Rujukan Hukum
Rujukan utamanya adalah KUHPerdata dan UU 8/1999 tentang Perlindungan Konsumen. Untuk transaksi elektronik, peraturan mengenai perdagangan melalui sistem elektronik dan ITE dapat pula relevan.
J
KAMUS HUKUM MIMBAR HUKUM
Jaminan Produk
Bisnis, Korporasi & Persaingan›Perlindungan Konsumen
Definisi, dasar hukum, contoh, dan rujukan untuk memahami istilah hukum dengan lebih mudah.
Definisi
Berikut pengertian Jaminan Produk serta konteks penggunaannya dalam sistem hukum Indonesia.
Jaminan Produk adalah istilah hukum yang digunakan dalam konteks transaksi barang/jasa dan perlindungan konsumen. Makna, ruang lingkup, syarat, kewenangan, dan akibat hukumnya ditentukan oleh peraturan yang berlaku serta fakta konkret. Dalam praktik, istilah ini perlu dibaca bersama dokumen, hubungan para pihak, dan tahapan proses hukum yang relevan.
Uraian ini merupakan penjelasan editorial untuk pendidikan hukum dan bukan kutipan verbatim dari satu pasal.
Dasar Hukum
Dasar hukum berikut menunjukkan ketentuan yang paling relevan dengan Jaminan Produk.
Contoh
Contoh berikut bersifat ilustratif untuk membantu memahami penerapan Jaminan Produk dalam situasi yang mungkin terjadi.
Contoh Penerapan
Contoh hipotetis — Dalam suatu persoalan terdapat fakta atau dokumen yang berkaitan dengan Jaminan Produk. Untuk menilai penerapannya, perlu diperiksa kronologi, bukti, hubungan para pihak, kewenangan lembaga, serta ketentuan yang berlaku dalam konteks jual beli, sewa & konsumen. Contoh ini bersifat edukatif dan bukan pendapat hukum atas perkara tertentu.
Istilah Terkait
Beberapa istilah hukum berikut memiliki hubungan dengan Jaminan Produk dan dapat membantu memperluas pemahaman pembaca.
Sumber Resmi
Rujukan resmi yang digunakan untuk memeriksa dan menyusun istilah hukum ini.
JDIH BPK — Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen: https://peraturan.bpk.go.id/Search?keywords=Undang-Undang%20Nomor%208%20Tahun%201999%20tentang%20Perlindungan%20Konsumen
JDIH BPK — Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik: https://peraturan.bpk.go.id/Search?keywords=Undang-Undang%20Nomor%201%20Tahun%202024%20tentang%20Informasi%20dan%20Transaksi%20Elektronik
Glosarium Peraturan JDIH BPK: https://peraturan.bpk.go.id/Glosarium
FAQ
Berikut pertanyaan yang sering diajukan mengenai Jaminan Produk beserta jawaban ringkasnya.
QApa yang dimaksud dengan Jaminan Produk?
A
Jaminan Produk adalah istilah hukum yang digunakan dalam konteks transaksi barang/jasa dan perlindungan konsumen. Makna, ruang lingkup, syarat, kewenangan, dan akibat hukumnya ditentukan oleh peraturan yang berlaku serta fakta konkret. Dalam praktik, istilah ini perlu dibaca bersama dokumen, hubungan para pihak, dan tahapan proses hukum yang relevan.
QApa dasar hukum Jaminan Produk?
A
Rujukan utama entri ini adalah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Ketentuan spesifik harus ditentukan menurut konteks istilah dan fakta yang dihadapi.
QApakah Jaminan Produk selalu mempunyai arti yang sama dalam setiap perkara?
A
Tidak selalu. Makna dan akibat hukum suatu istilah dapat berbeda menurut bidang hukum, jenis hubungan hukum, tahap proses, dan peraturan khusus yang berlaku.
QApa yang perlu diperiksa ketika menghadapi persoalan terkait Jaminan Produk?
A
Periksa kronologi, dokumen, bukti, pihak yang terlibat, kewenangan lembaga, tenggat waktu, serta peraturan terbaru yang secara khusus mengatur persoalan tersebut.
QApakah contoh Jaminan Produk dalam Kamus Hukum merupakan nasihat hukum?
A
Tidak. Contoh bersifat hipotetis dan edukatif. Perkara nyata harus dinilai berdasarkan fakta, bukti, dan hukum yang berlaku.
Jelajahi Huruf JIstilah hukum lainnya
Lihat semua →INDEKS HUKUM (A–Z)Jelajahi seluruh istilah hukum berdasarkan abjad
Lihat Indeks →Jelajahi KategoriBisnis, Korporasi & Persaingan →
Diskusi & Komentar
Ada pertanyaan atau pendapat mengenai Jaminan Produk? Sampaikan di sini.