Rujukan Hukum
Rujukan disesuaikan dengan objeknya. Perumahan mengikuti UU 1/2011; rumah susun mengikuti UU 20/2011; jasa konstruksi mengikuti UU 2/2017 dan peraturan pelaksana; bangunan gedung mengikuti ketentuan PBG/SLF yang berlaku.
J
KAMUS HUKUM MIMBAR HUKUM
Jaminan Pelaksanaan
Agraria, Perumahan & Konstruksi›Perumahan & Rumah Susun
Definisi, dasar hukum, contoh, dan rujukan untuk memahami istilah hukum dengan lebih mudah.
Definisi
Berikut pengertian Jaminan Pelaksanaan serta konteks penggunaannya dalam sistem hukum Indonesia.
Jaminan Pelaksanaan adalah istilah hukum yang digunakan dalam konteks perumahan, rumah susun, pembangunan, atau jasa konstruksi. Makna, ruang lingkup, syarat, kewenangan, dan akibat hukumnya ditentukan oleh peraturan yang berlaku serta fakta konkret. Dalam praktik, istilah ini perlu dibaca bersama dokumen, hubungan para pihak, dan tahapan proses hukum yang relevan.
Uraian ini merupakan penjelasan editorial untuk pendidikan hukum dan bukan kutipan verbatim dari satu pasal.
Dasar Hukum
Dasar hukum berikut menunjukkan ketentuan yang paling relevan dengan Jaminan Pelaksanaan.
Contoh
Contoh berikut bersifat ilustratif untuk membantu memahami penerapan Jaminan Pelaksanaan dalam situasi yang mungkin terjadi.
Contoh Penerapan
Contoh hipotetis — Dalam suatu persoalan terdapat fakta atau dokumen yang berkaitan dengan Jaminan Pelaksanaan. Untuk menilai penerapannya, perlu diperiksa kronologi, bukti, hubungan para pihak, kewenangan lembaga, serta ketentuan yang berlaku dalam konteks perumahan, apartemen & konstruksi. Contoh ini bersifat edukatif dan bukan pendapat hukum atas perkara tertentu.
Istilah Terkait
Beberapa istilah hukum berikut memiliki hubungan dengan Jaminan Pelaksanaan dan dapat membantu memperluas pemahaman pembaca.
Sumber Resmi
Rujukan resmi yang digunakan untuk memeriksa dan menyusun istilah hukum ini.
JDIH BPK — Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman: https://peraturan.bpk.go.id/Search?keywords=Undang-Undang%20Nomor%201%20Tahun%202011%20tentang%20Perumahan%20dan%20Kawasan%20Permukiman
JDIH BPK — Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun: https://peraturan.bpk.go.id/Search?keywords=Undang-Undang%20Nomor%2020%20Tahun%202011%20tentang%20Rumah%20Susun
JDIH BPK — Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi: https://peraturan.bpk.go.id/Search?keywords=Undang-Undang%20Nomor%202%20Tahun%202017%20tentang%20Jasa%20Konstruksi
JDIH BPK — Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Bangunan Gedung: https://peraturan.bpk.go.id/Search?keywords=Peraturan%20Pemerintah%20Nomor%2016%20Tahun%202021%20tentang%20Bangunan%20Gedung
Glosarium Peraturan JDIH BPK: https://peraturan.bpk.go.id/Glosarium
FAQ
Berikut pertanyaan yang sering diajukan mengenai Jaminan Pelaksanaan beserta jawaban ringkasnya.
QApa yang dimaksud dengan Jaminan Pelaksanaan?
A
Jaminan Pelaksanaan adalah istilah hukum yang digunakan dalam konteks perumahan, rumah susun, pembangunan, atau jasa konstruksi. Makna, ruang lingkup, syarat, kewenangan, dan akibat hukumnya ditentukan oleh peraturan yang berlaku serta fakta konkret. Dalam praktik, istilah ini perlu dibaca bersama dokumen, hubungan para pihak, dan tahapan proses hukum yang relevan.
QApa dasar hukum Jaminan Pelaksanaan?
A
Rujukan utama entri ini adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun, dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi. Ketentuan spesifik harus ditentukan menurut konteks istilah dan fakta yang dihadapi.
QApakah Jaminan Pelaksanaan selalu mempunyai arti yang sama dalam setiap perkara?
A
Tidak selalu. Makna dan akibat hukum suatu istilah dapat berbeda menurut bidang hukum, jenis hubungan hukum, tahap proses, dan peraturan khusus yang berlaku.
QApa yang perlu diperiksa ketika menghadapi persoalan terkait Jaminan Pelaksanaan?
A
Periksa kronologi, dokumen, bukti, pihak yang terlibat, kewenangan lembaga, tenggat waktu, serta peraturan terbaru yang secara khusus mengatur persoalan tersebut.
QApakah contoh Jaminan Pelaksanaan dalam Kamus Hukum merupakan nasihat hukum?
A
Tidak. Contoh bersifat hipotetis dan edukatif. Perkara nyata harus dinilai berdasarkan fakta, bukti, dan hukum yang berlaku.
Jelajahi Huruf JIstilah hukum lainnya
Lihat semua →INDEKS HUKUM (A–Z)Jelajahi seluruh istilah hukum berdasarkan abjad
Lihat Indeks →Jelajahi KategoriAgraria, Perumahan & Konstruksi →
Diskusi & Komentar
Ada pertanyaan atau pendapat mengenai Jaminan Pelaksanaan? Sampaikan di sini.