☰Daftar Isi Regulasi32 Pasal

PORTAL REGULASIPERMEN ESDM

PERMEN ESDM Nomor 3 Tahun 2025

Tentang

Konservasi Energi Oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah

Sedang dibacaPasal 26Pasal 26 dari 32

● Berlaku ◆ Sumber Resmi

PREMIUM RESEARCH ACTIONSSimpan, Teliti & Bagikan

Bookmark PremiumAktifkan fitur simpan

Referensi & KutipanAlat bantu riset — bukan format sitasi resmi lembaga tertentu.

Buka Citation Tools PremiumSalin referensi, sitasi ringkas, dan kutipan teks pilihan.

→

PREMIUM READING INTELLIGENCE

Smart Legal Summary Pasal

Ringkasan cepat dari data yang sudah tersedia pada halaman ini.

Buka Smart Legal SummaryInti materi, dasar hukum, akibat, langkah praktis, atau pokok putusan diringkas untuk riset lebih cepat.

Buka Premium →

3Nomor

2025Tahun Terbit

32Total Pasal

—Total Dibaca

Naskah Berlaku Metadata Status & Riwayat Sumber Resmi

Cari hanya dalam regulasi ini.

POSISI BACAPasal 26 dari 32

81%

TEKS RESMI

Pasal 26

(1) Mekanisme penganggaran pelaksanaan Konservasi Energi
oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah provinsi
dialokasikan melalui :
a. kegiatan Konservasi Energi; dan/atau
- 12 -
b. kegiatan terkait pengelolaan bangunan gedung,
kendaraan dinas, penerangan jalan, lampu taman,
papan iklan, dan/atau sarana dan prasarana lain
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang -
undangan.
(2) Mekanisme penganggaran pelaksanaan Konservasi Energi
oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota dialokasikan
melalui kegiatan terkait pengelolaan bangunan gedung,
kendaraan dinas, penerangan jalan, lampu taman, papan
iklan, dan/atau sarana dan prasarana lain sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang - undangan.
BAB IV
PELAPORAN

KAMUS HUKUM

Istilah Terkait

Buka Kamus →

EnergiDisebut dalam Pasal 26

Energi adalah kemampuan untuk melakukan kerja yang dapat berupa panas, cahaya, mekanika, kimia, atau elektromagnetika. Uraian ini merupakan…

Konservasi EnergiDisebut dalam Pasal 26

Konservasi Energi adalah upaya sistematis, terencana, dan terpadu untuk melestarikan sumber daya energi serta meningkatkan efisiensi pemanfaatannya. Uraian…

Pemerintah DaerahDisebut dalam Pasal 26

Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan…

Bangunan GedungDisebut dalam Pasal 26

Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya dan berfungsi sebagai tempat manusia…

IkanDisebut dalam Pasal 26

Ikan adalah istilah dalam hukum perikanan yang menjelaskan ikan, sumber daya ikan, penangkapan, pembudidayaan, usaha, kapal, pelabuhan, wilayah…

JalanDisebut dalam Pasal 26

Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi bagian jalan beserta bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu…

PatenDisebut dalam Pasal 26

Paten adalah hak eksklusif yang diberikan negara kepada inventor atas invensinya di bidang teknologi untuk jangka waktu tertentu.…

PelaporDisebut dalam Pasal 26

orang yang menyampaikan laporan mengenai dugaan tindak pidana atau informasi hukum kepada pejabat atau lembaga yang berwenang menurut…

SMART CONNECTIONS

Related Legal Intelligence

Temukan istilah, regulasi, pasal, putusan, dan artikel yang memiliki konteks hukum paling dekat dengan dokumen yang sedang dibaca.

Istilah Terkait1 dari 4 preview

IstilahJasa Lingkungan Energi Air Kawasan KonservasiPreview relasi hukum · alasan lengkap tersedia di Premium→

Regulasi Terkait1 dari 4 preview

RegulasiPERATURAN OJK Nomor 13 Tahun 2025Preview relasi hukum · alasan lengkap tersedia di Premium→

Pasal Terkait1 dari 4 preview

PasalPasal 1Preview relasi hukum · alasan lengkap tersedia di Premium→

Artikel Terkait1 dari 4 preview

ArtikelMewujudkan Kesejahteraan Melalui Kegiatan Desa: Peran Vital Pemerintah dan MasyarakatPreview relasi hukum · alasan lengkap tersedia di Premium→

Buka Semua Relasi Hukum dengan PremiumLihat seluruh rekomendasi, alasan hubungan hukum, dan jalur riset lintas Istilah, Regulasi, Pasal, Putusan, serta Artikel.

Buka Premium