KAMUS HUKUM MIMBAR HUKUM

Sumber Pendanaan Resolusi Bank

Keuangan, Perbankan & Investasi›Lembaga Penjamin Simpanan

Definisi lengkap, dasar hukum, contoh penerapan, putusan, prosedur, dan relasi untuk memahami istilah hukum Indonesia secara praktis.

24 ViewsHuruf S

PREMIUM RESEARCH ACTIONSSimpan, Teliti & Bagikan

Bookmark PremiumAktifkan fitur simpan

Referensi & KutipanAlat bantu riset — bukan format sitasi resmi lembaga tertentu.

Buka Citation Tools PremiumSalin referensi, sitasi ringkas, dan kutipan teks pilihan.

→

PREMIUM READING INTELLIGENCE

Smart Legal Summary

Ringkasan cepat dari data yang sudah tersedia pada halaman ini.

Buka Smart Legal SummaryInti materi, dasar hukum, akibat, langkah praktis, atau pokok putusan diringkas untuk riset lebih cepat.

Buka Premium →

Sumber Pendanaan Resolusi Bank merupakan istilah penting dalam hukum penjaminan simpanan dan resolusi bank. Entri ini menjelaskan pengertian, konteks, dasar hukum, contoh hipotetis, dan istilah terkait secara ringkas.

Pengertian Singkat

Definisi Lengkap

Berikut pengertian Sumber Pendanaan Resolusi Bank serta konteks penggunaannya dalam sistem hukum Indonesia.

Sumber Pendanaan Resolusi Bank adalah istilah yang digunakan dalam hukum penjaminan simpanan dan resolusi bank untuk menjelaskan aspek yang berkaitan dengan kepesertaan penjaminan, premi, data nasabah, klaim, likuidasi bank, resolusi bank, pendanaan LPS, investasi, atau koordinasi stabilitas sistem keuangan. Ruang lingkup dan akibat hukumnya harus ditentukan berdasarkan peraturan yang berlaku, dokumen, kewenangan lembaga, hubungan para pihak, serta fakta konkret.

Pengertian Menurut Peraturan

Secara normatif, Sumber Pendanaan Resolusi Bank harus dipahami dengan membaca ketentuan hukum yang dirujuk berikut:

UU LPS berstatus berlaku; ketentuan kelembagaan dan sektor keuangan perlu dibaca bersama perkembangan UU P2SK dan perubahan tahun 2026.: Rujukan utama: Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan sebagaimana diubah antara lain dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 dan penguatan sektor keuangan melalui Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026. Penerapan pada perkara atau kegiatan nyata harus memperhatikan perubahan regulasi, peraturan pelaksana, putusan pengadilan, dan fakta yang relevan.

Unsur / Syarat Hukum PREMIUM

Analisis unsur dan syarat hukum tersedia untuk Member Premium.Aktifkan Premium untuk membaca bagian ini secara lengkap.

Buka Premium

Dasar Hukum

Dasar hukum berikut menunjukkan ketentuan yang paling relevan dengan Sumber Pendanaan Resolusi Bank.

UU LPS berstatus berlaku; ketentuan kelembagaan dan sektor keuangan perlu dibaca bersama perkembangan UU P2SK dan perubahan tahun 2026.

Rujukan utama: Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan sebagaimana diubah antara lain dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 dan penguatan sektor keuangan melalui Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026. Penerapan pada perkara atau kegiatan nyata harus memperhatikan perubahan regulasi, peraturan pelaksana, putusan pengadilan, dan fakta yang relevan.

Jelajahi Portal Regulasi →

Penjelasan Dasar Hukum PREMIUM

Penjelasan pasal dan relevansinya tersedia di MIMBAR HUKUM Premium.Aktifkan Premium untuk membaca bagian ini secara lengkap.

Buka Premium

Contoh

Contoh berikut bersifat ilustratif untuk membantu memahami penerapan Sumber Pendanaan Resolusi Bank dalam situasi yang mungkin terjadi.

Contoh Penerapan

Contoh hipotetis: Nasabah atau pelaku usaha melakukan transaksi yang berkaitan dengan “Sumber Pendanaan Resolusi Bank”. Para pihak memeriksa perjanjian, bukti pembayaran, kewenangan lembaga, biaya, serta ketentuan keuangan yang berlaku. Hak dan kewajiban tidak ditentukan hanya dari nama produk, tetapi dari dokumen dan aturan yang mengaturnya.