KAMUS HUKUM MIMBAR HUKUM

Pelecehan Seksual di Tempat Kerja

Definisi lengkap, dasar hukum, contoh penerapan, putusan, prosedur, dan relasi untuk memahami istilah hukum Indonesia secara praktis.

140 ViewsHuruf P

PREMIUM RESEARCH ACTIONSSimpan, Teliti & Bagikan

Bookmark PremiumAktifkan fitur simpan

Referensi & KutipanAlat bantu riset — bukan format sitasi resmi lembaga tertentu.

Buka Citation Tools PremiumSalin referensi, sitasi ringkas, dan kutipan teks pilihan.

→

PREMIUM READING INTELLIGENCE

Smart Legal Summary

Ringkasan cepat dari data yang sudah tersedia pada halaman ini.

Buka Smart Legal SummaryInti materi, dasar hukum, akibat, langkah praktis, atau pokok putusan diringkas untuk riset lebih cepat.

Buka Premium →

Pelecehan Seksual di Tempat Kerja merupakan masalah hukum praktis dalam bidang keamanan personal & kekerasan. Pelecehan Seksual di Tempat Kerja adalah perilaku bernuansa seksual yang tidak diinginkan dan merendahkan, mengintimidasi, mempermalukan, atau mengganggu seseorang dalam konteks tempat kerja.

Yang perlu diperhatikan adalah konteks kejadian, bukti yang tersedia, hubungan para pihak, serta aturan yang benar-benar berlaku pada situasi tersebut.

Pengertian Singkat

Pelecehan Seksual di Tempat Kerja adalah perilaku bernuansa seksual yang tidak diinginkan dan merendahkan, mengintimidasi, mempermalukan, atau mengganggu seseorang dalam konteks tempat kerja.

Definisi Lengkap

Berikut pengertian Pelecehan Seksual di Tempat Kerja serta konteks penggunaannya dalam sistem hukum Indonesia.

Bentuknya dapat berupa ucapan, pesan, gestur, sentuhan, permintaan seksual, atau perilaku lain sesuai fakta. Penilaian tidak hanya bergantung pada niat pelaku; persetujuan, relasi kuasa, konteks, pengulangan, dan dampak terhadap korban sangat penting. Beberapa bentuk dapat termasuk tindak pidana kekerasan seksual.

Pengertian Menurut Peraturan

Pelecehan Seksual di Tempat Kerja tidak selalu merupakan frasa yang didefinisikan secara harfiah dalam satu pasal. Dalam kerangka UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP (berlaku sejak 2 Januari 2026); UU Nomor 12 Tahun 2022 tentang TPKS; PP Nomor 30 Tahun 2025, persoalan ini dinilai melalui keselamatan korban, persetujuan, pola kekerasan atau kontrol, bukti, dan pertanggungjawaban. Karena itu, penerapan hukumnya harus mengikuti unsur dan fakta konkretnya, bukan hanya nama istilahnya.

Buka UU Nomor 1 Tahun 2023 →

Unsur / Syarat Hukum PREMIUM

Analisis unsur dan syarat hukum tersedia untuk Member Premium.Aktifkan Premium untuk membaca bagian ini secara lengkap.

Buka Premium

Dasar Hukum

Dasar hukum berikut menunjukkan ketentuan yang paling relevan dengan Pelecehan Seksual di Tempat Kerja.

UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP (berlaku sejak 2 Januari 2026); UU Nomor 12 Tahun 2022 tentang TPKS; PP Nomor 30 Tahun 2025

Jelajahi Portal Regulasi →

Bunyi Pasal dan Dasar Hukum Terverifikasi

Istilah hukum umum · Pasal hanya ditampilkan lengkap apabila hubungan dan sumbernya sudah ditinjau editor serta tersedia di Regulation Core.

Belum ada kutipan pasal yang telah ditinjau dan cocok dengan naskah yang tersimpan. Pemetaan masih memerlukan verifikasi editorial; rujukan pada bagian Dasar Hukum dapat digunakan sebagai informasi awal.

Rujukan ini bersifat informasi hukum, bukan penetapan pasal untuk perkara konkret. Penerapan hukum bergantung pada fakta, waktu kejadian, aturan khusus, perubahan, dan putusan yang relevan.

Penjelasan Dasar Hukum PREMIUM

Penjelasan pasal dan relevansinya tersedia di MIMBAR HUKUM Premium.Aktifkan Premium untuk membaca bagian ini secara lengkap.

Buka Premium

Contoh

Contoh berikut bersifat ilustratif untuk membantu memahami penerapan Pelecehan Seksual di Tempat Kerja dalam situasi yang mungkin terjadi.

Contoh Penerapan

Contoh: Seseorang terus melontarkan komentar seksual kepada korban dalam konteks tempat kerja meskipun korban menunjukkan keberatan dan meminta berhenti. Korban menyimpan bukti atau mencatat saksi agar pola perilaku dapat diperiksa.