PP Nomor 24 Tahun 1997

(1) Kepala Kantor Pertanahan menolak untuk melakukan pendaftaran
peralihan atau pembebanan hak, jika salah satu syarat dibawah ini
tidak dipenuhi:
a. Sertipikat atau surat keterangan tentang keadaan hak atas tanah
tidak sesuai lagi dengan daftar-daftar yang ada pada Kantor
Pertanahan.
b. Perbuatan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1)
tidak dibuktikan dengan akta PPAT atau kutipan risalah lelang
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, kecuali dalam keadaan
tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2).
c. Dokumen yang diperlukan untuk pendaftaran peralihan atau
pembebanan hak yang bersangkutan tidak lengkap;
d. tidak dipenuhi syarat lain yang ditentukan dalam peraturan
perundang-undangan yang bersangkutan;
e. tanah yang bersangkutan merupakan obyek sengketa di
Pengadilan;
f. Perbuatan hukum yang dibuktikan dengan akta PPAT batal atau
dibatalkan oleh putusan pengadilan yang telah memperoleh
kekuatan hukum tetap; atau
g. perbuatan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat(1)
dibatalkan oleh para pihak sebelum didaftar oleh Kantor
Pertanahan.
(2) Penolakan Kepala Kantor Pertanahan dilakukan secara tertulis,
dengan menyebut alasan-alasan penolakan itu.
(3) Surat penolakan disampaikan kepada yang berkepentingan, disertai
pengambalan berkas permohonannya, dengan salinan kepada PPAT
atau Kepala Kantor Lelang yang bersangkutan.

Paragraf 7
Lain-lain