KAMUS HUKUM MIMBAR HUKUM

Pengambilan Dokumen Pasangan

Definisi lengkap, dasar hukum, contoh penerapan, putusan, prosedur, dan relasi untuk memahami istilah hukum Indonesia secara praktis.

116 ViewsHuruf P

PREMIUM RESEARCH ACTIONSSimpan, Teliti & Bagikan

Bookmark PremiumAktifkan fitur simpan

Referensi & KutipanAlat bantu riset — bukan format sitasi resmi lembaga tertentu.

Buka Citation Tools PremiumSalin referensi, sitasi ringkas, dan kutipan teks pilihan.

→

PREMIUM READING INTELLIGENCE

Smart Legal Summary

Ringkasan cepat dari data yang sudah tersedia pada halaman ini.

Buka Smart Legal SummaryInti materi, dasar hukum, akibat, langkah praktis, atau pokok putusan diringkas untuk riset lebih cepat.

Buka Premium →

Pengambilan Dokumen Pasangan merupakan masalah hukum praktis dalam bidang keamanan personal & kekerasan. Pengambilan Dokumen Pasangan adalah mengambil atau menguasai dokumen milik pasangan tanpa persetujuan atau tanpa dasar yang sah.

Yang perlu diperhatikan adalah konteks kejadian, bukti yang tersedia, hubungan para pihak, serta aturan yang benar-benar berlaku pada situasi tersebut.

Pengertian Singkat

Pengambilan Dokumen Pasangan adalah mengambil atau menguasai dokumen milik pasangan tanpa persetujuan atau tanpa dasar yang sah.

Definisi Lengkap

Berikut pengertian Pengambilan Dokumen Pasangan serta konteks penggunaannya dalam sistem hukum Indonesia.

Hubungan perkawinan atau hubungan pribadi tidak selalu menghapus kepemilikan dan hak pribadi atas setiap barang atau dokumen. Penilaian perlu melihat siapa pemilik atau pemegang hak, tujuan pengambilan, apakah barang dikembalikan, serta apakah tindakan digunakan untuk mengontrol atau merugikan pasangan.

Pengertian Menurut Peraturan

Pengambilan Dokumen Pasangan tidak selalu merupakan frasa yang didefinisikan secara harfiah dalam satu pasal. Dalam kerangka UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP (berlaku sejak 2 Januari 2026); UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT, persoalan ini dinilai melalui keselamatan korban, persetujuan, pola kekerasan atau kontrol, bukti, dan pertanggungjawaban. Karena itu, penerapan hukumnya harus mengikuti unsur dan fakta konkretnya, bukan hanya nama istilahnya.

Buka UU Nomor 1 Tahun 2023 →

Unsur / Syarat Hukum PREMIUM

Analisis unsur dan syarat hukum tersedia untuk Member Premium.Aktifkan Premium untuk membaca bagian ini secara lengkap.

Buka Premium

Dasar Hukum

Dasar hukum berikut menunjukkan ketentuan yang paling relevan dengan Pengambilan Dokumen Pasangan.

UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP (berlaku sejak 2 Januari 2026); UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT

Jelajahi Portal Regulasi →

Bunyi Pasal dan Dasar Hukum Terverifikasi

Istilah hukum umum · Pasal hanya ditampilkan lengkap apabila hubungan dan sumbernya sudah ditinjau editor serta tersedia di Regulation Core.

Belum ada kutipan pasal yang telah ditinjau dan cocok dengan naskah yang tersimpan. Pemetaan masih memerlukan verifikasi editorial; rujukan pada bagian Dasar Hukum dapat digunakan sebagai informasi awal.

Rujukan ini bersifat informasi hukum, bukan penetapan pasal untuk perkara konkret. Penerapan hukum bergantung pada fakta, waktu kejadian, aturan khusus, perubahan, dan putusan yang relevan.

Penjelasan Dasar Hukum PREMIUM

Penjelasan pasal dan relevansinya tersedia di MIMBAR HUKUM Premium.Aktifkan Premium untuk membaca bagian ini secara lengkap.

Buka Premium

Contoh

Contoh berikut bersifat ilustratif untuk membantu memahami penerapan Pengambilan Dokumen Pasangan dalam situasi yang mungkin terjadi.

Contoh Penerapan

Contoh: Setelah konflik rumah tangga, salah satu pasangan mengambil dokumen dan menyembunyikannya agar korban tidak dapat menggunakannya. Status barang dan pola kontrol dalam hubungan perlu diperiksa.