PORTAL REGULASIPERMEN EKRAF/KEPALA BADAN EKRAF
PERMEN EKRAF/KEPALA BADAN EKRAF Nomor 5 Tahun 2025
Tentang
Satu Data Bidang Ekonomi Kreatif
Sedang dibacaPasal 7Pasal 7 dari 10
☰Daftar Isi Regulasi10 Pasal
Naskah BerlakuMetadataStatus & RiwayatSumber Resmi
PREMIUM RESEARCH ACTIONSSimpan, Teliti & Bagikan
Referensi & KutipanAlat bantu riset — bukan format sitasi resmi lembaga tertentu.
Buka Citation Tools PremiumSalin referensi, sitasi ringkas, dan kutipan teks pilihan.
→Bagikan
PREMIUM READING INTELLIGENCE
Smart Legal Summary Pasal
Ringkasan cepat dari data yang sudah tersedia pada halaman ini.
♛
Buka Smart Legal SummaryInti materi, dasar hukum, akibat, langkah praktis, atau pokok putusan diringkas untuk riset lebih cepat.
Buka Premium →5Nomor
2025Tahun Terbit
10Total Pasal
—Total Dibaca
Cari hanya dalam regulasi ini.
POSISI BACAPasal 7 dari 10
70%
TEKS RESMI
Pasal 7
(1) Koordinator Produsen Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b memiliki tugas: a. m elakukan pendukungan pengumpulan Data yang dilakukan oleh Produsen Data; b. melakukan pemeriksaan/verifikasi kesesuaian data yang dihasilkan oleh Produsen Data sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia; c. melakukan pemeriksanaan/verifikasi kelengkapan Data yang disampaikan oleh Produsen Data lingkup k edeputian sesuai dengan daftar Data; d. menyampaikan Data yang sudah dilakukan pemeriksanaan/verifikasi kesesuaian dan kelengkapan data kepada Walidata; dan e. memba ntu Walidata dalam membina Produsen Data. (2) Koordinator Produsen Data sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) dilaksanakan oleh unit kerja yang memiliki tugas memberikan dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan kedeputian.
- 7 - Bagian Ke ti ga Produsen Data
KAMUS HUKUM
Buka Kamus →Istilah Terkait
AnakDisebut dalam Pasal 7
Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan, sebagaimana digunakan dalam rezim…
IkanDisebut dalam Pasal 7Ikan adalah istilah dalam hukum perikanan yang menjelaskan ikan, sumber daya ikan, penangkapan, pembudidayaan, usaha, kapal, pelabuhan, wilayah…
SMART CONNECTIONS
Related Legal Intelligence
Temukan istilah, regulasi, pasal, putusan, dan artikel yang memiliki konteks hukum paling dekat dengan dokumen yang sedang dibaca.
Istilah Terkait1 dari 4 preview
Regulasi Terkait1 dari 4 preview
Pasal Terkait1 dari 4 preview
Putusan Terkait1 dari 4 preview
♛
Buka Semua Relasi Hukum dengan PremiumLihat seluruh rekomendasi, alasan hubungan hukum, dan jalur riset lintas Istilah, Regulasi, Pasal, Putusan, serta Artikel.
Buka Premium →SHARE
Bagikan Pasal Ini
REGULASI TERBARU
- 1. PERPRES/46/2026 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dalam Keadaan Tertentu
- 2. PMK/41/2026 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, Serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
- 3. PERPRES/40/2026 tentang Pembentukan Kejaksaan Negeri Pangandaran, Kejaksaan Negeri Kabupaten Serang, Kejaksaan Negeri Tana Tidung, Kejaksaan Negeri Kubu Raya, Kejaksaan Negeri Lima Puluh Kota, Kejaksaan Negeri Raja Ampat, dan Kejaksaan Negeri Pesisir Barat
- 4. PERPRES/38/2026 tentang Pengembangan Kewirausahaan Nasional
- 5. PERPRES/37/2026 tentang Rencana Induk Ekonomi Kreatif Tahun 2026-2045