KAMUS HUKUM MIMBAR HUKUM

Kerahasiaan Pasien

Kesehatan, Pangan & Produk Halal›Hak Pasien & Pelayanan Kesehatan

Definisi lengkap, dasar hukum, contoh penerapan, putusan, prosedur, dan relasi untuk memahami istilah hukum Indonesia secara praktis.

33 ViewsHuruf K

PREMIUM RESEARCH ACTIONSSimpan, Teliti & Bagikan

Bookmark PremiumAktifkan fitur simpan

Referensi & KutipanAlat bantu riset — bukan format sitasi resmi lembaga tertentu.

Buka Citation Tools PremiumSalin referensi, sitasi ringkas, dan kutipan teks pilihan.

→

PREMIUM READING INTELLIGENCE

Smart Legal Summary

Ringkasan cepat dari data yang sudah tersedia pada halaman ini.

Buka Smart Legal SummaryInti materi, dasar hukum, akibat, langkah praktis, atau pokok putusan diringkas untuk riset lebih cepat.

Buka Premium →

Kerahasiaan Pasien merupakan istilah penting dalam kesehatan & pasien. Entri ini menjelaskan pengertian, konteks penggunaan, dasar hukum, contoh hipotetis, dan istilah terkait secara ringkas.

Pengertian Singkat

Kerahasiaan Pasien adalah istilah hukum yang digunakan dalam konteks pelayanan kesehatan, hak pasien, atau tanggung jawab tenaga/fasilitas kesehatan.

Definisi Lengkap

Berikut pengertian Kerahasiaan Pasien serta konteks penggunaannya dalam sistem hukum Indonesia.

Kerahasiaan Pasien adalah istilah hukum yang digunakan dalam konteks pelayanan kesehatan, hak pasien, atau tanggung jawab tenaga/fasilitas kesehatan. Makna, ruang lingkup, syarat, kewenangan, dan akibat hukumnya ditentukan oleh peraturan yang berlaku serta fakta konkret. Dalam praktik, istilah ini perlu dibaca bersama dokumen, hubungan para pihak, dan tahapan proses hukum yang relevan.

Pengertian Menurut Peraturan

Secara normatif, Kerahasiaan Pasien harus dipahami dengan membaca ketentuan hukum yang dirujuk berikut:

Rujukan utama adalah UU 17/2023 tentang Kesehatan dan peraturan pelaksanaannya. Penilaian terhadap pelayanan kesehatan harus memperhatikan standar profesi, standar pelayanan, informed consent, rekam medis, kewenangan tenaga kesehatan, dan fakta medis.

Buka UU Nomor 17 Tahun 2023 →

Unsur / Syarat Hukum PREMIUM

Analisis unsur dan syarat hukum tersedia untuk Member Premium.Aktifkan Premium untuk membaca bagian ini secara lengkap.

Buka Premium

Dasar Hukum

Dasar hukum berikut menunjukkan ketentuan yang paling relevan dengan Kerahasiaan Pasien.

JDIH BPK — Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan

Sumber Resmi

JDIH BPK — Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Kesehatan

Sumber Resmi

Glosarium Peraturan JDIH BPK

Sumber Resmi

Jelajahi Portal Regulasi →

Bunyi Pasal dan Dasar Hukum Terverifikasi

Istilah hukum umum · Pasal hanya ditampilkan lengkap apabila hubungan dan sumbernya sudah ditinjau editor serta tersedia di Regulation Core.

Belum ada kutipan pasal yang telah ditinjau dan cocok dengan naskah yang tersimpan. Pemetaan masih memerlukan verifikasi editorial; rujukan pada bagian Dasar Hukum dapat digunakan sebagai informasi awal.

Rujukan ini bersifat informasi hukum, bukan penetapan pasal untuk perkara konkret. Penerapan hukum bergantung pada fakta, waktu kejadian, aturan khusus, perubahan, dan putusan yang relevan.

Penjelasan Dasar Hukum PREMIUM

Penjelasan pasal dan relevansinya tersedia di MIMBAR HUKUM Premium.Aktifkan Premium untuk membaca bagian ini secara lengkap.

Buka Premium

Contoh

Contoh berikut bersifat ilustratif untuk membantu memahami penerapan Kerahasiaan Pasien dalam situasi yang mungkin terjadi.

Contoh Penerapan

Contoh hipotetis: Fasilitas kesehatan menangani keadaan yang berkaitan dengan “Kerahasiaan Pasien”. Petugas memeriksa kewenangan tenaga kesehatan, kondisi pasien, dokumen, standar pelayanan, dan aturan yang berlaku sebelum mengambil tindakan. Hak pasien dan tanggung jawab penyelenggara dinilai berdasarkan fakta serta standar hukum yang relevan.