KAMUS HUKUM MIMBAR HUKUM

Upah Minimum Provinsi

Ketenagakerjaan & Jaminan Sosial›Ketenagakerjaan

Definisi lengkap, dasar hukum, contoh penerapan, putusan, prosedur, dan relasi untuk memahami istilah hukum Indonesia secara praktis.

2 ViewsHuruf U

Upah Minimum Provinsi merupakan istilah penting dalam hukum hubungan industrial dan pemutusan hubungan kerja. Entri ini menjelaskan pengertian, konteks, dasar hukum, contoh hipotetis, dan istilah terkait secara ringkas.

Pengertian Singkat

Upah Minimum Provinsi merupakan istilah penting dalam hukum hubungan industrial dan pemutusan hubungan kerja. Entri ini menjelaskan pengertian, konteks, dasar hukum, contoh hipotetis, dan istilah terkait secara ringkas.

Definisi Lengkap

Berikut pengertian Upah Minimum Provinsi serta konteks penggunaannya dalam sistem hukum Indonesia.

Upah Minimum Provinsi adalah istilah yang digunakan dalam hukum hubungan industrial dan pemutusan hubungan kerja untuk menjelaskan aspek yang berkaitan dengan peraturan perusahaan, PKB, serikat pekerja, waktu kerja, cuti, pengupahan, disiplin, PHK, pesangon, perundingan, atau hak setelah PHK. Ruang lingkup dan akibat hukumnya harus ditentukan berdasarkan peraturan yang berlaku, dokumen, hubungan para pihak, kewenangan lembaga, serta fakta konkret.

Uraian ini merupakan penjelasan editorial untuk pendidikan hukum dan bukan kutipan verbatim dari satu pasal.

Pengertian Menurut Peraturan

Secara normatif, Upah Minimum Provinsi harus dipahami dengan membaca ketentuan hukum yang dirujuk berikut:

UU 2/2004 berstatus berlaku dan harus dibaca dengan putusan Mahkamah Konstitusi yang relevan, termasuk Putusan 132/PUU-XXIII/2025 mengenai tenggang waktu gugatan PHK.: Rujukan utama: Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021, dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. Penerapan pada perkara atau kegiatan nyata harus memperhatikan perubahan regulasi, peraturan pelaksana, putusan pengadilan, dan fakta yang relevan.

Unsur / Syarat Hukum PREMIUM

Analisis unsur tersedia untuk Member Premium.Buka Premium →

Dasar Hukum

Dasar hukum berikut menunjukkan ketentuan yang paling relevan dengan Upah Minimum Provinsi.

UU 2/2004 berstatus berlaku dan harus dibaca dengan putusan Mahkamah Konstitusi yang relevan, termasuk Putusan 132/PUU-XXIII/2025 mengenai tenggang waktu gugatan PHK.

Rujukan utama: Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021, dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. Penerapan pada perkara atau kegiatan nyata harus memperhatikan perubahan regulasi, peraturan pelaksana, putusan pengadilan, dan fakta yang relevan.

Jelajahi Portal Regulasi →

Penjelasan Dasar Hukum PREMIUM

Penjelasan pasal dan relevansinya tersedia di Premium.Buka Premium →

Contoh

Contoh berikut bersifat ilustratif untuk membantu memahami penerapan Upah Minimum Provinsi dalam situasi yang mungkin terjadi.

Contoh Penerapan

Contoh hipotetis — Dalam suatu hubungan kerja, kegiatan usaha, layanan, kepesertaan, atau sengketa terdapat persoalan mengenai Upah Minimum Provinsi. Untuk menilai penerapannya dalam Ketenagakerjaan, perlu diperiksa kronologi, dokumen, bukti, kewenangan pihak atau lembaga, serta ketentuan terbaru. Contoh ini bersifat edukatif dan bukan pendapat hukum untuk kasus tertentu.