Smart Legal Summary Pasal
Ringkasan cepat dari data yang sudah tersedia pada halaman ini.
Pasal 23
Peraturan Menteri/ Badan ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan .
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Menteri /Badan ini dengan
penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 Agustus 2025
MENTERI LINGKUNGAN HIDUP/
KEPALA BADAN PENGENDALIAN
LINGKUNGAN HIDUP
REPUBLIK INDONESIA ,
Œ
HANIF FAISOL NUROFIQ
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal Д
DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG - UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA,
Ѽ
DHAHANA PUT RA
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2025 NOMOR Ж
LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN
HIDUP / BADAN PENGENDALIAN
LINGKUNGAN HIDUP REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 10 TAHUN 2025
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI
PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP
BAGAN SUSUNAN ORGANISASI BALAI PENEGAKKAN HUKUM
LINGKUNGAN HIDUP
MENTERI LINGKUNGAN HIDUP/
KEPALA BADAN PENGENDALIAN
LINGKUNGAN HIDUP
REPUBLIK INDONESIA ,
ttd.
HANIF FAISOL NUROFIQ
LAMPIRAN II
PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP / BADAN PENGENDALIAN LINGKUNGAN HIDUP
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 10 TAHUN 2025
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP
NA MA BALAI, LOKASI BALAI, WILAYAH KERJA BALAI, KANTOR SEKSI, WILAYAH KERJA SEKSI, NAMA POS, LOKASI POS, DAN
WILAYAH KERJA POS
WILAYAH WILAYAH
LOKASI KANTOR LOKASI
NO NAMA BALAI KERJA KERJA NAMA POS WILAYAH KERJA POS
BALAI SEKSI POS
BALAI SEKSI
1 Balai Jambi Seluruh Seksi Provinsi Pos Penegakan Aceh Provinsi Aceh
Penegakan Provinsi di Wilayah I Aceh, Hukum Lingkungan
Hukum Pulau Medan Provinsi Hidup Wilayah Aceh
Lingkungan Sumatera , Sumatera
Hidup Kota yang Utara, Pos Penegakan Padang Provinsi Sumatera Barat
Jambi meliputi Provinsi Hukum Lingkungan
Provinsi Sumatera Hidup Wilayah
Aceh, Barat, Sumatera Barat
Provinsi Provinsi
Sumatera Riau, dan Pos Penegakan Batam Provinsi Kepulauan Riau
Utara, Provinsi Hukum Lingkungan
Provinsi Kepulauan Hidup Wilayah
Sumatera Riau Kepulauan Riau
Barat,
Provinsi Pos Penegakan Pekanbaru Provinsi Riau
Riau, Hukum Lingkungan
Provinsi Hidup Wilayah Riau
Kepulauan
WILAYAH WILAYAH
LOKASI KANTOR LOKASI
NO NAMA BALAI KERJA KERJA NAMA POS WILAYAH KERJA POS
BALAI SEKSI POS
BALAI SEKSI
Riau, Seksi Provinsi Pos Penegakan Pangkal Bangka Belitung
Provinsi Wilayah II Sumatera Hukum Lingkungan Pinang
Sumatera Palembang Selatan, Hidup Wilayah Bangka
Selatan, Provinsi Belitung
Provinsi Bangka
Bangka Belitung,
Belitung, Provinsi
Provinsi Bengkulu,
Pos Penegakan Bengkulu Provinsi Bengkulu
Bengkulu, dan Provinsi
Hukum Lingkungan
Provinsi Lampung
Hidup Wilayah
Lampung,
Bengkulu
dan Provinsi
Jambi
Pos Penegakan Bandar Provinsi Lampung
Hukum Lingkungan Lampung
Hidup Wilayah
Lampung
2 Balai Surabaya Seluruh Seksi Provinsi Pos Penegakan Hukum Banten Provinsi Banten
Penegakan Provinsi di Wilayah I Banten, Lingkungan Hidup
Hukum Pulau Jawa, Semarang Provinsi Wilayah Banten
Lingkungan Bali, dan Daerah
Hidup Kota Nusa Khusus Pos Penegakan Hukum Jakarta Provinsi Daerah Khusus
Surabaya Tenggara , Jakarta, Lingkungan Hidup Jakarta
yang Provinsi Wilayah Jakarta
meliputi Jawa Barat,
Provinsi Provinsi Pos Penegakan Hukum Bandung Provinsi Jawa Barat
Banten, Jawa Lingkungan Hidup
Provinsi Tengah, dan Wilayah Jawa Barat
Daerah
WILAYAH WILAYAH
LOKASI KANTOR LOKASI
NO NAMA BALAI KERJA KERJA NAMA POS WILAYAH KERJA POS
BALAI SEKSI POS
BALAI SEKSI
Khusus Provinsi DI Pos Penegakan Hukum Yogyakarta Provinsi DI Yogyakarta
Jakarta, Yogyakarta Lingkungan Hidup
Provinsi Wilayah DI Yogyakarta
Jawa Barat, Seksi Provinsi Bali, Pos Penegakan Hukum Mataram Provinsi Nusa Tenggara Barat
Provinsi Wilayah II Provinsi Lingkungan Hidup Bali
Jawa Denpasar N usa Labuan Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tengah, Tenggara Bajo
Provinsi DI Barat dan
Yogyakarta , dan Provinsi
Provinsi N usa
Jawa Timur, Tenggara
Provinsi Bali, Timur
Provinsi
Nusa
Tenggara
Barat, dan
Provinsi
Nusa
Tenggara
Timur
3 Balai Makassar Seluruh Seksi Provinsi Pos Penegakan Hukum Mamuju Provinsi Sulawesi Barat
Penegakan Provinsi di Wilayah I Sulawesi Lingkungan Hidup
Hukum Pulau Kendari Barat dan Wilayah Sulawesi
Lingkungan Sulawesi, Provinsi Barat
Hidup Kota yang Sulawesi
Makassar meliputi Tenggara
WILAYAH WILAYAH
LOKASI KANTOR LOKASI
NO NAMA BALAI KERJA KERJA NAMA POS WILAYAH KERJA POS
BALAI SEKSI POS
BALAI SEKSI
Provinsi Seksi Provinsi Pos Penegakan Hukum Manado Provinsi Sulawesi Utara
Gorontalo, Wilayah II Sulawesi Lingkungan Hidup
Provinsi Palu Utara, Wilayah Sulawesi
Sulawesi Provinsi Utara
Utara, Gorontalo,
Provinsi dan Provinsi
Sulawesi Sulawesi
Tengah, Tengah
Provinsi
Pos Penegakan Hukum Gorontalo Provinsi Gorontalo
Sulawesi
Lingkungan Hidup
Barat,
Wilayah Gorontalo
Provinsi
Sulawesi
Selatan, dan
Sulawesi
Tenggara
4 Balai Banjarmasi Seluruh Seksi Provinsi Pos Penegakan Hukum Tanjung Provinsi Kalimantan Utara
Penegakan n Provinsi di Wilayah I Kalimantan Lingkungan Hidup Selor
Hukum Pulau Samarinda Timur dan Kalimantan Utara
Lingkungan Kalimantan, Provinsi
Hidup Kota yang Kalimantan
Banjarmasin meliputi Utara
Provinsi Seksi Provinsi Pos Penegakan Hukum Palangkara Provinsi Kalimantan Tengah
Kalimantan Wilayah II Kalimantan Lingkungan Hidup ya
Barat, Pontianak Barat dan Kalimantan Tengah
Provinsi Provinsi
Kalimantan Kalimantan
Tengah, Tengah
Provinsi
Kalimantan
WILAYAH WILAYAH
LOKASI KANTOR LOKASI
NO NAMA BALAI KERJA KERJA NAMA POS WILAYAH KERJA POS
BALAI SEKSI POS
BALAI SEKSI
Selatan,
Provinsi
Kalimantan
Timur, dan
Provinsi
Kalimantan
Utara
5 Balai Sorong Seluruh Seksi Provinsi Pos Penegakan Hukum Sofi fi Provinsi Maluku Utara
Penegakan Provinsi di Wilayah I Maluku dan Lingkungan Hidup
Hukum Pulau Ambon Provinsi Maluku Utara
Lingkungan Maluku dan Maluku
Hidup Kota Papua, yang Utara
Sorong meliputi Seksi Provinsi Pos Penegakan Nabire Provinsi Papua Tengah
Provinsi Wilayah II Papua, Hukum Lingkungan
Maluku, Jayapura Provinsi Hidup Papua Tengah
Provinsi Papua Pos Pengekan Hukum Jayawijaya Provinsi Papua Pegunungan
Maluku Selatan, Lingkungan Hidup
Utara, Provinsi Papua Pegunungan
Provinsi Papua
Papua Barat, Tengah dan Pos Penegakan M e rauke Provinsi Papua Selatan
Provinsi Provinsi Hukum Lingkungan
Papua, Papua Hidup Papua Selatan
Provinsi Pegunungan
Papua
Selatan,
Provinsi
Papua
Tengah,
Provinsi
Papua
WILAYAH WILAYAH
LOKASI KANTOR LOKASI
NO NAMA BALAI KERJA KERJA NAMA POS WILAYAH KERJA POS
BALAI SEKSI POS
BALAI SEKSI
Pegunungan,
dan Provinsi
Papua Barat
Daya
MENTERI LINGKUNGAN HIDUP/
KEPALA BADAN PENGENDALIAN
LINGKUNGAN HIDUP
REPUBLIK INDONESIA ,
ttd.
HANIF FAISOL NUROFIQ
Istilah Terkait
Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup termasuk manusia serta perilakunya yang…
AnakDisebut dalam Pasal 23Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan, sebagaimana digunakan dalam rezim…
Berita Negara Republik IndonesiaDisebut dalam Pasal 23Berita Negara Republik Indonesia adalah media resmi pengundangan peraturan perundang-undangan tertentu selain yang ditempatkan dalam Lembaran Negara. Uraian…
DirekturDisebut dalam Pasal 23Direktur adalah istilah hukum yang digunakan dalam konteks badan usaha, tata kelola perusahaan, atau kepailitan. Makna, ruang lingkup,…
Pengundangan PeraturanDisebut dalam Pasal 23Pengundangan Peraturan adalah penempatan peraturan perundang-undangan dalam lembaran resmi agar mempunyai daya laku dan dapat diketahui masyarakat. Uraian…
PeraturanDisebut dalam Pasal 23Peraturan adalah istilah hukum yang digunakan dalam konteks konsep dasar hukum. Makna, ruang lingkup, syarat, kewenangan, dan akibat…
Related Legal Intelligence
Temukan istilah, regulasi, pasal, putusan, dan artikel yang memiliki konteks hukum paling dekat dengan dokumen yang sedang dibaca.
Bagikan Pasal Ini
REGULASI TERBARU
- 1. PERPRES/46/2026 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dalam Keadaan Tertentu
- 2. PMK/41/2026 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, Serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
- 3. PERPRES/40/2026 tentang Pembentukan Kejaksaan Negeri Pangandaran, Kejaksaan Negeri Kabupaten Serang, Kejaksaan Negeri Tana Tidung, Kejaksaan Negeri Kubu Raya, Kejaksaan Negeri Lima Puluh Kota, Kejaksaan Negeri Raja Ampat, dan Kejaksaan Negeri Pesisir Barat
- 4. PERPRES/38/2026 tentang Pengembangan Kewirausahaan Nasional
- 5. PERPRES/37/2026 tentang Rencana Induk Ekonomi Kreatif Tahun 2026-2045