks Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2009 tentang Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika; peraturan pelaksana atau aturan sektor lain dapat memberikan rincian tambahan.
Istilah ini membantu memahami subjek, objek, kegiatan, dokumen, standar, kewenangan, hak, kewajiban, atau tata kelola yang relevan dalam Hukum Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika.
Cocokkan pengertian dengan rumusan norma yang berlaku dan fakta konkret. Contoh Kamus Hukum bersifat hipotetis dan tidak menggantikan analisis hukum profesional.
Diskusi & Komentar
Ada pertanyaan atau pendapat mengenai Informasi Iklim? Sampaikan di sini.