KAMUS HUKUM MIMBAR HUKUM

Kewajiban Koreksi

Teknologi, Data, Pers & Komunikasi›Pers

Definisi lengkap, dasar hukum, contoh penerapan, putusan, prosedur, dan relasi untuk memahami istilah hukum Indonesia secara praktis.

89 ViewsHuruf K

PREMIUM RESEARCH ACTIONSSimpan, Teliti & Bagikan

Bookmark PremiumAktifkan fitur simpan

Referensi & KutipanAlat bantu riset — bukan format sitasi resmi lembaga tertentu.

Buka Citation Tools PremiumSalin referensi, sitasi ringkas, dan kutipan teks pilihan.

→

PREMIUM READING INTELLIGENCE

Smart Legal Summary

Ringkasan cepat dari data yang sudah tersedia pada halaman ini.

Buka Smart Legal SummaryInti materi, dasar hukum, akibat, langkah praktis, atau pokok putusan diringkas untuk riset lebih cepat.

Buka Premium →

Kewajiban Koreksi dalam konteks UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers adalah keharusan pers melakukan koreksi atau ralat atas informasi, data, fakta, opini, atau gambar yang tidak benar sebagaimana pengertian UU Pers. Dasar definisinya terdapat pada Pasal 1 angka 13; contoh, hak, atau prosedur terkait harus dibaca menurut pasal lain yang relevan.

Pengertian Singkat

Kewajiban Koreksi adalah keharusan pers melakukan koreksi atau ralat atas informasi, data, fakta, opini, atau gambar yang tidak benar sebagaimana pengertian UU Pers. Dasar: Pasal 1 angka 13 UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

Definisi Lengkap

Berikut pengertian Kewajiban Koreksi serta konteks penggunaannya dalam sistem hukum Indonesia.

Kewajiban Koreksi adalah keharusan pers melakukan koreksi atau ralat atas informasi, data, fakta, opini, atau gambar yang tidak benar sebagaimana pengertian UU Pers.

Ketentuan definisi utama adalah Pasal 1 angka 13 UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

Kewajiban Koreksi bersifat kewajiban pers; tidak dapat digantikan hanya dengan menyatakan berita lama sudah terbit.

Pengertian Menurut Peraturan

Definisi normatif: Pasal 1 angka 13 UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers memberikan pengertian Kewajiban Koreksi sebagai keharusan pers melakukan koreksi atau ralat atas informasi, data, fakta, opini, atau gambar yang tidak benar sebagaimana pengertian UU Pers.

Buka UU Nomor 40 Tahun 1999 →Baca Pasal 1 →

Unsur / Syarat Hukum PREMIUM

Analisis unsur dan syarat hukum tersedia untuk Member Premium.Aktifkan Premium untuk membaca bagian ini secara lengkap.

Buka Premium

Dasar Hukum

Dasar hukum berikut menunjukkan ketentuan yang paling relevan dengan Kewajiban Koreksi.

Dasar definisi: Pasal 1 angka 13 UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

Rujukan undang-undang

Lihat halaman resmi undang-undang.

Jelajahi Portal Regulasi →

Bunyi Pasal dan Dasar Hukum Terverifikasi

Istilah hukum umum · Pasal hanya ditampilkan lengkap apabila hubungan dan sumbernya sudah ditinjau editor serta tersedia di Regulation Core.

Belum ada kutipan pasal yang telah ditinjau dan cocok dengan naskah yang tersimpan. Pemetaan masih memerlukan verifikasi editorial; rujukan pada bagian Dasar Hukum dapat digunakan sebagai informasi awal.

1 rujukan tambahan masih berupa kandidat/perlu pemeriksaan. Bunyi pasalnya tidak ditampilkan sebagai kutipan terverifikasi.

Rujukan ini bersifat informasi hukum, bukan penetapan pasal untuk perkara konkret. Penerapan hukum bergantung pada fakta, waktu kejadian, aturan khusus, perubahan, dan putusan yang relevan.

Penjelasan Dasar Hukum PREMIUM

Penjelasan pasal dan relevansinya tersedia di MIMBAR HUKUM Premium.Aktifkan Premium untuk membaca bagian ini secara lengkap.

Buka Premium

Contoh

Contoh berikut bersifat ilustratif untuk membantu memahami penerapan Kewajiban Koreksi dalam situasi yang mungkin terjadi.

Contoh Penerapan

Contoh hipotetis — Dalam suatu situasi yang tunduk pada UU 40/1999 tentang Pers, terdapat keadaan yang secara faktual menunjukkan keharusan pers melakukan koreksi atau ralat atas informasi, data, fakta, opini, atau gambar yang tidak benar. Jika unsur dan persyaratan hukumnya terpenuhi, keadaan tersebut dapat dibahas menggunakan istilah Kewajiban Koreksi.

Contoh ini hanya untuk pendidikan hukum. Penilaian terhadap perkara nyata harus dilakukan berdasarkan fakta, bukti, kewenangan lembaga, dan ketentuan hukum yang berlaku.