Definisi lengkap, dasar hukum, contoh penerapan, putusan, prosedur, dan relasi untuk memahami istilah hukum Indonesia secara praktis.
Ringkasan cepat dari data yang sudah tersedia pada halaman ini.
Wisatawan merupakan istilah penting dalam hukum kepariwisataan. Entri ini membantu pembaca memahami pengertian, ruang lingkup, dasar hukum, contoh hipotetis, istilah terkait, dan konteks penerapannya dalam hukum Indonesia.
Wisatawan adalah orang yang melakukan wisata.
Berikut pengertian Wisatawan serta konteks penggunaannya dalam sistem hukum Indonesia.
Wisatawan adalah orang yang melakukan wisata. Penjelasan ini merupakan uraian editorial berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2025.
Dasar hukum berikut menunjukkan ketentuan yang paling relevan dengan Wisatawan.
Catatan penerapan — UU 10/2009 berstatus berlaku dan terakhir diubah dengan UU 18/2025. Materinya antara lain mencakup destinasi, industri, daya tarik wisata, pemasaran, SDM, partisipasi masyarakat, serta pariwisata berbasis masyarakat lokal.
Istilah hukum umum · Pasal hanya ditampilkan lengkap apabila hubungan dan sumbernya sudah ditinjau editor serta tersedia di Regulation Core.
Belum ada kutipan pasal yang telah ditinjau dan cocok dengan naskah yang tersimpan. Pemetaan masih memerlukan verifikasi editorial; rujukan pada bagian Dasar Hukum dapat digunakan sebagai informasi awal.
1 rujukan tambahan masih berupa kandidat/perlu pemeriksaan. Bunyi pasalnya tidak ditampilkan sebagai kutipan terverifikasi.
Rujukan ini bersifat informasi hukum, bukan penetapan pasal untuk perkara konkret. Penerapan hukum bergantung pada fakta, waktu kejadian, aturan khusus, perubahan, dan putusan yang relevan.
Contoh berikut bersifat ilustratif untuk membantu memahami penerapan Wisatawan dalam situasi yang mungkin terjadi.
Contoh hipotetis — Dalam suatu keadaan yang tunduk pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2025, terdapat fakta yang berkaitan dengan orang yang melakukan wisata. Apabila unsur, persyaratan, kewenangan, prosedur, hak, kewajiban, atau standar yang ditentukan hukum terpenuhi, keadaan tersebut dapat dianalisis dengan menggunakan konsep Wisatawan. Contoh ini bersifat hipotetis untuk pendidikan hukum dan bukan pendapat hukum atas perkara tertentu. Kasus nyata harus dianalisis berdasarkan naskah hukum yang berlaku dan fakta konkret.
Jelajahi konteks hukum yang terhubung dengan Wisatawan tanpa harus memulai pencarian dari awal.
Tautan dokumen sumber hukum yang dapat ditelusuri secara bebas. Pencantuman tautan tidak berarti semua isi artikel otomatis sudah diverifikasi.
Sumber resmi — Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2025: Sumber Resmi↗
Pertanyaan dan jawaban dasar tentang Wisatawan dapat dibaca semua pengunjung.
Wisatawan pada pokoknya berarti orang yang melakukan wisata.
Rujukan utama entri ini adalah Pasal 1 dan ketentuan Kepariwisataan terkait — Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2025.
Tidak selalu. Entri ini menjelaskan Wisatawan dalam konteks Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2025; peraturan pelaksana atau aturan sektor lain dapat memberikan rincian tambahan.
Istilah ini membantu memahami subjek, objek, kegiatan, dokumen, status, layanan, hak, kewajiban, standar, atau kelembagaan yang relevan dalam Hukum Kepariwisataan.
Kelengkapan struktur: 95% · Indikator konten, bukan persetujuan hukum
Aktifkan notifikasi untuk menerima berita terkini dan informasi penting langsung di perangkat Anda.
Hubungkan istilah dengan regulasi, simpan ke koleksi, beri catatan, dan lanjutkan riset dengan fitur Premium.
Diskusi & Komentar
Ada pertanyaan atau pendapat mengenai Wisatawan? Sampaikan di sini.
Catatan edukasi: uraian ini membantu memahami konsep hukum secara umum. Penerapan pada perkara konkret dapat berbeda menurut fakta, alat bukti, status peraturan, putusan pengadilan, serta kewenangan lembaga yang menangani.