KAMUS HUKUM MIMBAR HUKUM

Pemusatan Kekuatan Ekonomi

Bisnis, Korporasi & Persaingan›Persaingan Usaha

Definisi lengkap, dasar hukum, contoh penerapan, putusan, prosedur, dan relasi untuk memahami istilah hukum Indonesia secara praktis.

40 ViewsHuruf P

PREMIUM RESEARCH ACTIONSSimpan, Teliti & Bagikan

Bookmark PremiumAktifkan fitur simpan

Referensi & KutipanAlat bantu riset — bukan format sitasi resmi lembaga tertentu.

Buka Citation Tools PremiumSalin referensi, sitasi ringkas, dan kutipan teks pilihan.

→

PREMIUM READING INTELLIGENCE

Smart Legal Summary

Ringkasan cepat dari data yang sudah tersedia pada halaman ini.

Buka Smart Legal SummaryInti materi, dasar hukum, akibat, langkah praktis, atau pokok putusan diringkas untuk riset lebih cepat.

Buka Premium →

Pemusatan Kekuatan Ekonomi merupakan istilah penting dalam hukum persaingan usaha. Entri ini dirancang untuk membantu pembaca memahami makna, ruang lingkup, dasar hukum, serta penggunaannya dalam konteks hukum Indonesia.

Pengertian Singkat

Pemusatan Kekuatan Ekonomi adalah penguasaan nyata atas suatu pasar oleh satu atau lebih pelaku usaha sehingga dapat menentukan harga barang atau jasa.

Definisi Lengkap

Berikut pengertian Pemusatan Kekuatan Ekonomi serta konteks penggunaannya dalam sistem hukum Indonesia.

Pemusatan Kekuatan Ekonomi adalah penguasaan nyata atas suatu pasar oleh satu atau lebih pelaku usaha sehingga dapat menentukan harga barang atau jasa.

Pengertian Menurut Peraturan

Secara normatif, Pemusatan Kekuatan Ekonomi harus dipahami dengan membaca ketentuan hukum yang dirujuk berikut:

Pasal 1 — Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat beserta perubahannya: Ketentuan ini menjadi sumber hukum utama untuk memahami Pemusatan Kekuatan Ekonomi dalam entri Kamus Hukum ini.
Catatan penerapan: UU 5/1999 menjadi dasar utama larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat dan telah mengalami perubahan melalui rezim Cipta Kerja.

Unsur / Syarat Hukum PREMIUM

Analisis unsur dan syarat hukum tersedia untuk Member Premium.Aktifkan Premium untuk membaca bagian ini secara lengkap.

Buka Premium

Dasar Hukum

Dasar hukum berikut menunjukkan ketentuan yang paling relevan dengan Pemusatan Kekuatan Ekonomi.

Pasal 1 — Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat beserta perubahannya

Ketentuan ini menjadi sumber hukum utama untuk memahami Pemusatan Kekuatan Ekonomi dalam entri Kamus Hukum ini.

Catatan penerapan

UU 5/1999 menjadi dasar utama larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat dan telah mengalami perubahan melalui rezim Cipta Kerja.

Jelajahi Portal Regulasi →

Bunyi Pasal dan Dasar Hukum Terverifikasi

Istilah hukum umum · Pasal hanya ditampilkan lengkap apabila hubungan dan sumbernya sudah ditinjau editor serta tersedia di Regulation Core.

Belum ada kutipan pasal yang telah ditinjau dan cocok dengan naskah yang tersimpan. Pemetaan masih memerlukan verifikasi editorial; rujukan pada bagian Dasar Hukum dapat digunakan sebagai informasi awal.

Rujukan ini bersifat informasi hukum, bukan penetapan pasal untuk perkara konkret. Penerapan hukum bergantung pada fakta, waktu kejadian, aturan khusus, perubahan, dan putusan yang relevan.

Penjelasan Dasar Hukum PREMIUM

Penjelasan pasal dan relevansinya tersedia di MIMBAR HUKUM Premium.Aktifkan Premium untuk membaca bagian ini secara lengkap.

Buka Premium

Contoh

Contoh berikut bersifat ilustratif untuk membantu memahami penerapan Pemusatan Kekuatan Ekonomi dalam situasi yang mungkin terjadi.

Contoh Penerapan

Contoh hipotetis — Dalam suatu situasi yang tunduk pada UU 5/1999 tentang Persaingan Usaha beserta perubahannya, terdapat fakta yang menunjukkan penguasaan nyata atas suatu pasar oleh satu atau lebih pelaku usaha sehingga dapat menentukan harga barang atau jasa. Apabila unsur dan persyaratan hukumnya terpenuhi, keadaan tersebut dapat dianalisis dengan menggunakan konsep Pemusatan Kekuatan Ekonomi. Contoh ini bersifat hipotetis untuk pendidikan hukum, bukan pendapat hukum atas perkara tertentu. Penilaian kasus nyata harus berdasarkan naskah hukum yang berlaku, alat bukti, kewenangan lembaga, dan keadaan faktual.