KAMUS HUKUM MIMBAR HUKUM

Larangan Rangkap Jabatan Organ BUMN

Bisnis, Korporasi & Persaingan›BUMN & Tata Kelola

Definisi lengkap, dasar hukum, contoh penerapan, putusan, prosedur, dan relasi untuk memahami istilah hukum Indonesia secara praktis.

8 ViewsHuruf L

PREMIUM RESEARCH ACTIONSSimpan, Teliti & Bagikan

Bookmark PremiumAktifkan fitur simpan

Referensi & KutipanAlat bantu riset — bukan format sitasi resmi lembaga tertentu.

Buka Citation Tools PremiumSalin referensi, sitasi ringkas, dan kutipan teks pilihan.

→

PREMIUM READING INTELLIGENCE

Smart Legal Summary

Ringkasan cepat dari data yang sudah tersedia pada halaman ini.

Buka Smart Legal SummaryInti materi, dasar hukum, akibat, langkah praktis, atau pokok putusan diringkas untuk riset lebih cepat.

Buka Premium →

Larangan Rangkap Jabatan Organ BUMN merupakan istilah penting dalam hukum badan usaha milik negara dan investasi negara. Entri ini menjelaskan pengertian, konteks, dasar hukum, contoh hipotetis, dan istilah terkait secara ringkas.

Pengertian Singkat

Larangan Rangkap Jabatan Organ BUMN merupakan istilah penting dalam hukum badan usaha milik negara dan investasi negara. Entri ini menjelaskan pengertian, konteks, dasar hukum, contoh hipotetis, dan istilah terkait secara ringkas.

Definisi Lengkap

Berikut pengertian Larangan Rangkap Jabatan Organ BUMN serta konteks penggunaannya dalam sistem hukum Indonesia.

Larangan Rangkap Jabatan Organ BUMN adalah istilah yang digunakan dalam hukum badan usaha milik negara dan investasi negara untuk menjelaskan aspek yang berkaitan dengan kepemilikan negara, organ BUMN, tata kelola, penugasan khusus, PMN, restrukturisasi, privatisasi, holding, Danantara, investasi, atau pengawasan. Makna, ruang lingkup, prosedur, dan akibat hukumnya harus dibaca berdasarkan ketentuan yang berlaku, kewenangan lembaga terkait, dokumen, serta fakta konkret.

Uraian ini bersifat editorial untuk pendidikan hukum dan bukan kutipan verbatim dari satu pasal.

Pengertian Menurut Peraturan

Secara normatif, Larangan Rangkap Jabatan Organ BUMN harus dipahami dengan membaca ketentuan hukum yang dirujuk berikut:

UU 16/2025 merupakan perubahan keempat UU BUMN dan mengatur antara lain pemisahan fungsi pengawasan dan operasional, saham Seri A Dwiwarna, larangan rangkap jabatan tertentu, serta pemeriksaan BPK.: Rujukan utama: Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2025, dibaca bersama PP Nomor 19 Tahun 2026 untuk tata kelola Danantara. Penerapan konkret harus memperhatikan perubahan peraturan, peraturan pelaksana, putusan pengadilan, serta fakta yang relevan.

Unsur / Syarat Hukum PREMIUM

Analisis unsur dan syarat hukum tersedia untuk Member Premium.Aktifkan Premium untuk membaca bagian ini secara lengkap.

Buka Premium

Dasar Hukum

Dasar hukum berikut menunjukkan ketentuan yang paling relevan dengan Larangan Rangkap Jabatan Organ BUMN.

UU 16/2025 merupakan perubahan keempat UU BUMN dan mengatur antara lain pemisahan fungsi pengawasan dan operasional, saham Seri A Dwiwarna, larangan rangkap jabatan tertentu, serta pemeriksaan BPK.

Rujukan utama: Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2025, dibaca bersama PP Nomor 19 Tahun 2026 untuk tata kelola Danantara. Penerapan konkret harus memperhatikan perubahan peraturan, peraturan pelaksana, putusan pengadilan, serta fakta yang relevan.

Jelajahi Portal Regulasi →

Penjelasan Dasar Hukum PREMIUM

Penjelasan pasal dan relevansinya tersedia di MIMBAR HUKUM Premium.Aktifkan Premium untuk membaca bagian ini secara lengkap.

Buka Premium

Contoh

Contoh berikut bersifat ilustratif untuk membantu memahami penerapan Larangan Rangkap Jabatan Organ BUMN dalam situasi yang mungkin terjadi.

Contoh Penerapan

Contoh hipotetis — Dalam suatu kegiatan atau sengketa terdapat persoalan mengenai Larangan Rangkap Jabatan Organ BUMN. Untuk menilai penerapannya dalam BUMN & Tata Kelola, perlu diperiksa kronologi, dokumen, kewenangan, bukti, status para pihak, dan ketentuan hukum terbaru. Contoh ini bersifat edukatif dan bukan kesimpulan hukum untuk perkara tertentu.