Definisi, dasar hukum, contoh, dan rujukan untuk memahami istilah hukum dengan lebih mudah.
Pengesahan Badan Hukum Koperasi merupakan istilah penting dalam hukum perkoperasian. Entri ini membantu pembaca memahami pengertian, ruang lingkup, dasar hukum, contoh penerapan, istilah terkait, dan konteks penggunaannya dalam hukum Indonesia.
Berikut pengertian Pengesahan Badan Hukum Koperasi serta konteks penggunaannya dalam sistem hukum Indonesia.
Pengesahan Badan Hukum Koperasi adalah tindakan pejabat berwenang yang memberikan status badan hukum kepada Koperasi setelah persyaratan pendirian terpenuhi.
Uraian ini merupakan penjelasan editorial yang disusun dengan merujuk pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 pada bagian terkait. Untuk penerapan pada perkara, kontrak, layanan, kebijakan, atau hubungan hukum tertentu, pengertian harus dibaca bersama rumusan pasal yang berlaku, perubahan peraturan, peraturan pelaksana, putusan pengadilan yang relevan, dan fakta konkret.
Dasar hukum berikut menunjukkan ketentuan yang paling relevan dengan Pengesahan Badan Hukum Koperasi.
Ketentuan umum dan ketentuan Perkoperasian terkait — Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 pada bagian terkait.
Catatan penerapan — UU 25/1992 berstatus berlaku dan telah mengalami perubahan melalui rezim Cipta Kerja serta UU 4/2023 pada kegiatan koperasi sektor jasa keuangan. Penerapan konkret harus membaca norma terbaru.
Contoh berikut bersifat ilustratif untuk membantu memahami penerapan Pengesahan Badan Hukum Koperasi dalam situasi yang mungkin terjadi.
Contoh hipotetis — Dalam suatu keadaan yang tunduk pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 pada bagian terkait, terdapat fakta yang berkaitan dengan tindakan pejabat berwenang yang memberikan status badan hukum kepada Koperasi setelah persyaratan pendirian terpenuhi. Apabila unsur, persyaratan, kewenangan, dan prosedur yang ditentukan hukum terpenuhi, keadaan tersebut dapat dianalisis dengan menggunakan konsep Pengesahan Badan Hukum Koperasi.
Contoh ini bersifat hipotetis untuk pendidikan hukum dan bukan pendapat hukum atas perkara tertentu. Penilaian kasus nyata harus menggunakan naskah hukum yang berlaku dan fakta konkret.
Beberapa istilah hukum berikut memiliki hubungan dengan Pengesahan Badan Hukum Koperasi dan dapat membantu memperluas pemahaman pembaca.
Rujukan resmi yang digunakan untuk memeriksa dan menyusun istilah hukum ini.
Sumber resmi — Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 pada bagian terkait: https://peraturan.bpk.go.id/Details/46650/uu-no-25-tahun-1992
Berikut pertanyaan yang sering diajukan mengenai Pengesahan Badan Hukum Koperasi beserta jawaban ringkasnya.
Pengesahan Badan Hukum Koperasi pada pokoknya berarti tindakan pejabat berwenang yang memberikan status badan hukum kepada Koperasi setelah persyaratan pendirian terpenuhi.
Rujukan utama entri ini adalah Ketentuan umum dan ketentuan Perkoperasian terkait — Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 pada bagian terkait.
Tidak selalu. Entri ini menjelaskan Pengesahan Badan Hukum Koperasi dalam konteks Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 pada bagian terkait; peraturan lain dapat memberi ruang lingkup, persyaratan, prosedur, atau akibat hukum yang berbeda.
Istilah ini membantu memahami pihak, hak, kewajiban, kewenangan, prosedur, risiko, atau akibat hukum yang relevan dalam Hukum Perkoperasian.
Cocokkan pengertian dengan rumusan norma yang berlaku dan fakta perkara. Contoh dalam Kamus Hukum bersifat hipotetis dan tidak menggantikan analisis hukum profesional.
Diskusi & Komentar
Ada pertanyaan atau pendapat mengenai Pengesahan Badan Hukum Koperasi? Sampaikan di sini.