☰Daftar Isi Regulasi32 Pasal

PORTAL REGULASIPERMEN ESDM

PERMEN ESDM Nomor 3 Tahun 2025

Tentang

Konservasi Energi Oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah

Sedang dibacaPasal 12Pasal 12 dari 32

● Berlaku ◆ Sumber Resmi

PREMIUM RESEARCH ACTIONSSimpan, Teliti & Bagikan

Bookmark PremiumAktifkan fitur simpan

Referensi & KutipanAlat bantu riset — bukan format sitasi resmi lembaga tertentu.

Buka Citation Tools PremiumSalin referensi, sitasi ringkas, dan kutipan teks pilihan.

→

PREMIUM READING INTELLIGENCE

Smart Legal Summary Pasal

Ringkasan cepat dari data yang sudah tersedia pada halaman ini.

Buka Smart Legal SummaryInti materi, dasar hukum, akibat, langkah praktis, atau pokok putusan diringkas untuk riset lebih cepat.

Buka Premium →

3Nomor

2025Tahun Terbit

32Total Pasal

—Total Dibaca

Naskah Berlaku Metadata Status & Riwayat Sumber Resmi

Cari hanya dalam regulasi ini.

POSISI BACAPasal 12 dari 32

38%

TEKS RESMI

Pasal 12

(1) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Manajemen Energi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d meliputi
pengukuran, pencatatan, pembandingan, analisis , dan
pembuatan laporan.
(2) Laporan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan
Manajemen Energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
berupa usulan tindakan perbaikan dan/atau peningkatan
pelaksanaan program Efisiensi Energi.
(3) Laporan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan
Manajemen Energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
disusun paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun .
(4) Laporan pemant auan dan evaluasi pelaksanaan
Manajemen Energi sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
disampaikan oleh Manajer Energi kepada Menteri,
menteri/ pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali
kota sesuai dengan kewenangannya .

KAMUS HUKUM

Istilah Terkait

Buka Kamus →

EnergiDisebut dalam Pasal 12

Energi adalah kemampuan untuk melakukan kerja yang dapat berupa panas, cahaya, mekanika, kimia, atau elektromagnetika. Uraian ini merupakan…

BandingDisebut dalam Pasal 12

upaya hukum untuk meminta pengadilan tingkat yang lebih tinggi memeriksa kembali putusan sesuai jenis perkara dan ketentuan hukum…

BupatiDisebut dalam Pasal 12

Bupati adalah kepala daerah kabupaten yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten. Uraian ini merupakan penjelasan…

Efisiensi EnergiDisebut dalam Pasal 12

Efisiensi Energi adalah istilah dalam hukum energi yang mengatur atau menjelaskan kedudukan, fungsi, kegiatan, prasarana, pelayanan, hak, kewajiban,…

GubernurDisebut dalam Pasal 12

Gubernur adalah kepala daerah provinsi yang juga menjalankan fungsi tertentu sebagai wakil Pemerintah Pusat sesuai ketentuan. Uraian ini…

IkanDisebut dalam Pasal 12

Ikan adalah istilah dalam hukum perikanan yang menjelaskan ikan, sumber daya ikan, penangkapan, pembudidayaan, usaha, kapal, pelabuhan, wilayah…

KewenanganDisebut dalam Pasal 12

Kewenangan adalah istilah hukum yang digunakan dalam konteks tindakan pemerintahan, perizinan, atau pelayanan publik. Makna, ruang lingkup, syarat,…

Wali KotaDisebut dalam Pasal 12

Wali Kota adalah kepala daerah kota yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kota. Uraian ini merupakan…

SMART CONNECTIONS

Related Legal Intelligence

Temukan istilah, regulasi, pasal, putusan, dan artikel yang memiliki konteks hukum paling dekat dengan dokumen yang sedang dibaca.

Istilah Terkait1 dari 4 preview

IstilahPersetujuan Pelaksanaan Uji KlinikPreview relasi hukum · alasan lengkap tersedia di Premium→

Regulasi Terkait1 dari 4 preview

RegulasiPERATURAN BRIN Nomor 3 Tahun 2025Preview relasi hukum · alasan lengkap tersedia di Premium→

Pasal Terkait1 dari 4 preview

PasalPasal 1Preview relasi hukum · alasan lengkap tersedia di Premium→

Artikel Terkait1 dari 4 preview

ArtikelPemprov DKI Pastikan Jalur Sepeda Jakarta Tetap Dipertahankan, Sejumlah Ruas DievaluasiPreview relasi hukum · alasan lengkap tersedia di Premium→

Buka Semua Relasi Hukum dengan PremiumLihat seluruh rekomendasi, alasan hubungan hukum, dan jalur riset lintas Istilah, Regulasi, Pasal, Putusan, serta Artikel.

Buka Premium