PerjanjianPemagangan merupakan istilah penting dalam hukum ketenagakerjaan. Entri ini menjelaskan pengertian, konteks, dasar hukum, contoh hipotetis, dan istilah terkait secara ringkas.
Berikut pengertian Perjanjian Pemagangan serta konteks penggunaannya dalam sistem hukum Indonesia.
Perjanjian Pemagangan adalah istilah yang digunakan dalam hukum ketenagakerjaan untuk menjelaskan aspek yang berkaitan dengan hubungan kerja, perjanjian kerja, PKWT, PKWTT, alih daya, penempatan tenaga kerja, tenaga kerja asing, pelatihan, kompetensi, atau pemagangan. Ruang lingkup dan akibat hukumnya harus ditentukan berdasarkan peraturan yang berlaku, dokumen, hubungan para pihak, kewenangan lembaga, serta fakta konkret.
Pengertian Menurut Peraturan
Secara normatif, Perjanjian Pemagangan harus dipahami dengan membaca ketentuan hukum yang dirujuk berikut:
Dasar hukum berikut menunjukkan ketentuan yang paling relevan dengan Perjanjian Pemagangan.
01
UU 13/2003 berstatus berlaku dan telah diubah melalui UU 6/2023. PP 35/2021 berstatus berlaku dan mengatur PKWT, alih daya, waktu kerja, waktu istirahat, dan PHK.
Istilah hukum umum · Pasal hanya ditampilkan lengkap apabila hubungan dan sumbernya sudah ditinjau editor serta tersedia di Regulation Core.
Belum ada kutipan pasal yang telah ditinjau dan cocok dengan naskah yang tersimpan. Pemetaan masih memerlukan verifikasi editorial; rujukan pada bagian Dasar Hukum dapat digunakan sebagai informasi awal.
Rujukan ini bersifat informasi hukum, bukan penetapan pasal untuk perkara konkret. Penerapan hukum bergantung pada fakta, waktu kejadian, aturan khusus, perubahan, dan putusan yang relevan.
Penjelasan Dasar Hukum PREMIUM
♛
Penjelasan pasal dan relevansinya tersedia di MIMBAR HUKUM Premium.Aktifkan Premium untuk membaca bagian ini secara lengkap.
Contoh berikut bersifat ilustratif untuk membantu memahami penerapan Perjanjian Pemagangan dalam situasi yang mungkin terjadi.
01
Contoh Penerapan
Contoh hipotetis: Rina dan Budi membuat “Perjanjian Pemagangan” secara tertulis. Rina telah memenuhi bagian kewajibannya, tetapi Budi kemudian tidak melakukan prestasi yang telah disepakati. Para pihak perlu memeriksa isi kesepakatan, waktu pelaksanaan, bukti pemenuhan, serta akibat hukum yang ditentukan oleh aturan yang berlaku.
Yang Bukan Termasuk PREMIUM
♛
Bagian ini merupakan analisis lanjutan MIMBAR HUKUM Premium.Aktifkan Premium untuk membaca bagian ini secara lengkap.
Buka Semua Relasi Hukum dengan PremiumLihat seluruh rekomendasi, alasan hubungan hukum, dan jalur riset lintas Istilah, Regulasi, Pasal, Putusan, serta Artikel.
Pertanyaan dan jawaban dasar tentang Perjanjian Pemagangan dapat dibaca semua pengunjung.
QApa yang dimaksud dengan Perjanjian Pemagangan?
A
Perjanjian Pemagangan adalah istilah yang digunakan dalam hukum ketenagakerjaan untuk menjelaskan aspek yang berkaitan dengan hubungan kerja, perjanjian kerja, PKWT, PKWTT, alih daya, penempatan tenaga kerja, tenaga kerja asing, pelatihan, kompetensi, atau pemagangan. Ruang lingkup dan akibat hukumnya harus ditentukan berdasarkan peraturan yang berlaku, dokumen, hubungan para pihak, kewenangan lembaga, serta fakta konkret.
Hukum IndonesiaKetenagakerjaanKetenagakerjaan & Jaminan SosialPerjanjian Pemagangan
Diskusi & Komentar
Ada pertanyaan atau pendapat mengenai Perjanjian Pemagangan? Sampaikan di sini.
Catatan edukasi: uraian ini membantu memahami konsep hukum secara umum. Penerapan pada perkara konkret dapat berbeda menurut fakta, alat bukti, status peraturan, putusan pengadilan, serta kewenangan lembaga yang menangani.
Diskusi & Komentar
Ada pertanyaan atau pendapat mengenai Perjanjian Pemagangan? Sampaikan di sini.
Catatan edukasi: uraian ini membantu memahami konsep hukum secara umum. Penerapan pada perkara konkret dapat berbeda menurut fakta, alat bukti, status peraturan, putusan pengadilan, serta kewenangan lembaga yang menangani.