KAMUS HUKUM MIMBAR HUKUM

Pencarian Korban di Laut

Keamanan, Pertahanan & Kebencanaan›Penanggulangan Bencana

Definisi lengkap, dasar hukum, contoh penerapan, putusan, prosedur, dan relasi untuk memahami istilah hukum Indonesia secara praktis.

8 ViewsHuruf P

PREMIUM RESEARCH ACTIONSSimpan, Teliti & Bagikan

Bookmark PremiumAktifkan fitur simpan

Referensi & KutipanAlat bantu riset — bukan format sitasi resmi lembaga tertentu.

Buka Citation Tools PremiumSalin referensi, sitasi ringkas, dan kutipan teks pilihan.

→

PREMIUM READING INTELLIGENCE

Smart Legal Summary

Ringkasan cepat dari data yang sudah tersedia pada halaman ini.

Buka Smart Legal SummaryInti materi, dasar hukum, akibat, langkah praktis, atau pokok putusan diringkas untuk riset lebih cepat.

Buka Premium →

Pencarian Korban di Laut merupakan istilah penting dalam hukum pencarian dan pertolongan. Entri ini menjelaskan pengertian, konteks, dasar hukum, contoh hipotetis, dan istilah terkait secara ringkas.

Pengertian Singkat

Pencarian Korban di Laut merupakan istilah penting dalam hukum pencarian dan pertolongan. Entri ini menjelaskan pengertian, konteks, dasar hukum, contoh hipotetis, dan istilah terkait secara ringkas.

Definisi Lengkap

Berikut pengertian Pencarian Korban di Laut serta konteks penggunaannya dalam sistem hukum Indonesia.

Pencarian Korban di Laut adalah istilah yang digunakan dalam hukum pencarian dan pertolongan untuk menjelaskan aspek yang berkaitan dengan rencana induk, potensi, tenaga, kesiapsiagaan, operasi, pencarian, pertolongan, evakuasi, sarana, komunikasi, koordinasi, kerja sama, atau bantuan SAR. Ruang lingkup dan akibat hukumnya harus ditentukan berdasarkan peraturan yang berlaku, dokumen, kewenangan lembaga, standar teknis, serta fakta konkret.

Uraian ini merupakan penjelasan editorial untuk pendidikan hukum dan bukan kutipan verbatim dari satu pasal.

Pengertian Menurut Peraturan

Secara normatif, Pencarian Korban di Laut harus dipahami dengan membaca ketentuan hukum yang dirujuk berikut:

UU 29/2014 dan PP 22/2017 berstatus berlaku dan mengatur penyelenggaraan pencarian dan pertolongan, termasuk operasi, sumber daya, sarana, komunikasi, pendanaan, dan kerja sama.: Rujukan utama: Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pencarian dan Pertolongan dan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2017 tentang Operasi Pencarian dan Pertolongan. Penerapan pada perkara atau kegiatan nyata harus memperhatikan perubahan regulasi, peraturan pelaksana, standar teknis, putusan pengadilan, dan fakta yang relevan.

Unsur / Syarat Hukum PREMIUM

Analisis unsur dan syarat hukum tersedia untuk Member Premium.Aktifkan Premium untuk membaca bagian ini secara lengkap.

Buka Premium

Dasar Hukum

Dasar hukum berikut menunjukkan ketentuan yang paling relevan dengan Pencarian Korban di Laut.

UU 29/2014 dan PP 22/2017 berstatus berlaku dan mengatur penyelenggaraan pencarian dan pertolongan, termasuk operasi, sumber daya, sarana, komunikasi, pendanaan, dan kerja sama.

Rujukan utama: Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pencarian dan Pertolongan dan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2017 tentang Operasi Pencarian dan Pertolongan. Penerapan pada perkara atau kegiatan nyata harus memperhatikan perubahan regulasi, peraturan pelaksana, standar teknis, putusan pengadilan, dan fakta yang relevan.

Jelajahi Portal Regulasi →

Penjelasan Dasar Hukum PREMIUM

Penjelasan pasal dan relevansinya tersedia di MIMBAR HUKUM Premium.Aktifkan Premium untuk membaca bagian ini secara lengkap.

Buka Premium

Contoh

Contoh berikut bersifat ilustratif untuk membantu memahami penerapan Pencarian Korban di Laut dalam situasi yang mungkin terjadi.

Contoh Penerapan

Contoh hipotetis — Dalam suatu kegiatan, pelayanan, pengelolaan, atau proses hukum terdapat persoalan mengenai Pencarian Korban di Laut. Untuk menilai penerapannya dalam Pencarian & Pertolongan, perlu diperiksa kronologi, dokumen, bukti, kewenangan pihak atau lembaga, standar teknis, serta ketentuan terbaru. Contoh ini bersifat edukatif dan bukan pendapat hukum untuk kasus tertentu.