KAMUS HUKUM MIMBAR HUKUM

Penyiksaan Seksual

Pidana›Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Definisi lengkap, dasar hukum, contoh penerapan, putusan, prosedur, dan relasi untuk memahami istilah hukum Indonesia secara praktis.

64 ViewsHuruf P

PREMIUM RESEARCH ACTIONSSimpan, Teliti & Bagikan

Bookmark PremiumAktifkan fitur simpan

Referensi & KutipanAlat bantu riset — bukan format sitasi resmi lembaga tertentu.

Buka Citation Tools PremiumSalin referensi, sitasi ringkas, dan kutipan teks pilihan.

→

PREMIUM READING INTELLIGENCE

Smart Legal Summary

Ringkasan cepat dari data yang sudah tersedia pada halaman ini.

Buka Smart Legal SummaryInti materi, dasar hukum, akibat, langkah praktis, atau pokok putusan diringkas untuk riset lebih cepat.

Buka Premium →

Penyiksaan Seksual merupakan istilah penting dalam hukum tindak pidana kekerasan seksual. Entri ini membantu pembaca memahami pengertian, ruang lingkup, dasar hukum, serta penggunaannya dalam konteks hukum Indonesia.

Pengertian Singkat

Penyiksaan Seksual adalah tindakan seksual yang dilakukan untuk tujuan tertentu seperti memperoleh informasi, menghukum, mengintimidasi, atau mendiskriminasi dengan cara yang memenuhi unsur UU TPKS.

Definisi Lengkap

Berikut pengertian Penyiksaan Seksual serta konteks penggunaannya dalam sistem hukum Indonesia.

Penyiksaan Seksual adalah tindakan seksual yang dilakukan untuk tujuan tertentu seperti memperoleh informasi, menghukum, mengintimidasi, atau mendiskriminasi dengan cara yang memenuhi unsur UU TPKS.

Pengertian Menurut Peraturan

Secara normatif, Penyiksaan Seksual harus dipahami dengan membaca ketentuan hukum yang dirujuk berikut:

Pasal 1, Pasal 4, dan ketentuan TPKS terkait — Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual: Ketentuan tersebut menjadi rujukan utama untuk memahami Penyiksaan Seksual dalam entri Kamus Hukum ini.
Catatan penerapan: UU 12/2022 berstatus berlaku dan mengatur pencegahan, penanganan, pelindungan, pemulihan korban, serta penegakan hukum TPKS.

Unsur / Syarat Hukum PREMIUM

Analisis unsur dan syarat hukum tersedia untuk Member Premium.Aktifkan Premium untuk membaca bagian ini secara lengkap.

Buka Premium

Dasar Hukum

Dasar hukum berikut menunjukkan ketentuan yang paling relevan dengan Penyiksaan Seksual.

Pasal 1, Pasal 4, dan ketentuan TPKS terkait — Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Ketentuan tersebut menjadi rujukan utama untuk memahami Penyiksaan Seksual dalam entri Kamus Hukum ini.

Catatan penerapan

UU 12/2022 berstatus berlaku dan mengatur pencegahan, penanganan, pelindungan, pemulihan korban, serta penegakan hukum TPKS.

Jelajahi Portal Regulasi →

Bunyi Pasal dan Dasar Hukum Terverifikasi

Istilah hukum umum · Pasal hanya ditampilkan lengkap apabila hubungan dan sumbernya sudah ditinjau editor serta tersedia di Regulation Core.

Belum ada kutipan pasal yang telah ditinjau dan cocok dengan naskah yang tersimpan. Pemetaan masih memerlukan verifikasi editorial; rujukan pada bagian Dasar Hukum dapat digunakan sebagai informasi awal.

Rujukan ini bersifat informasi hukum, bukan penetapan pasal untuk perkara konkret. Penerapan hukum bergantung pada fakta, waktu kejadian, aturan khusus, perubahan, dan putusan yang relevan.

Penjelasan Dasar Hukum PREMIUM

Penjelasan pasal dan relevansinya tersedia di MIMBAR HUKUM Premium.Aktifkan Premium untuk membaca bagian ini secara lengkap.

Buka Premium

Contoh

Contoh berikut bersifat ilustratif untuk membantu memahami penerapan Penyiksaan Seksual dalam situasi yang mungkin terjadi.

Contoh Penerapan

Contoh hipotetis — Dalam suatu keadaan yang tunduk pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, terdapat fakta yang berkaitan dengan tindakan seksual yang dilakukan untuk tujuan tertentu seperti memperoleh informasi, menghukum, mengintimidasi, atau mendiskriminasi dengan cara yang memenuhi unsur UU TPKS. Apabila unsur, persyaratan, kewenangan, dan prosedur yang ditentukan hukum terpenuhi, keadaan tersebut dapat dianalisis dengan menggunakan konsep Penyiksaan Seksual. Contoh ini bersifat hipotetis untuk pendidikan hukum dan bukan pendapat hukum atas perkara tertentu. Penilaian kasus nyata harus berdasarkan naskah hukum yang berlaku dan fakta konkret.