KAMUS HUKUM MIMBAR HUKUM

Nomor Kontrol Veteriner

Lingkungan, SDA & Energi›Peternakan & Kesehatan Hewan

Definisi lengkap, dasar hukum, contoh penerapan, putusan, prosedur, dan relasi untuk memahami istilah hukum Indonesia secara praktis.

1 ViewsHuruf N

Nomor Kontrol Veteriner merupakan istilah penting dalam hukum kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner. Entri ini menjelaskan pengertian, konteks, dasar hukum, contoh hipotetis, dan istilah terkait secara ringkas.

Pengertian Singkat

Nomor Kontrol Veteriner merupakan istilah penting dalam hukum kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner. Entri ini menjelaskan pengertian, konteks, dasar hukum, contoh hipotetis, dan istilah terkait secara ringkas.

Definisi Lengkap

Berikut pengertian Nomor Kontrol Veteriner serta konteks penggunaannya dalam sistem hukum Indonesia.

Nomor Kontrol Veteriner adalah istilah yang digunakan dalam hukum kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner untuk menjelaskan aspek yang berkaitan dengan otoritas veteriner, pelayanan medik veteriner, penyakit hewan, surveilans, kesehatan masyarakat veteriner, kesejahteraan hewan, obat hewan, zoonosis, atau pengawasan. Ruang lingkup dan akibat hukumnya harus ditentukan berdasarkan peraturan yang berlaku, dokumen, kewenangan lembaga, standar teknis, objek yang diawasi, serta fakta konkret.

Uraian ini merupakan penjelasan editorial untuk pendidikan hukum dan bukan kutipan verbatim dari satu pasal.

Pengertian Menurut Peraturan

Secara normatif, Nomor Kontrol Veteriner harus dipahami dengan membaca ketentuan hukum yang dirujuk berikut:

PP 95/2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan serta PP 47/2014 tentang Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan berstatus berlaku.: Rujukan utama: Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan beserta perubahannya, Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012, dan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014. Penerapan pada perkara atau kegiatan nyata harus memperhatikan perubahan regulasi, peraturan pelaksana, standar teknis, putusan pengadilan, dan fakta yang relevan.

Unsur / Syarat Hukum PREMIUM

Analisis unsur tersedia untuk Member Premium.Buka Premium →

Dasar Hukum

Dasar hukum berikut menunjukkan ketentuan yang paling relevan dengan Nomor Kontrol Veteriner.

PP 95/2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan serta PP 47/2014 tentang Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan berstatus berlaku.

Rujukan utama: Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan beserta perubahannya, Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012, dan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014. Penerapan pada perkara atau kegiatan nyata harus memperhatikan perubahan regulasi, peraturan pelaksana, standar teknis, putusan pengadilan, dan fakta yang relevan.

Jelajahi Portal Regulasi →

Penjelasan Dasar Hukum PREMIUM

Penjelasan pasal dan relevansinya tersedia di Premium.Buka Premium →

Contoh

Contoh berikut bersifat ilustratif untuk membantu memahami penerapan Nomor Kontrol Veteriner dalam situasi yang mungkin terjadi.

Contoh Penerapan

Contoh hipotetis — Dalam suatu kegiatan usaha, pelayanan, produksi, distribusi, atau pengawasan terdapat persoalan mengenai Nomor Kontrol Veteriner. Untuk menilai penerapannya dalam Peternakan & Kesehatan Hewan, perlu diperiksa kronologi, dokumen, bukti, kewenangan pihak atau lembaga, standar teknis, serta ketentuan terbaru. Contoh ini bersifat edukatif dan bukan pendapat hukum untuk kasus tertentu.