KAMUS HUKUM MIMBAR HUKUM

Transmigrasi Swakarsa Mandiri

Administrasi Negara & Pelayanan Publik›Ketransmigrasian

Definisi lengkap, dasar hukum, contoh penerapan, putusan, prosedur, dan relasi untuk memahami istilah hukum Indonesia secara praktis.

8 ViewsHuruf T

Transmigrasi Swakarsa Mandiri merupakan istilah penting dalam hukum ketransmigrasian. Entri ini disusun sebagai bagian dari Batch 016 V1.1 setelah baseline anti-duplikat diperluas untuk mencakup arsip lama 1.000 istilah dan seluruh batch terdokumentasi.

Pengertian Singkat

Transmigrasi Swakarsa Mandiri merupakan istilah penting dalam hukum ketransmigrasian. Entri ini disusun sebagai bagian dari Batch 016 V1.1 setelah baseline anti-duplikat diperluas untuk mencakup arsip lama 1.000 istilah dan seluruh batch terdokumentasi.

Definisi Lengkap

Berikut pengertian Transmigrasi Swakarsa Mandiri serta konteks penggunaannya dalam sistem hukum Indonesia.

Transmigrasi Swakarsa Mandiri adalah istilah dalam hukum ketransmigrasian yang digunakan untuk memahami aspek yang berkaitan dengan transmigran, kawasan dan permukiman transmigrasi, jenis transmigrasi, penataan persebaran penduduk, pembangunan dan pengembangan kawasan, penempatan, hak dan kewajiban, tanah, sarana, prasarana, kemitraan, pembinaan, dan pengawasan.

Uraian ini bersifat editorial berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009. Untuk penerapan konkret, pembaca harus merujuk pada rumusan peraturan yang berlaku, peraturan pelaksana, putusan pengadilan yang relevan, serta fakta yang dihadapi.

Pengertian Menurut Peraturan

Secara normatif, Transmigrasi Swakarsa Mandiri harus dipahami dengan membaca ketentuan hukum yang dirujuk berikut:

Rujukan utama: Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009.
Catatan status: UU 29/2009 berstatus berlaku dan mengubah UU 15/1997.

Unsur / Syarat Hukum PREMIUM

Analisis unsur tersedia untuk Member Premium.Buka Premium →

Dasar Hukum

Dasar hukum berikut menunjukkan ketentuan yang paling relevan dengan Transmigrasi Swakarsa Mandiri.

Rujukan Hukum

Rujukan utama — Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009.

Catatan status — UU 29/2009 berstatus berlaku dan mengubah UU 15/1997.

Jelajahi Portal Regulasi →

Penjelasan Dasar Hukum PREMIUM

Penjelasan pasal dan relevansinya tersedia di Premium.Buka Premium →

Contoh

Contoh berikut bersifat ilustratif untuk membantu memahami penerapan Transmigrasi Swakarsa Mandiri dalam situasi yang mungkin terjadi.

Contoh Penerapan

Contoh hipotetis — Dalam suatu keadaan yang tunduk pada Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009, terdapat fakta yang berkaitan dengan transmigrasi swakarsa mandiri. Jika syarat, kewenangan, prosedur, hak, kewajiban, atau larangan yang relevan terpenuhi, konsep Transmigrasi Swakarsa Mandiri dapat digunakan untuk membantu analisis hukum.

Contoh ini hanya untuk pendidikan hukum dan bukan pendapat hukum atas perkara tertentu.