KAMUS HUKUM MIMBAR HUKUM

Registrasi Kartu SIM atas Nama Orang Lain

Definisi lengkap, dasar hukum, contoh penerapan, putusan, prosedur, dan relasi untuk memahami istilah hukum Indonesia secara praktis.

116 ViewsHuruf R

PREMIUM RESEARCH ACTIONSSimpan, Teliti & Bagikan

Bookmark PremiumAktifkan fitur simpan

Referensi & KutipanAlat bantu riset — bukan format sitasi resmi lembaga tertentu.

Buka Citation Tools PremiumSalin referensi, sitasi ringkas, dan kutipan teks pilihan.

→

PREMIUM READING INTELLIGENCE

Smart Legal Summary

Ringkasan cepat dari data yang sudah tersedia pada halaman ini.

Buka Smart Legal SummaryInti materi, dasar hukum, akibat, langkah praktis, atau pokok putusan diringkas untuk riset lebih cepat.

Buka Premium →

Registrasi Kartu SIM atas Nama Orang Lain merupakan masalah hukum praktis dalam bidang utilitas & telekomunikasi. Registrasi kartu SIM atas nama orang lain adalah penggunaan data kependudukan pihak lain untuk mendaftarkan nomor telekomunikasi tanpa persetujuan atau kewenangan yang sah.

Yang perlu diperhatikan adalah konteks kejadian, bukti yang tersedia, hubungan para pihak, serta aturan yang benar-benar berlaku pada situasi tersebut.

Pengertian Singkat

Registrasi kartu SIM atas nama orang lain adalah penggunaan data kependudukan pihak lain untuk mendaftarkan nomor telekomunikasi tanpa persetujuan atau kewenangan yang sah.

Definisi Lengkap

Berikut pengertian Registrasi Kartu SIM atas Nama Orang Lain serta konteks penggunaannya dalam sistem hukum Indonesia.

Registrasi semacam ini dapat menimbulkan risiko identitas dikaitkan dengan komunikasi atau transaksi yang bukan dilakukan pemilik data. Orang yang mengetahui datanya digunakan sebaiknya meminta operator melakukan verifikasi dan penertiban.

Pengertian Menurut Peraturan

Registrasi Kartu SIM atas Nama Orang Lain tidak selalu merupakan frasa yang didefinisikan secara harfiah dalam satu pasal. Dalam kerangka UU Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi sebagaimana telah diubah; UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen; UU Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi, persoalan ini dinilai melalui hak, kewajiban, bukti, prosedur, dan akibat hukum yang relevan. Karena itu, penerapan hukumnya harus mengikuti unsur dan fakta konkretnya, bukan hanya nama istilahnya.

Unsur / Syarat Hukum PREMIUM

Analisis unsur dan syarat hukum tersedia untuk Member Premium.Aktifkan Premium untuk membaca bagian ini secara lengkap.

Buka Premium

Dasar Hukum

Dasar hukum berikut menunjukkan ketentuan yang paling relevan dengan Registrasi Kartu SIM atas Nama Orang Lain.

UU Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi sebagaimana telah diubah; UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen; UU Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi

Jelajahi Portal Regulasi →

Penjelasan Dasar Hukum PREMIUM

Penjelasan pasal dan relevansinya tersedia di MIMBAR HUKUM Premium.Aktifkan Premium untuk membaca bagian ini secara lengkap.

Buka Premium

Contoh

Contoh berikut bersifat ilustratif untuk membantu memahami penerapan Registrasi Kartu SIM atas Nama Orang Lain dalam situasi yang mungkin terjadi.

Contoh Penerapan

Contoh: Seseorang mengetahui NIK-nya tercatat untuk beberapa nomor yang tidak pernah dimiliki. Ia menghubungi operator melalui kanal resmi untuk memeriksa dan menonaktifkan registrasi yang tidak sah.