KAMUS HUKUM MIMBAR HUKUM

Penilaian Faktor Permodalan Bank

Keuangan, Perbankan & Investasi›Perbankan

Definisi lengkap, dasar hukum, contoh penerapan, putusan, prosedur, dan relasi untuk memahami istilah hukum Indonesia secara praktis.

8 ViewsHuruf P

PREMIUM RESEARCH ACTIONSSimpan, Teliti & Bagikan

Bookmark PremiumAktifkan fitur simpan

Referensi & KutipanAlat bantu riset — bukan format sitasi resmi lembaga tertentu.

Buka Citation Tools PremiumSalin referensi, sitasi ringkas, dan kutipan teks pilihan.

→

PREMIUM READING INTELLIGENCE

Smart Legal Summary

Ringkasan cepat dari data yang sudah tersedia pada halaman ini.

Buka Smart Legal SummaryInti materi, dasar hukum, akibat, langkah praktis, atau pokok putusan diringkas untuk riset lebih cepat.

Buka Premium →

Penilaian Faktor Permodalan Bank merupakan istilah penting dalam hukum perbankan dan tata kelola prudensial. Entri ini menjelaskan pengertian, konteks, dasar hukum, contoh hipotetis, dan istilah terkait secara ringkas.

Pengertian Singkat

Definisi Lengkap

Berikut pengertian Penilaian Faktor Permodalan Bank serta konteks penggunaannya dalam sistem hukum Indonesia.

Penilaian Faktor Permodalan Bank adalah istilah yang digunakan dalam hukum perbankan dan tata kelola prudensial untuk menjelaskan aspek yang berkaitan dengan tata kelola, manajemen risiko, modal, likuiditas, pihak terkait, penyediaan dana, kesehatan bank, anti fraud, atau resolusi. Ruang lingkup dan akibat hukumnya harus ditentukan berdasarkan peraturan yang berlaku, dokumen, hubungan para pihak, kewenangan lembaga, sistem atau layanan yang digunakan, serta fakta konkret.

Pengertian Menurut Peraturan

Secara normatif, Penilaian Faktor Permodalan Bank harus dipahami dengan membaca ketentuan hukum yang dirujuk berikut:

UU Perbankan berstatus berlaku. POJK 17/2023 berlaku sejak 14 September 2023 sebagai payung tata kelola Bank Umum.: Rujukan utama: Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023, dibaca bersama Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026, serta Peraturan OJK Nomor 17 Tahun 2023. Penerapan pada perkara atau kegiatan nyata harus memperhatikan perubahan regulasi, peraturan pelaksana, putusan pengadilan, dan fakta yang relevan.

Unsur / Syarat Hukum PREMIUM

Analisis unsur dan syarat hukum tersedia untuk Member Premium.Aktifkan Premium untuk membaca bagian ini secara lengkap.

Buka Premium

Dasar Hukum

Dasar hukum berikut menunjukkan ketentuan yang paling relevan dengan Penilaian Faktor Permodalan Bank.

UU Perbankan berstatus berlaku. POJK 17/2023 berlaku sejak 14 September 2023 sebagai payung tata kelola Bank Umum.

Rujukan utama: Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023, dibaca bersama Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026, serta Peraturan OJK Nomor 17 Tahun 2023. Penerapan pada perkara atau kegiatan nyata harus memperhatikan perubahan regulasi, peraturan pelaksana, putusan pengadilan, dan fakta yang relevan.

Jelajahi Portal Regulasi →

Penjelasan Dasar Hukum PREMIUM

Penjelasan pasal dan relevansinya tersedia di MIMBAR HUKUM Premium.Aktifkan Premium untuk membaca bagian ini secara lengkap.

Buka Premium

Contoh

Contoh berikut bersifat ilustratif untuk membantu memahami penerapan Penilaian Faktor Permodalan Bank dalam situasi yang mungkin terjadi.

Contoh Penerapan

Contoh hipotetis: Instansi berwenang melakukan “Penilaian Faktor Permodalan Bank” terhadap dokumen atau kegiatan sebuah pihak. Petugas membandingkan kondisi nyata dengan standar dan ketentuan yang berlaku, mencatat temuan, serta memberi kesempatan klarifikasi bila prosedur mensyaratkannya. Kesimpulan baru dibuat setelah data dan kewenangan pemeriksa dipastikan.