KAMUS HUKUM MIMBAR HUKUM

Pengadilan Niaga

Perdata›Kepailitan & PKPU

Definisi lengkap, dasar hukum, contoh penerapan, putusan, prosedur, dan relasi untuk memahami istilah hukum Indonesia secara praktis.

74 ViewsHuruf P

PREMIUM RESEARCH ACTIONSSimpan, Teliti & Bagikan

Bookmark PremiumAktifkan fitur simpan

Referensi & KutipanAlat bantu riset — bukan format sitasi resmi lembaga tertentu.

Buka Citation Tools PremiumSalin referensi, sitasi ringkas, dan kutipan teks pilihan.

→

PREMIUM READING INTELLIGENCE

Smart Legal Summary

Ringkasan cepat dari data yang sudah tersedia pada halaman ini.

Buka Smart Legal SummaryInti materi, dasar hukum, akibat, langkah praktis, atau pokok putusan diringkas untuk riset lebih cepat.

Buka Premium →

Pengadilan Niaga merupakan istilah penting dalam hukum kepailitan. Entri ini membantu pembaca memahami makna, ruang lingkup, dasar hukum, dan penggunaannya dalam konteks hukum Indonesia.

Pengertian Singkat

Pengadilan Niaga adalah pengadilan khusus dalam lingkungan peradilan umum yang berwenang memeriksa dan memutus perkara kepailitan, PKPU, serta perkara lain yang diberikan undang-undang.

Definisi Lengkap

Berikut pengertian Pengadilan Niaga serta konteks penggunaannya dalam sistem hukum Indonesia.

Pengadilan Niaga adalah pengadilan khusus dalam lingkungan peradilan umum yang berwenang memeriksa dan memutus perkara kepailitan, PKPU, serta perkara lain yang diberikan undang-undang.

Pengertian Menurut Peraturan

Secara normatif, Pengadilan Niaga harus dipahami dengan membaca ketentuan hukum yang dirujuk berikut:

Ketentuan kewenangan pengadilan — Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang: Ketentuan ini menjadi rujukan utama untuk memahami Pengadilan Niaga dalam entri Kamus Hukum ini.
Catatan penerapan: UU 37/2004 masih berlaku, tetapi sebagian ketentuan mengenai permohonan pailit dan PKPU bagi lembaga sektor keuangan telah dicabut oleh UU 4/2023. UU 4/2023 kemudian diubah dengan UU 4/2026; status subjek sektor keuangan harus diverifikasi sebelum menerapkan norma.

Buka UU Nomor 37 Tahun 2004 →

Unsur / Syarat Hukum PREMIUM

Analisis unsur dan syarat hukum tersedia untuk Member Premium.Aktifkan Premium untuk membaca bagian ini secara lengkap.

Buka Premium

Dasar Hukum

Dasar hukum berikut menunjukkan ketentuan yang paling relevan dengan Pengadilan Niaga.

Ketentuan kewenangan pengadilan — Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

Ketentuan ini menjadi rujukan utama untuk memahami Pengadilan Niaga dalam entri Kamus Hukum ini.

Catatan penerapan

UU 37/2004 masih berlaku, tetapi sebagian ketentuan mengenai permohonan pailit dan PKPU bagi lembaga sektor keuangan telah dicabut oleh UU 4/2023. UU 4/2023 kemudian diubah dengan UU 4/2026; status subjek sektor keuangan harus diverifikasi sebelum menerapkan norma.

Jelajahi Portal Regulasi →

Bunyi Pasal dan Dasar Hukum Terverifikasi

Istilah hukum umum · Pasal hanya ditampilkan lengkap apabila hubungan dan sumbernya sudah ditinjau editor serta tersedia di Regulation Core.

Belum ada kutipan pasal yang telah ditinjau dan cocok dengan naskah yang tersimpan. Pemetaan masih memerlukan verifikasi editorial; rujukan pada bagian Dasar Hukum dapat digunakan sebagai informasi awal.

Rujukan ini bersifat informasi hukum, bukan penetapan pasal untuk perkara konkret. Penerapan hukum bergantung pada fakta, waktu kejadian, aturan khusus, perubahan, dan putusan yang relevan.

Penjelasan Dasar Hukum PREMIUM

Penjelasan pasal dan relevansinya tersedia di MIMBAR HUKUM Premium.Aktifkan Premium untuk membaca bagian ini secara lengkap.

Buka Premium

Contoh

Contoh berikut bersifat ilustratif untuk membantu memahami penerapan Pengadilan Niaga dalam situasi yang mungkin terjadi.

Contoh Penerapan

Contoh hipotetis — Dalam situasi yang tunduk pada UU 37/2004 tentang Kepailitan dan PKPU, terdapat fakta yang menunjukkan pengadilan khusus dalam lingkungan peradilan umum yang berwenang memeriksa dan memutus perkara kepailitan, PKPU, serta perkara lain yang diberikan undang-undang. Apabila unsur dan persyaratan hukumnya terpenuhi, keadaan tersebut dapat dianalisis dengan menggunakan konsep Pengadilan Niaga. Contoh ini bersifat hipotetis untuk pendidikan hukum, bukan pendapat hukum atas perkara tertentu. Penilaian kasus nyata harus berdasarkan naskah hukum yang berlaku, alat bukti, kewenangan lembaga, dan keadaan faktual.