Ketentuan kewenangan pengadilan — Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang
Ketentuan ini menjadi rujukan utama untuk memahami Pengadilan Niaga dalam entri Kamus Hukum ini.
P
KAMUS HUKUM MIMBAR HUKUM
Pengadilan Niaga
Perdata›Kepailitan & PKPU
Definisi, dasar hukum, contoh, dan rujukan untuk memahami istilah hukum dengan lebih mudah.
Pengadilan Niaga merupakan istilah penting dalam hukum kepailitan. Entri ini membantu pembaca memahami makna, ruang lingkup, dasar hukum, dan penggunaannya dalam konteks hukum Indonesia.
Definisi
Berikut pengertian Pengadilan Niaga serta konteks penggunaannya dalam sistem hukum Indonesia.
Pengadilan Niaga adalah pengadilan khusus dalam lingkungan peradilan umum yang berwenang memeriksa dan memutus perkara kepailitan, PKPU, serta perkara lain yang diberikan undang-undang.
Uraian ini merupakan penjelasan editorial yang disusun dengan merujuk pada UU 37/2004 tentang Kepailitan dan PKPU. Untuk penerapan pada perkara atau kebijakan tertentu, pengertian harus dibaca bersama rumusan pasal, perubahan peraturan, putusan pengadilan yang relevan, dan fakta konkret.
Dasar Hukum
Dasar hukum berikut menunjukkan ketentuan yang paling relevan dengan Pengadilan Niaga.
Catatan penerapan
UU 37/2004 masih berlaku, tetapi sebagian ketentuan mengenai permohonan pailit dan PKPU bagi lembaga sektor keuangan telah dicabut oleh UU 4/2023. UU 4/2023 kemudian diubah dengan UU 4/2026; status subjek sektor keuangan harus diverifikasi sebelum menerapkan norma.
Contoh
Contoh berikut bersifat ilustratif untuk membantu memahami penerapan Pengadilan Niaga dalam situasi yang mungkin terjadi.
Contoh Penerapan
Contoh hipotetis — Dalam situasi yang tunduk pada UU 37/2004 tentang Kepailitan dan PKPU, terdapat fakta yang menunjukkan pengadilan khusus dalam lingkungan peradilan umum yang berwenang memeriksa dan memutus perkara kepailitan, PKPU, serta perkara lain yang diberikan undang-undang. Apabila unsur dan persyaratan hukumnya terpenuhi, keadaan tersebut dapat dianalisis dengan menggunakan konsep Pengadilan Niaga.
Contoh ini bersifat hipotetis untuk pendidikan hukum, bukan pendapat hukum atas perkara tertentu. Penilaian kasus nyata harus berdasarkan naskah hukum yang berlaku, alat bukti, kewenangan lembaga, dan keadaan faktual.
Istilah Terkait
Beberapa istilah hukum berikut memiliki hubungan dengan Pengadilan Niaga dan dapat membantu memperluas pemahaman pembaca.
Sumber Resmi
Rujukan resmi yang digunakan untuk memeriksa dan menyusun istilah hukum ini.
Sumber resmi — Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang: https://peraturan.bpk.go.id/Details/40784/uu-no-37-tahun-2004
Sumber perubahan sektor keuangan — UU 4/2023: https://peraturan.bpk.go.id/Details/240203/uu-no-4-tahun-2023
Perubahan terbaru P2SK — UU 4/2026: https://peraturan.bpk.go.id/Details/350166/uu-no-4-tahun-2026
FAQ
Berikut pertanyaan yang sering diajukan mengenai Pengadilan Niaga beserta jawaban ringkasnya.
QApa yang dimaksud dengan Pengadilan Niaga?
A
Pengadilan Niaga pada pokoknya berarti pengadilan khusus dalam lingkungan peradilan umum yang berwenang memeriksa dan memutus perkara kepailitan, PKPU, serta perkara lain yang diberikan undang-undang.
QApa dasar hukum Pengadilan Niaga?
A
Rujukan utama entri ini adalah Ketentuan kewenangan pengadilan — Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.
QApakah pengertian Pengadilan Niaga selalu sama dalam semua peraturan?
A
Tidak selalu. Entri ini menjelaskan Pengadilan Niaga dalam konteks UU 37/2004 tentang Kepailitan dan PKPU; peraturan lain dapat memberi ruang lingkup atau akibat hukum yang berbeda.
QMengapa Pengadilan Niaga penting dipahami?
A
Istilah ini membantu memahami pihak, tindakan, hak, kewajiban, prosedur, atau akibat hukum yang relevan dalam Kepailitan dan PKPU.
QBagaimana menggunakan pengertian Pengadilan Niaga pada kasus nyata?
A
Cocokkan pengertian dengan rumusan norma yang berlaku dan fakta perkara. Contoh dalam Kamus Hukum bersifat hipotetis dan tidak menggantikan analisis hukum profesional.
Jelajahi Huruf PIstilah hukum lainnya
Lihat semua →INDEKS HUKUM (A–Z)Jelajahi seluruh istilah hukum berdasarkan abjad
Lihat Indeks →Jelajahi KategoriPerdata →
Diskusi & Komentar
Ada pertanyaan atau pendapat mengenai Pengadilan Niaga? Sampaikan di sini.