PERMEN LH/BPLH Nomor 10 Tahun 2025

Dalam Peraturan Menteri /Badan ini yang dimaksud
dengan:
1. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT
adalah organisasi yang bersifat mandiri yang
melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau
tugas teknis penunjang tertentu dari organisasi induk.
2. Balai Penegakan Hukum Lingkungan Hidup yang
selanjutnya disebut Balai Gakkum LH adalah UPT yang
melaksanakan penegakan hukum Lingkungan Hidup.
3. Kementerian Lingkungan Hidup yang selanjutnya
disebut Kementerian adalah kementerian yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
lingkungan hidup.
4. Badan Pengendalian Lingkungan Hidup yang
selanjutnya disingkat BPLH adalah lembaga
pemerintah non kementerian yang menyelenggarakan
tugas pemerintahan di bidang pengendalian
lingkungan hidup.
5. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup.
6. Kepala Badan adalah kepala yang menyelenggarakan
tugas pemerintahan di bidang pengendalian
lingkungan hidup.
BAB II
UNIT PELAKSANA TEKNIS