K
KAMUS HUKUM MIMBAR HUKUM
Keberatan Informasi
Administrasi Negara & Pelayanan Publik›Keterbukaan Informasi Publik
Definisi lengkap, dasar hukum, contoh penerapan, putusan, prosedur, dan relasi untuk memahami istilah hukum Indonesia secara praktis.
Keberatan Informasi merupakan istilah penting dalam administrasi pemerintahan & layanan publik. Entri ini menjelaskan pengertian, konteks penggunaan, dasar hukum, contoh hipotetis, dan istilah terkait secara ringkas.
Pengertian Singkat
Keberatan Informasi merupakan istilah penting dalam administrasi pemerintahan & layanan publik. Entri ini menjelaskan pengertian, konteks penggunaan, dasar hukum, contoh hipotetis, dan istilah terkait secara ringkas.
Definisi Lengkap
Berikut pengertian Keberatan Informasi serta konteks penggunaannya dalam sistem hukum Indonesia.
Keberatan Informasi adalah istilah hukum yang digunakan dalam konteks tindakan pemerintahan, perizinan, atau pelayanan publik. Makna, ruang lingkup, syarat, kewenangan, dan akibat hukumnya ditentukan oleh peraturan yang berlaku serta fakta konkret. Dalam praktik, istilah ini perlu dibaca bersama dokumen, hubungan para pihak, dan tahapan proses hukum yang relevan.
Uraian ini merupakan penjelasan editorial untuk pendidikan hukum dan bukan kutipan verbatim dari satu pasal.
Unsur / Syarat Hukum PREMIUM
Analisis unsur tersedia untuk Member Premium.Buka Premium →
Dasar Hukum
Dasar hukum berikut menunjukkan ketentuan yang paling relevan dengan Keberatan Informasi.
JDIH BPK — Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
JDIH BPK — Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
JDIH BPK — Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia
Glosarium Peraturan JDIH BPK
Penjelasan Dasar Hukum PREMIUM
Penjelasan pasal dan relevansinya tersedia di Premium.Buka Premium →
Contoh
Contoh berikut bersifat ilustratif untuk membantu memahami penerapan Keberatan Informasi dalam situasi yang mungkin terjadi.
Contoh Penerapan
Contoh hipotetis — Dalam suatu persoalan terdapat fakta atau dokumen yang berkaitan dengan Keberatan Informasi. Untuk menilai penerapannya, perlu diperiksa kronologi, bukti, hubungan para pihak, kewenangan lembaga, serta ketentuan yang berlaku dalam konteks administrasi pemerintahan & layanan publik. Contoh ini bersifat edukatif dan bukan pendapat hukum atas perkara tertentu.
Yang Bukan Termasuk PREMIUM
Bagian ini merupakan analisis lanjutan MIMBAR HUKUM Premium.Buka Premium →
Akibat Hukum PREMIUM
Bagian ini merupakan analisis lanjutan MIMBAR HUKUM Premium.Buka Premium →
Hak dan Kewajiban PREMIUM
Bagian ini merupakan analisis lanjutan MIMBAR HUKUM Premium.Buka Premium →
Apa yang Harus Dilakukan? PREMIUM
Bagian ini merupakan analisis lanjutan MIMBAR HUKUM Premium.Buka Premium →
Dokumen yang Dibutuhkan PREMIUM
Bagian ini merupakan analisis lanjutan MIMBAR HUKUM Premium.Buka Premium →
Perbedaan dengan Istilah Lain PREMIUM
Bagian ini merupakan analisis lanjutan MIMBAR HUKUM Premium.Buka Premium →
Istilah Terkait
Beberapa istilah hukum berikut memiliki hubungan dengan Keberatan Informasi dan dapat membantu memperluas pemahaman pembaca.
Sumber Resmi
Rujukan resmi yang digunakan untuk memeriksa dan menyusun istilah hukum ini.
JDIH BPK — UU 30/2014: https://peraturan.bpk.go.id/Details/38695
JDIH BPK — Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik: https://peraturan.bpk.go.id/Search?keywords=Undang-Undang%20Nomor%2025%20Tahun%202009%20tentang%20Pelayanan%20Publik
JDIH BPK — Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik: https://peraturan.bpk.go.id/Search?keywords=Undang-Undang%20Nomor%2014%20Tahun%202008%20tentang%20Keterbukaan%20Informasi%20Publik
JDIH BPK — Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia: https://peraturan.bpk.go.id/Search?keywords=Undang-Undang%20Nomor%2037%20Tahun%202008%20tentang%20Ombudsman%20Republik%20Indonesia
Glosarium Peraturan JDIH BPK: https://peraturan.bpk.go.id/Glosarium
FAQ
Berikut pertanyaan yang sering diajukan mengenai Keberatan Informasi beserta jawaban ringkasnya.
QApa yang dimaksud dengan Keberatan Informasi?
A
Keberatan Informasi adalah istilah hukum yang digunakan dalam konteks tindakan pemerintahan, perizinan, atau pelayanan publik. Makna, ruang lingkup, syarat, kewenangan, dan akibat hukumnya ditentukan oleh peraturan yang berlaku serta fakta konkret. Dalam praktik, istilah ini perlu dibaca bersama dokumen, hubungan para pihak, dan tahapan proses hukum yang relevan.
QApa dasar hukum Keberatan Informasi?
A
Rujukan utama entri ini adalah Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, UU KIP, dan UU Ombudsman sesuai istilah. Ketentuan spesifik harus ditentukan menurut konteks istilah dan fakta yang dihadapi.
QApakah Keberatan Informasi selalu mempunyai arti yang sama dalam setiap perkara?
A
Tidak selalu. Makna dan akibat hukum suatu istilah dapat berbeda menurut bidang hukum, jenis hubungan hukum, tahap proses, dan peraturan khusus yang berlaku.
QApa yang perlu diperiksa ketika menghadapi persoalan terkait Keberatan Informasi?
A
Periksa kronologi, dokumen, bukti, pihak yang terlibat, kewenangan lembaga, tenggat waktu, serta peraturan terbaru yang secara khusus mengatur persoalan tersebut.
QApakah contoh Keberatan Informasi dalam Kamus Hukum merupakan nasihat hukum?
A
Tidak. Contoh bersifat hipotetis dan edukatif. Perkara nyata harus dinilai berdasarkan fakta, bukti, dan hukum yang berlaku.
Riwayat Pembaruan
- 30 September 2026 — Struktur diperbarui ke MBG MBG MBG MASTER TEMPLATE ISTILAH HUKUM V2 dan dilengkapi melalui Quality Audit & Mass Upgrade Engine.
Status mutu: 95% · PREMIUM-READY
Jelajahi Huruf KIstilah hukum lainnya
Lihat semua →INDEKS HUKUM (A–Z)Jelajahi seluruh istilah hukum berdasarkan abjad
Lihat Indeks →Jelajahi KategoriAdministrasi Negara & Pelayanan Publik →
Diskusi & Komentar
Ada pertanyaan atau pendapat mengenai Keberatan Informasi? Sampaikan di sini.
Catatan edukasi: uraian ini membantu memahami konsep hukum secara umum. Penerapan pada perkara konkret dapat berbeda menurut fakta, alat bukti, status peraturan, putusan pengadilan, serta kewenangan lembaga yang menangani.