PERATURAN BSSN Nomor 2 Tahun 2025

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan :
1. Politeknik Siber dan Sandi Negara yang selanjutnya
disingkat P oltek SSN adalah Perguruan Tinggi di
lingkungan Badan Siber dan Sandi Negara yang
menyelenggarakan program diploma bidang Keamanan
Siber dan Sandi .
2. Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat
PPK adalah pejabat yang mempunyai kewenangan
menetapkan pengangkatan, pemindahan , dan
pemberhentian Pegawai Aparatur Sipil Negara dan
pembinaan manajemen Pegawai Aparatur Sipil Negara di
lingkungan Kementerian Keuangan sesuai dengan
ketentuan perundang - undangan.
3. Lulusan Poltek SSN adalah T aruna yang telah
menyelesaikan pendidikan program diploma b idang
Keamanan Siber dan Sandi di Poltek SSN atau Sekolah
Tinggi Sandi Negara .
4. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS
adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat
tertentu, diangkat sebagai Pegawai A paratur S ipil N egara
secara tetap oleh PPK untuk menduduki jabatan
pemerintahan .
5. Instansi Pemerintah adalah instansi pemerintah pusat dan
instansi pemerintah daerah.
6. Wajib Kerja adalah keharusan bekerja bagi L ulusan P oltek
SSN dan/atau Instansi Pemerintah atas persetujuan PPK
Badan Siber dan Sandi Negara .
7. Ikatan Dinas adalah masa Wajib Kerja dalam periode
tertentu .
8. Ganti R ugi adalah biaya yang harus dibayarkan oleh
L ulusan P oltek SSN yang tidak memenuhi ketentuan
Ikatan Dinas yang harus dijalankan.
9. Badan Siber dan Sandi Negara yang selanjutnya disebut
Badan adalah lembaga pemerintah yang
menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang
Keamanan Siber dan sandi