Modal Dalam Negeri merupakan istilah penting dalam hukum penanaman modal. Entri ini membantu pembaca memahami pengertian, ruang lingkup, dasar hukum, contoh hipotetis, istilah terkait, dan konteks penerapannya dalam hukum Indonesia.
Pengertian Singkat
Modal Dalam Negeri adalah istilah dalam hukum penanaman modal yang menjelaskan modal, penanam modal, kegiatan investasi, bidang usaha, pelayanan terpadu, perizinan, fasilitas, hak, kewajiban, tanggung jawab, ketenagakerjaan, transfer aset, nasionalisasi, koordinasi, atau penyelesaian sengketa investasi yang berkaitan dengan modal Dalam Negeri.
Definisi Lengkap
Berikut pengertian Modal Dalam Negeri serta konteks penggunaannya dalam sistem hukum Indonesia.
Modal Dalam Negeri adalah istilah dalam hukum penanaman modal yang menjelaskan modal, penanam modal, kegiatan investasi, bidang usaha, pelayanan terpadu, perizinan, fasilitas, hak, kewajiban, tanggung jawab, ketenagakerjaan, transfer aset, nasionalisasi, koordinasi, atau penyelesaian sengketa investasi yang berkaitan dengan modal Dalam Negeri. Penjelasan ini merupakan uraian editorial berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023.
Pengertian Menurut Peraturan
Secara normatif, Modal Dalam Negeri harus dipahami dengan membaca ketentuan hukum yang dirujuk berikut:
Catatan penerapan: UU 25/2007 berstatus berlaku dan diubah melalui UU 6/2023. Beberapa ketentuan juga telah menjadi objek putusan Mahkamah Konstitusi sehingga penerapan konkret harus membaca putusan dan aturan pelaksana yang relevan.
Unsur / Syarat Hukum PREMIUM
♛
Analisis unsur dan syarat hukum tersedia untuk Member Premium.Aktifkan Premium untuk membaca bagian ini secara lengkap.
Dasar hukum berikut menunjukkan ketentuan yang paling relevan dengan Modal Dalam Negeri.
01
Pasal 1 dan ketentuan Penanaman Modal terkait — Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023.
Catatan penerapan — UU 25/2007 berstatus berlaku dan diubah melalui UU 6/2023. Beberapa ketentuan juga telah menjadi objek putusan Mahkamah Konstitusi sehingga penerapan konkret harus membaca putusan dan aturan pelaksana yang relevan.
Istilah hukum umum · Pasal hanya ditampilkan lengkap apabila hubungan dan sumbernya sudah ditinjau editor serta tersedia di Regulation Core.
Belum ada kutipan pasal yang telah ditinjau dan cocok dengan naskah yang tersimpan. Pemetaan masih memerlukan verifikasi editorial; rujukan pada bagian Dasar Hukum dapat digunakan sebagai informasi awal.
Rujukan ini bersifat informasi hukum, bukan penetapan pasal untuk perkara konkret. Penerapan hukum bergantung pada fakta, waktu kejadian, aturan khusus, perubahan, dan putusan yang relevan.
Penjelasan Dasar Hukum PREMIUM
♛
Penjelasan pasal dan relevansinya tersedia di MIMBAR HUKUM Premium.Aktifkan Premium untuk membaca bagian ini secara lengkap.
Contoh berikut bersifat ilustratif untuk membantu memahami penerapan Modal Dalam Negeri dalam situasi yang mungkin terjadi.
01
Contoh Penerapan
Contoh hipotetis — Dalam suatu keadaan yang tunduk pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, terdapat fakta yang berkaitan dengan modal Dalam Negeri. Apabila unsur, persyaratan, kewenangan, prosedur, hak, kewajiban, standar, atau larangan yang ditentukan hukum terpenuhi, keadaan tersebut dapat dianalisis dengan menggunakan konsep Modal Dalam Negeri. Contoh ini bersifat hipotetis untuk pendidikan hukum dan bukan pendapat hukum atas perkara tertentu. Kasus nyata harus dianalisis berdasarkan naskah hukum yang berlaku dan fakta konkret.
Yang Bukan Termasuk PREMIUM
♛
Bagian ini merupakan analisis lanjutan MIMBAR HUKUM Premium.Aktifkan Premium untuk membaca bagian ini secara lengkap.
Buka Semua Relasi Hukum dengan PremiumLihat seluruh rekomendasi, alasan hubungan hukum, dan jalur riset lintas Istilah, Regulasi, Pasal, Putusan, serta Artikel.
Pertanyaan dan jawaban dasar tentang Modal Dalam Negeri dapat dibaca semua pengunjung.
QApa yang dimaksud dengan Modal Dalam Negeri?
A
Modal Dalam Negeri pada pokoknya merupakan istilah dalam hukum penanaman modal yang berkaitan dengan modal Dalam Negeri.
QApa dasar hukum Modal Dalam Negeri?
A
Rujukan utama entri ini adalah Pasal 1 dan ketentuan Penanaman Modal terkait — Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023.
QApakah pengertian Modal Dalam Negeri selalu sama dalam semua peraturan?
A
Tidak selalu. Entri ini menjelaskan Modal Dalam Negeri dalam konteks Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023; peraturan pelaksana atau aturan sektor lain dapat memberikan rincian tambahan.
QMengapa Modal Dalam Negeri penting dipahami?
A
Istilah ini membantu memahami modal, penanam modal, kegiatan investasi, bidang usaha, pelayanan terpadu, perizinan, fasilitas, hak, kewajiban, tanggung jawab, ketenagakerjaan, transfer aset, nasionalisasi, koordinasi, atau penyelesaian sengketa investasi yang relevan dalam Hukum Penanaman Modal.
♛
1 pertanyaan dan jawaban lanjutan tersedia untuk Member Premium.Aktifkan Premium untuk membaca bagian ini secara lengkap.
Hukum IndonesiaHukum Penanaman ModalModal Dalam NegeriPenanaman Modal
Diskusi & Komentar
Ada pertanyaan atau pendapat mengenai Modal Dalam Negeri? Sampaikan di sini.
Catatan edukasi: uraian ini membantu memahami konsep hukum secara umum. Penerapan pada perkara konkret dapat berbeda menurut fakta, alat bukti, status peraturan, putusan pengadilan, serta kewenangan lembaga yang menangani.
Diskusi & Komentar
Ada pertanyaan atau pendapat mengenai Modal Dalam Negeri? Sampaikan di sini.
Catatan edukasi: uraian ini membantu memahami konsep hukum secara umum. Penerapan pada perkara konkret dapat berbeda menurut fakta, alat bukti, status peraturan, putusan pengadilan, serta kewenangan lembaga yang menangani.