Penerimaan Suap oleh Penyelenggara Negara merupakan istilah penting dalam hukum tindak pidana korupsi. Entri ini menjelaskan pengertian, konteks, dasar hukum, contoh hipotetis, dan istilah terkait secara ringkas.
Pengertian Singkat
Penerimaan Suap oleh Penyelenggara Negara adalah istilah yang digunakan dalam hukum tindak pidanakorupsi untuk menjelaskan aspek yang berkaitan dengan perbuatan, pertanggungjawaban, pembuktian, pemulihan aset, pencegahan, atau proses penegakan hukum korupsi.
Definisi Lengkap
Berikut pengertian Penerimaan Suap oleh Penyelenggara Negara serta konteks penggunaannya dalam sistem hukum Indonesia.
Penerimaan Suap oleh Penyelenggara Negara adalah istilah yang digunakan dalam hukum tindak pidanakorupsi untuk menjelaskan aspek yang berkaitan dengan perbuatan, pertanggungjawaban, pembuktian, pemulihan aset, pencegahan, atau proses penegakan hukum korupsi. Makna dan akibat hukumnya harus ditentukan berdasarkan aturan yang berlaku, kewenangan lembaga terkait, putusan pengadilan atau otoritas yang relevan, dan fakta konkret. Uraian ini bersifat editorial untuk pendidikan hukum dan bukan kutipan verbatim dari peraturan.
Pengertian Menurut Peraturan
Secara normatif, Penerimaan Suap oleh Penyelenggara Negara harus dipahami dengan membaca ketentuan hukum yang dirujuk berikut:
Dasar hukum berikut menunjukkan ketentuan yang paling relevan dengan Penerimaan Suap oleh Penyelenggara Negara.
01
Ketentuan pemberantasan tindak pidana korupsi yang masih berlaku; penerapan harus memperhatikan pencabutan sebagian oleh KUHP dan putusan Mahkamah Konstitusi.
Rujukan utama: Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, dibaca bersama KUHP 2023 dan putusan Mahkamah Konstitusi yang relevan. Penerapan konkret tetap harus memperhatikan perubahan peraturan, putusan pengadilan, peraturan pelaksana, dan fakta perkara yang relevan.
Istilah hukum umum · Pasal hanya ditampilkan lengkap apabila hubungan dan sumbernya sudah ditinjau editor serta tersedia di Regulation Core.
Belum ada kutipan pasal yang telah ditinjau dan cocok dengan naskah yang tersimpan. Pemetaan masih memerlukan verifikasi editorial; rujukan pada bagian Dasar Hukum dapat digunakan sebagai informasi awal.
Rujukan ini bersifat informasi hukum, bukan penetapan pasal untuk perkara konkret. Penerapan hukum bergantung pada fakta, waktu kejadian, aturan khusus, perubahan, dan putusan yang relevan.
Penjelasan Dasar Hukum PREMIUM
♛
Penjelasan pasal dan relevansinya tersedia di MIMBAR HUKUM Premium.Aktifkan Premium untuk membaca bagian ini secara lengkap.
Contoh berikut bersifat ilustratif untuk membantu memahami penerapan Penerimaan Suap oleh Penyelenggara Negara dalam situasi yang mungkin terjadi.
01
Contoh Penerapan
Contoh hipotetis — Dalam suatu persoalan terdapat fakta yang berkaitan dengan Penerimaan Suap oleh Penyelenggara Negara. Untuk menilai penerapannya dalam Tindak Pidana Korupsi, perlu diperiksa kronologi, dokumen, hubungan para pihak, kewenangan lembaga, bukti, serta aturan yang berlaku. Contoh ini bersifat edukatif dan bukan kesimpulan hukum atas perkara tertentu.
Yang Bukan Termasuk PREMIUM
♛
Bagian ini merupakan analisis lanjutan MIMBAR HUKUM Premium.Aktifkan Premium untuk membaca bagian ini secara lengkap.
Buka Semua Relasi Hukum dengan PremiumLihat seluruh rekomendasi, alasan hubungan hukum, dan jalur riset lintas Istilah, Regulasi, Pasal, Putusan, serta Artikel.
Pertanyaan dan jawaban dasar tentang Penerimaan Suap oleh Penyelenggara Negara dapat dibaca semua pengunjung.
QApa yang dimaksud dengan Penerimaan Suap oleh Penyelenggara Negara?
A
Penerimaan Suap oleh Penyelenggara Negara adalah istilah yang digunakan dalam hukum tindak pidana korupsi untuk menjelaskan aspek yang berkaitan dengan perbuatan, pertanggungjawaban, pembuktian, pemulihan aset, pencegahan, atau proses penegakan hukum korupsi. Makna dan akibat hukumnya harus ditentukan berdasarkan aturan yang berlaku, kewenangan lembaga terkait, putusan pengadilan atau otoritas yang relevan, dan fakta konkret.
QApa dasar hukum Penerimaan Suap oleh Penyelenggara Negara?
A
Rujukan utama entri ini adalah Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, dibaca bersama KUHP 2023 dan putusan Mahkamah Konstitusi yang relevan. Ketentuan yang tepat harus dipilih sesuai konteks dan fakta.
QKapan Penerimaan Suap oleh Penyelenggara Negara biasanya menjadi penting?
A
Istilah ini menjadi penting ketika fakta atau proses hukum berkaitan langsung dengan Tindak Pidana Korupsi.
QApa yang perlu diperiksa dalam persoalan Penerimaan Suap oleh Penyelenggara Negara?
A
Periksa kronologi, identitas dan hubungan para pihak, dokumen, bukti, kewenangan lembaga, serta perubahan hukum terbaru.
♛
1 pertanyaan dan jawaban lanjutan tersedia untuk Member Premium.Aktifkan Premium untuk membaca bagian ini secara lengkap.
Hukum IndonesiaPenerimaan Suap oleh Penyelenggara NegaraPidanaTindak Pidana Korupsi
Diskusi & Komentar
Ada pertanyaan atau pendapat mengenai Penerimaan Suap oleh Penyelenggara Negara? Sampaikan di sini.
Catatan edukasi: uraian ini membantu memahami konsep hukum secara umum. Penerapan pada perkara konkret dapat berbeda menurut fakta, alat bukti, status peraturan, putusan pengadilan, serta kewenangan lembaga yang menangani.
Diskusi & Komentar
Ada pertanyaan atau pendapat mengenai Penerimaan Suap oleh Penyelenggara Negara? Sampaikan di sini.
Catatan edukasi: uraian ini membantu memahami konsep hukum secara umum. Penerapan pada perkara konkret dapat berbeda menurut fakta, alat bukti, status peraturan, putusan pengadilan, serta kewenangan lembaga yang menangani.