Definisi lengkap, dasar hukum, contoh penerapan, putusan, prosedur, dan relasi untuk memahami istilah hukum Indonesia secara praktis.
Jangka Waktu Jawaban Permohonan Informasi merupakan istilah penting dalam hukum keterbukaan informasi publik. Entri ini menjelaskan pengertian, konteks, dasar hukum, contoh hipotetis, dan istilah terkait secara ringkas.
Jangka Waktu Jawaban Permohonan Informasi merupakan istilah penting dalam hukum keterbukaan informasi publik. Entri ini menjelaskan pengertian, konteks, dasar hukum, contoh hipotetis, dan istilah terkait secara ringkas.
Berikut pengertian Jangka Waktu Jawaban Permohonan Informasi serta konteks penggunaannya dalam sistem hukum Indonesia.
Jangka Waktu Jawaban Permohonan Informasi adalah istilah yang digunakan dalam hukum keterbukaan informasi publik untuk menjelaskan aspek yang berkaitan dengan pengelolaan informasi, layanan PPID, pengecualian informasi, hak pemohon, keberatan, mediasi, ajudikasi, atau upaya hukum sengketa informasi. Ruang lingkup dan akibat hukumnya harus ditentukan berdasarkan peraturan yang berlaku, dokumen, kewenangan lembaga, hubungan para pihak, serta fakta konkret.
Uraian ini merupakan penjelasan editorial untuk pendidikan hukum dan bukan kutipan verbatim dari satu pasal.
Dasar hukum berikut menunjukkan ketentuan yang paling relevan dengan Jangka Waktu Jawaban Permohonan Informasi.
Rujukan utama: Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010. Penerapan pada perkara atau kegiatan nyata harus memperhatikan perubahan regulasi, peraturan pelaksana, putusan pengadilan, dan fakta yang relevan.
Contoh berikut bersifat ilustratif untuk membantu memahami penerapan Jangka Waktu Jawaban Permohonan Informasi dalam situasi yang mungkin terjadi.
Contoh hipotetis — Dalam suatu kegiatan atau sengketa terdapat persoalan mengenai Jangka Waktu Jawaban Permohonan Informasi. Untuk menilai penerapannya dalam Keterbukaan Informasi Publik, perlu diperiksa kronologi, dokumen, bukti, kewenangan pihak atau lembaga, serta ketentuan terbaru. Contoh ini bersifat edukatif dan bukan pendapat hukum untuk kasus tertentu.
Beberapa istilah hukum berikut memiliki hubungan dengan Jangka Waktu Jawaban Permohonan Informasi dan dapat membantu memperluas pemahaman pembaca.
Rujukan resmi yang digunakan untuk memeriksa dan menyusun istilah hukum ini.
Sumber resmi — UU 14/2008: https://peraturan.bpk.go.id/Details/39047/uu-no-14-tahun-2008
Sumber resmi — PP 61/2010: https://peraturan.bpk.go.id/Details/5084/pp-no-61-tahun-2010
Berikut pertanyaan yang sering diajukan mengenai Jangka Waktu Jawaban Permohonan Informasi beserta jawaban ringkasnya.
Jangka Waktu Jawaban Permohonan Informasi adalah istilah yang digunakan dalam hukum keterbukaan informasi publik untuk menjelaskan aspek yang berkaitan dengan pengelolaan informasi, layanan PPID, pengecualian informasi, hak pemohon, keberatan, mediasi, ajudikasi, atau upaya hukum sengketa informasi. Ruang lingkup dan akibat hukumnya harus ditentukan berdasarkan peraturan yang berlaku, dokumen, kewenangan lembaga, hubungan para pihak, serta fakta konkret.
Rujukan utama entri ini adalah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010. Ketentuan spesifik harus ditentukan menurut konteks dan fakta.
Istilah ini menjadi penting ketika fakta, kegiatan, atau proses hukum berkaitan langsung dengan Keterbukaan Informasi Publik.
Periksa kronologi, dokumen, bukti, kewenangan lembaga, hubungan para pihak, dan perkembangan hukum terbaru.
Tidak. Contoh bersifat hipotetis dan edukatif; perkara nyata perlu dianalisis berdasarkan fakta dan hukum yang berlaku.
Status mutu: 100% · PREMIUM-READY
Diskusi & Komentar
Ada pertanyaan atau pendapat mengenai Jangka Waktu Jawaban Permohonan Informasi? Sampaikan di sini.
Catatan edukasi: uraian ini membantu memahami konsep hukum secara umum. Penerapan pada perkara konkret dapat berbeda menurut fakta, alat bukti, status peraturan, putusan pengadilan, serta kewenangan lembaga yang menangani.